1. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
3. PP ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
1. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Dengan pertimbangan tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.
2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.
3. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa.
1. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Upaya penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif
2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratiiren Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2.
Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3.
Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/alau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4.
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan perrnusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyavaratan desa untuk mcnyepakati hal yang bersifat strategis.
7.
iusyawa.rah Antar Desa adalahi musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalani rangka kerja sama antar Desa.
8.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditctapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
9.
Peraturar Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dar disepakati bersama daiam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
10.
Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
11.
Orgarisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdliri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
12.
Anggaran Pendapatan dan Belarja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasa! dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapetan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14.
Aset BUM! Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai suinber ekonomi yaug diharapkan memberikan marfaat atau hasil. 15.1 Pernerintah Pusat adalah Fresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.
Menteri adalah menteri yang meryelenggarakan urisan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daeral tertinggal, dan trarismigrasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
BUM Desa terdiri atas:
a.
BUM Desa;dan
b.
BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
BUM Desa/BUM Desa bersamabertujuan:
a.
melakukan kegiatanusaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
b.
melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung Fangan Desa;
c.
memperoleh keuntungan atau leba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-tesarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;
d.
pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
e.
mengembangkan ekosistem ekonomi digital.di Desa.
Penjelasan Pasal:
Ciukup jelas.
Pasal 4
Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
a.
profesional;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.
b.
terbuka dan bertanggung jawab;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Yang dirnaksud dengan"bertanggung jawab" adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaiya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.
c.
partisipatif;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "partisipatif adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,.waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.
d.
prioritas sumber daya lokal; dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "prioritas sumber daya lokal" adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alain dan sumber daya manusia dari Desa setempat.
e.
berkelanjutan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di miasa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "lekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahariya mengutamakankesejahteraa. masyarakat secara keselurihan, bukan kesejahteraan orang-perseorargan. Yang dimaksud dengan"kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa.
Pasal 5
Pencapaian tujuan BUM.Desa/BUM Desa bersaina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
a.
konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
inkubasi usaha masyarakat Desa; c. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
f.
pelayanan kebuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
g.
peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam;dan
h.
peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PENDIRIAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA
Pasal 7
(1)
BUM Desa didirikan oleh 1 (satu; Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)
BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(3)
BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
(4)
Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
(5)
Pendirian BUM Desa bersania dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung.tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
(6)
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dinaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a.
penetapari pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
b.
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
c.
penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Pasal 8
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi marusia.
(2)
Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama meriliki Unit UsahaBUM Desa/EUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Femerintah Desa meiakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan nak asasi manusia.
Penjelasan: Hasil pendaftaran berupa data dan informasi terkait BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3)
Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang meiiyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk mencrbickar sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jeias.
(4)
Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimalksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 10
Pendiian BUiM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimalksid dalam Pasal 7 didasarkan padapertimbangan:
a.
kebutuhan masyarakat;
Penjelasan: Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek: 1. nilai ekonomis dan manfaat atas pergelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan 2. kesesuaian penienuhan kebutuhan rmasyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.
b.
pemecahan masalah bersama,
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"masalah" adalah kesenjangan antara kordisi ideal yang diharapkan dengan kondisi fakiual berkaitan dengan aspek ekoncmi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
c.
kelayakan usaha;
Penjelasan: Kelayakan usaha dikaji melalui analisis teriadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasarar, anaiisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek penduikung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.
d.
model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
Penjelasan: Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencara layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.
e.
visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adet istiadat, perilaku sosial, dan kearifanlokal.
Penjelasan: Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM Desa bersana yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 11
(1)
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Iesa.
(2)
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagainana dimaksud pada ayat (i paling sedikit memuat:
a.
nama;
b.
tempatkedudukar;
c.
maksud dan tujuan pendirian;
d.
modal;
e.
jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
f.
nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
g.
hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas;dan
h.
ketentuan po'kok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
(3)
Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUMi Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(4)
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Eidarg hukum dan hal asasi manusia menerbitkan surat pencrimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar EUM Desa/BUM Desa bersaina.
