Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:10
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 Januari 2020
Tanggal Pengundangan
:31 Januari 2020
Tanggal Berlaku
:31 Januari 2020
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.37, TLN NO.6463, JDIH.SETKAB.GO.ID : 24 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/132015/pp-no-10-tahun-2020
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Penggunaan TKA
Sub Subsektor
:
Perizinan TKA
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan

Adrian, Defi, Hidayat, Yusup, Lutfi, Anas
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.387
Detail Sumber

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan

Defi Adrian, Yusup Hidayat, Anas Lutfi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.387
Detail Sumber

Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Luthvi Febryka Nola
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11 No. 2 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v11i2.1708
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS: PARTI LIYANI MELAWAN CHAIRMAN DARI CHANGI AIRPORT GROUP)

Isabella Sharon Massie, Gatot S Soemartono
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i1.12001
Detail Sumber

KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DALAM UPAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

Herdiman, Heru, Maryano, Maryano, Hakim, Nur
Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2026
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.62335/corpusjuris.v2i1.2434
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAI DAERAH PERBATASAN

Inggit Akim, Nur Indah Sari
Borneo Law Review Journal Vol. 6 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3239
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.