Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022

Abstrak Peraturan

Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi infrastruktur Informasi Vital (IIV) dari segala jenis gangguan akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Perpres ini mengatur mengenai pelindungan IIV yang meliputi: 1) identifikasi sektor IVV dan IVV; 2) penyelenggaraan pelindungan IVV; 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan IVV; dan 4) koordinasi penyelenggaraan pelindungan IVV. IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.

Tentang
:Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:82
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:24 Mei 2022
Tanggal Pengundangan
:24 Mei 2022
Tanggal Berlaku
:24 Mei 2022
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2022/No.129, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/211029/perpres-no-82-tahun-2022
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Komunikasi dan Informatika
Subsektor
:
Keamanan Siber Transaksi Elektronik
Sub Subsektor
:
Infrastruktur Kritis Siber Kriptografi & Sertifikasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022
TENTANG
PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital sebagai akibat penyalahgunaan informasi clektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
b.
batiwa gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional;
c.
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi Infrastruktur Informasi Vital dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

menetapkan peraturan tentang pelindungan infrastrukturinformasivital. bab i ketentuanumum pasal 1 dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan
:
Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang meinanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknoiogi operasional, baik berdiri sendiri maupun salirig bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional. 2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan; mergirimkan, dan/atai micnyebarkan Informasi Eiektronik. 3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yarg telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 4. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis maupun sosial. 5. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik. 6. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insider Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. 7. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas. mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya. 8. Penyclenggara IIV adalahInstansi Penyelenggara Negara, badan usaha, dan/atau organisasi yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV. 9. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 10. Badar Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya discbut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakantugas pcmerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Pasal 2 Pengaturan pelindungan IIV bertujuan untuk: a. melindungi keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman, andal, dan tepercaya; b. mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV akibat serangan siber, dan/atau arcaman/kerentanan lainnya; dan c. mneningkatkan kesiapan dalam menghadapi Insiden Siber dan mempercepat pemulihan dari dampak Insiden Siber. Pasal 3 Ruang lingkup pelindungan IV meliputi: a. identifikasi sektor IIV dan IIV; b. penyelengsaraan pelindungan IIV; c. pembinaain danpengawasan penyelenggaraan pelindungan IIV; dan d. koordinasi penyelenggaraan pelindungan IIV. BAB II IDENTIFIKASISEKTOR IIV DANIIV Bagian Kesatu Identifikasi Sektor IIV Pasal 4 (1) Sektor IV meliputi: administrasi pemerintahan; b. energi dan sumber daya mineral; c. transportasi; d. keuangan; e. kesehatan; f. teknologi informasi dan komunikasi; g. pangan; h. pertahanan;dan i. sektor lain yang ditetapkan Presiden. (2) Sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi merupakan sektor strategis yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV dalam sektor dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional. (3) Kementerian atau Lembaga dari sekter IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan sebagai berikut: Badan untuk sektor administrasi pemerintahan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk sektor energi dan sumber daya rnineral; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk sektor transportasi; d. otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan untuk sektor keuangan; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk sektor kesehatan; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk sektor tcknologi informasi dan komunikasi; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk sektor pangan; dan h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk sektor pertahanan. Pasal 5 (1) Presiden menetapkan sektor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Kementerian atau Lembaga yang membidangi sektornya atas usulan Kepala Badan. (2) Usulan sektor lai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikar kepada Presiden berdasarkan hasil rapat koordinasi penyclenggaraan pelindungan IIV. (3) Sektor lain dan Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bagian Kedua Identifikasi IIV Pasal 6 (1) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan identifikasi IIV secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV wajib melaporkan hasil identifikasi - IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta informasi yang relevan kepada Kementerian atau Lembaga. (3) Kementerian atau Lembaga melakukan verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kementerian atau Lembaga
menetapkan
:
A. SISTEM ELEKTRONIK MENJADI IIV; DAN B. PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PADA LINGKUP SEKTOR IIV SEBAGAI PENYELENGGARA IIV, BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI LAPORAN IDENTIFIKASI IV SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3). (5) KETCNTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI IDENTIFIKASI IIV, PELAPORAN HASIL IDENTIFIKASI, MEKANISME VERIFIKASI, PENETAPAN IIV, DAN PENETAPAN PENYELENGGARA IIV DIATUR DENGAN PERATURAN BADAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.
Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang meinanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknoiogi operasional, baik berdiri sendiri maupun salirig bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
2.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan; mergirimkan, dan/atai micnyebarkan Informasi Eiektronik.
3.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yarg telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4.
Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis maupun sosial.
5.
Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
6.
Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insider Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
7.
Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas. mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
8.
Penyclenggara IIV adalahInstansi Penyelenggara Negara, badan usaha, dan/atau organisasi yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV.
9.
Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
10.
