Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:11
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Februari 2020
Tanggal Pengundangan
:17 Februari 2020
Tanggal Berlaku
:17 Februari 2020
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.42, JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/132200/pp-no-11-tahun-2020
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Subsektor
:
Norma Kerja & Upah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Yuridis Kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Toha, Imam Sofii, Rahmatiar, Yuniar, Abas, Muhamad, Amaliya, Lia
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1254
Detail Sumber

Isu Hukum Dalam Penanganan Pandemi: Evaluasi Respons Hukum Terhadap Krisis Kesehatan di Indonesia

Warsito, Ronggo, Oktafianur, Muhammad Dodi, F, Ferdiyansyah, Azizah, Tiara Putri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11515600
Detail Sumber

Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional

Triasmono, Hari, Warka, Made, Setyaji, Sri, Hufron, Hufron
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i4.11880
Detail Sumber

Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional

Triasmono, Hari, Warka, Made, Setyaji, Sri, Hufron, Hufron
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i4.11880
Detail Sumber

REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Reconstruction of Arrangements for Establisment and Management of Village Owned Enterprises in Village Governance Implementation)

Yani, Teuku Ahmad
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 1 2023
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1102
Detail Sumber

Penggunaan Pendekatan Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah

Putra, Antoni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 2 2022
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v19i2.826
Detail Sumber

INDIKATOR TINDAK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Zahra Malinda Putri, Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin
Jurnal JURISTIC (JuJUR) Vol. 3 No. 02 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3103
Detail Sumber

Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Bagi Guru Pada Yayasan Pendidikan Pasca Putusan MK No.91/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Pada Yayasan Pendidikan Nasional Khalsa Medan)

Dewa Rohid, Maswandi Maswandi, Beby Suryani Fitri
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/juncto.v5i1.1519
Detail Sumber

Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022

Chadijah, Siti, Hadi, Abdul
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 4 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47134/lawstudies.v1i4.2896
Detail Sumber

Kerangka Konseptual Kebijakan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kajian di Kota Tegal)

asmarudin, imam
Diktum Vol. 9 No. 2 2021
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.24905/diktum.v9i2.142
Detail Sumber

Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen

Musataklima, Musataklima
DE JURE Vol. 13 No. 1 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11308
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.