Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:10

Tahun

:2018

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:15 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

:16 Maret 2018

Tanggal Berlaku

:16 Maret 2018

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2018/NO.32, TLN NO.6189, LL SETKAB : 12 HLM.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/72812/pp-no-10-tahun-2018

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Pendidikan

Subsektor

Pendidikan Tinggi

Sub Subsektor

Kelembagaan Perguruan Tinggi

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

ela, gacriela

MLJ Vol. 7 No. 2 2023

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3625

Detail Sumber

PETA JALAN MENUJU PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SERTIFIKASI PROFESI (SEBUAH USULAN SEDERHANA)

Putri, Rizky Amalia

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4 2021

5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i4.776

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider, dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809,59 miliar, serta menyatakan akan mengajukan banding.