Badar Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya discbut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakantugas pcmerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
Pasal 2
Pengaturan pelindungan IIV bertujuan untuk:
a.
melindungi keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman, andal, dan tepercaya;
b.
mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV akibat serangan siber, dan/atau arcaman/kerentanan lainnya; dan
c.
mneningkatkan kesiapan dalam menghadapi Insiden Siber dan mempercepat pemulihan dari dampak Insiden Siber.
Pasal 3
Ruang lingkup pelindungan IV meliputi:
a.
identifikasi sektor IIV dan IIV;
b.
penyelengsaraan pelindungan IIV;
c.
pembinaain danpengawasan penyelenggaraan pelindungan IIV; dan
d.
koordinasi penyelenggaraan pelindungan IIV.
BAB II
IDENTIFIKASI SEKTOR IIV DANIIV
Bagian Kesatu Identifikasi Sektor IIV
Pasal 4
(1)
Sektor IV meliputi: administrasi pemerintahan; b. energi dan sumber daya mineral; c. transportasi; d. keuangan; e. kesehatan; f. teknologi informasi dan komunikasi; g. pangan; h. pertahanan;dan i. sektor lain yang ditetapkan Presiden.
(2)
Sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi merupakan sektor strategis yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV dalam sektor dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
(3)
Kementerian atau Lembaga dari sekter IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan sebagai berikut: Badan untuk sektor administrasi pemerintahan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk sektor energi dan sumber daya rnineral; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk sektor transportasi; d. otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan untuk sektor keuangan; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk sektor kesehatan; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk sektor tcknologi informasi dan komunikasi; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk sektor pangan; dan h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk sektor pertahanan.
Pasal 5
(1)
Presiden menetapkan sektor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Kementerian atau Lembaga yang membidangi sektornya atas usulan Kepala Badan.
(2)
Usulan sektor lai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikar kepada Presiden berdasarkan hasil rapat koordinasi penyclenggaraan pelindungan IIV.
(3)
Sektor lain dan Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bagian Kedua Identifikasi IIV
Pasal 6
(1)
Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan identifikasi IIV secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)
Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV wajib melaporkan hasil identifikasi - IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta informasi yang relevan kepada Kementerian atau Lembaga.
(3)
Kementerian atau Lembaga melakukan verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Kementerian atau Lembaga Menetapkan:
a.
Sistem Elektronik menjadi IIV; dan
b.
penyelenggara Sistem Elektronik pada lingkup sektor IIV sebagai Penyelenggara IIV, berdasarkan hasil verifikasi laporan identifikasi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Ketcntuan lebih lanjut mengenai identifikasi IIV, pelaporan hasil identifikasi, mekanisme verifikasi, penetapan IIV, dan penetapan penyelenggara IIV diatur dengan Peraturan Badan.
BAB III
PENYELENGGARAANPELINDUNGANIIV
Bagian Kesatu Kerangka Kerja Pelindungan IIV dan Peta Jalan Pelindungan IIV
Pasal 7
(1)
Badan menyusun kerangka kerja pelindungan IIV sebagai pedoman.
(2)
Kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a.
penyelenggaraan pelindungan IIv;
b.
pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pelindungan IIv sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan teknologi pelindungan IIV.
(3)
Badan menyusun kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Badan.
Pasal 8
(1)
Kementerian atau Lembaga menyusun dan menetapkan peta jalan pelindungan IIV untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada kerangka kerja pelindungan IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)
Peta jalan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a.
sasaran penyelenggaraan pelindungan IiV;dan
b.
rencana kerja penyelenggaraan pelindungan IIV.
(3)
Kementerian atau Lembaga melakukan reviu terhadap peta jalan pelindungan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (l) setiap tahun.
(4)
Dalam hal berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan perubahan peta jalan pelindungan IIV, Kementerian atau Lembaga menetapkan perubahan peta jalan pelindungan IIV.
(5)
Dalam melakukan penyusunans sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian atau Lembaga dapat berkoordinasi dengan Badan.
(6)
Peta jalan pelindungan IIV yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas peta jalan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan.
Bagian Kedua Penerapan Standar Keamanan Siber
Pasal 9
(1)
Penyelenggara IIV harus menyelenggarakan pelindungan IIV secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya IIv sebagaimana mestinya.
(2)
Dalam menyelenggarakan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Penyelenggara IIV wajib menerapkan standar keamanan informasi dan/atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dan/atau Badari.
Bagian Ketiga Manajemen Risiko Keamanan Siber
Pasal 10
(1)
Setiap Penyelenggara IIV wajib menerapkan manajemen risiko Keamanan Siber secara efektif.
(2)
Penerapan manajemen risiko Keamanan Siber yang efektif sebagaimara dinaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan:
a.
kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan;
b.
kesesuaian dengan standar yang berlaku pada masing-masing sektor IIV; dan
c.
sistem pengendalian intern yang berlaku pada Penyelenggara IIV.
(3)
Penyelenggara IV wajib melaporkan hasil penerapan manajemenrisikoKeamanan Siber kepada Kementerian atau Lembaga.
(4)
Dalam hal Kementerian atau Lembaga sebagai Penyelenggara IV, Kementerian atau Lembaga wajib mclaporkan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber kepada Badan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan dan pelaporan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber diatur dalam Peraturan Badan.
(6)
Kelentuan mengenai penerapan dan pelaporan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber di sektor IIV ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dengan mengacu pada Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). BagianKeempat Pengelolaan Insiden Siber
Pasal 11
(1)
Penanganan Insiden Siber dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber.
(2)
Tim Tanggap InsidenSiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
TimTanggap Insiden Siber nasional; Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
c.
Tim Tanggap Insiden Siber organisasi.
Pasal 12
Badan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimaia dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
(2)
Kementerian atau Lembaga membentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 11 ayat (2) huruf b.
(3)
Penyelenggara IIV membentuk Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
Pasal 13
(1)
Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melaporkan Insiden Siber pada IV lingkup organisasinya kepada Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dengan tembusan kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adanya Insiden Siber pada IlV.
(2)
Insiden Siber yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(3)
Dalam hal belum dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektoral yang melingkupinya, Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melaporkan Insiden Siber yang terjadi pada IIV lingkup organisasinya kepada Kementerian atau Lembaga sesuai sektornya dengan tembusan kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adanya Insiden Siber pada IIV.
Pasal 14
(1)
Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melakukan peinanganan Insiden Siber pada IIV lingkup organisasinya.
(2)
Penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling sedikit melalui: penanggulangan dan pcmulihan Insiden Siber; b. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait;dan c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
(3)
Dalam hal diperlukan, Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dan/atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional memberikan bantuan atau mengoordinasikan bantuan dalam rangka penanganan Insiden Siber pada IIV berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(4)
Dalam hal diperlukan, Tim Tanggap Insiden Siber nasional memberikan bantuan atau mengoordinasikan bantuan dalam rangka penanganan Insiden Siber pada IIV berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
Pasal 15
(1)
Penyelenggara IIV, Kementerian atau Lembaga, dan Badan melaksanakan kesiapan terhadap Insiden Siber.
(2)
Pelaksanaan kesiapan terhadap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.
penyusunan rencana tanggap Insiden Siber dan rencana keberlangsungan kegiatan; dan
b.
pelaksanaan simulasi tanggap Insiden Siber dan simulasi keberlangsungan kegiatan.
Pasal 16
(1)
Dalam hal Insiden Siber pada IIV terus meningkat dan berpotensi menjadi krisis maka diberlakukan manajemen krisis siber.
(2)
Manajemen krisis siber sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Kctentuan lebih lanjut mengenai Tim Tanggap Insiden Siber, pelaporan, penanganan Insiden Siber, dan pelaksanaan kesiapan terhadap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalamPeraturan Badan.
Bagian Kelima Forum Analisis dan Berbagi Informasi Keamanan Siber
Pasal 18
(1)
Badan, Kementerian atau Lembaga, dan/atau Penyelenggara IIV dapat menyelenggarakan forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat melibatkan pihak lain yang diperlukan.
BAB IV
PEMBINAANDANPENGAWASANPENYELENGGARAANPELINDUNGANIIV
Bagian Kesatu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara IIV
Pasal 19
(1)
Setiap Penyelenggara IIV bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggara IIV.
(2)
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggara IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
a.
peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi;
b.
alih teknologi dan alih keahlian; dan
c.
peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi.
(3)
Dalam melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara IV dapat bekerja sama dengan Badan.
(4)
Badan menyusun dan menetapkan pedoman peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Keamanan Siber.
(5)
Kementerian atau Lembaga menetapkan ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dapat mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 20
(1)
Setiap Penyelenggara IIV wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerjaIndonesia dalam menyclenggarakan IIV.
(2)
Dalam hal penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam menyelenggarakan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, Penyelenggara IIV dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Setiap tenaga kerja pada Penyelenggara IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib meniaga kerahasiaan informasi sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kerja Sama
Pasal 21
(1)
Kementerian atau Lembaga dan Penyelenggara IIV dapat melakukan kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka penyelenggaraan pelindungan IIV.
(2)
Kementerian atau Lenbaga dar Instansi Penyelenggara Negara selain otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan dalam melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri serta Badan.
(3)
Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
(4)
Otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan dalam melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Kementerian atau Lembaga dan Penyelenggara IIV yang telah melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksuid pada ayat (l), harus menginformasikan pelaksanaan kerja sama tersebut kepada Badan.
Bagian Ketiga Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber
Pasal 22
(1)
Penyelenggara IIV harus melakukan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber secara mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)
Penyelenggara IV melaporkan hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian atau Lembaga.
(3)
Dalam hal Kementerian atau Lembaga sebagai Penyelenggara IV, Kementerian atau Lembaga melaporkan hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan.
(4)
Kementerian atau Lembaga dalam memverifikasi hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat mengikutsertakan Badan.
(5)
Kementerian atau Lembaga wajib menginformasikan hiasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan kepada Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1(satu) tahun.
(6)
Badan memveritikasi hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dirnaksud pada ayat (3).
(7)
Ketentuan lebih lanjut mergenai pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber diatur dengan Peraturan Badan.
(8)
Kemcnterian atau Lembaga dapat menetapkan peraturan rnengenai pengukuran tingkat kenatangan Keamanan Siber di sektor masing-masing sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
BAB V
KOORDINASIPENYELENGGARAANPELINDUNGANIIV
Pasal 23
(1)
Badan berkedudukan sebagai kocrdinator penyelenggaraan pelindungan IIv.
(2)
Badan sebagai koordinator penyelenggaraan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.
mengevaluasi pelaksanaan penetapan sektor IIV;
b.
mengevaluasi penetapan IV; cC. mengusulkan penetapan dan perubahan sektor IIV kepada Fresiden;
d.
menetapkan kerangka kerja pelindungan IIV;
e.
memberikan himbauan Keamanan Siber IIV kepada Kementerian atau Lembaga berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Badan; dan
f.
mengevaluasi implementasi kebijakan pelindungan IIv.
Pasal 24
(1)
Badan sebagai koordinatorpenyelenggaraan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)
Dalam melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau pihak lain yang diperlukan.
Pasal 25
Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pelindungan Iv kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktul-waktu jika diperlukan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Pasal 27
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
ini
dengan
penempatannya
dalamLembaran
Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal24 Mei 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022NOMOR 129

Paper Terkait

Aspek Hukum Peran TNI Mengatasi Serangan Siber dalam Rangka Pertahanan Keamanan Nasional

Qisty, Fauziah Nauri, Setiawan, Bayu, Utama, Anang Puji
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1949
Detail Sumber

The Harmonization of Administrative Regulatory Arrangements Toward Public Institutional Accountability in Handling Cybercrime in Indonesia: Harmonisasi Penataan Regulasi Administratif terhadap Akuntabilitas Lembaga Publik dalam Penanganan Cybercrime di Indonesia

MS, Nuruzzaman, Fatimah, Siti
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.46550
Detail Sumber

Legal Design and Cyber Resilience: A Comparative Study of Cybersecurity Frameworks for Critical Infrastructure in Five Jurisdictions

Supangat, Ajis, Taufiqurokhman
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 4 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.61978/legalis.v3i4.1121
Detail Sumber

DOMAIN .go.id AS A VITAL DIGITAL OBJECT: ANALYSIS OF THE ENHANCEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE ITE LAW

Abdurrahman, Abdurrahman
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.55583/jkih.v5i1.1692
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
21 Okt 2026

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi

DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026
02 Jul 2026

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu SIM untuk nomor baru menggunakan biometrik pengenalan wajah secara penuh mulai 1 Juli 2026 berdasarkan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan hukum karena memproses data biometrik yang tergolong data pribadi bersifat spesifik di UU Pelindungan Data Pribadi di tengah lembaga pengawas data yang belum sepenuhnya beroperasi.

Baca selengkapnya
Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk
02 Jul 2026

Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk

Empat warga negara mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang diregister pada Jumat (19/6/2026), mempersoalkan belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Para pemohon menilai kekosongan kelembagaan itu membuat UU PDP menjadi "hukum simbolik" tanpa daya laku operasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.