(5)
Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran DasarBUM Desa/BUMi Desa bersama harus mcmuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Nama BUM Desa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
(2)
Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
a.
tidak sama atau tidak menyerupai nama:
1.
BUM Desa/BUM Desa bersana lain;
2.
lembaga pemerintah; dan -10.
3.
lembaga internasional.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
b.
diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
c.
diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
d.
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
e.
sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usahia BUM Desa/BUM Desa bersama;
f.
terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;dan
g.
tidak mengandung bahasa asing.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Anggaranrumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
(2)
Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUJM·Desa bersama sebagainana'dimaksud pada ayat fl)paling sedikit memuat:
a.
hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
b.
tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
c.
sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
d.
tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
e.
penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3)
Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Pereturan Bersama Kepala Desa:
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI·BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
Bagian KesatuOrganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama
Pasal 14
Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari PemerintahDesa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: u. Musyawarain Desa/Musyawarah Antar Desa; b. penasihat; c. pelaksana operasional;dan d. perigawas
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf iMusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
Pasal 16
(1)
MusyawarahDesa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan perinusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Penjelasan: Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur formasi kehadiran peserta Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang dikuti oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan"unsur masyarakat"adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa bersama dan unsur masyarakat lain. Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa di antaranya: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidilkan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nclayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; k. perwakilan kewilayahan; 1. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat; m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas; n. perwakilan kelompok lanjut usia; 0. perwakilan kelompok senimar;dan/atau 2. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuei dengan kearifan lokal masing-masing Desa.
Pasal 17
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:
a.
menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
b.
menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
c.
membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM Desa;
d.
membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
e.
mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
f.
mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
g.
mengangkat sekrctaris dan bendahara.BUM Desa/BUM Desa bersama;
h.
memberikan persetujuan atas peryertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
i.
memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
j.
memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama iengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama:
k.
memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk i:erja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
l.
menetapkan pembagian besaran iaba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
m.
menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
n.
memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa beisama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o.
memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
p.
menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
q.
menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan meiiyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, relaksana operasional, dan pengawas;
r.
membalias dain memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/PUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
s.
membahas dani memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasiha pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hai terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
t.
memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
u.
memutuskan penghentian seluruhkegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
v.
menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentiar kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
w.
meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
x.
memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit iinvestigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat..
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
a.
Musyawarah Desa/Musyawarah AntarDesa tahunan; dan
b.
Musyawarah Dese./Musyawarah Antar Desa khusus.
(2)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
(3)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
(4)
Musyawarah Desa/Musy'swarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(5)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (4)dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
(6)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan MusyawarahDesa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalani Anggarar Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Penasihat
Pasal 21
(1)
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
(2)
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatar.
(3)
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan ptofesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kenampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUMDesa bersama.
(4)
Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
(1)
Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.
(2)
Jumlah, pengorganisasiur, hak dan kcwajiban, serta kewenangan penasihatBUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.
bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
b.
bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Miusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c.
menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawaral:Antar Desa;
d.
dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
e.
bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah AntarDesa;
f.
melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan olei pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan; menetapkanpenerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
h.
bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana diteiapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUUM Desa bersama; dan
i.
bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUiM Desa/BUM Desa bersama;
b.
menelaah rancangan.rencana program kerja dan menetapkan rencanaprogram kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c.
menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengar Anggaran Dasar dan anggaran rumah tángga;
d.
bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
e.
bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaari usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
f.
memberikan pertin:bangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
g.
memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
h.
meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Ayat(1; Huruf a Cukup jeias. Huruf b Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud"menetapkan” adalah tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawaral Antar Desa atas pengesahan penerimaan laporan tahunan. Huruf h Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas.
Paragraf 3Pelaksana Operasional
Pasal 24
(1)
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 huruf c diangkat oleh. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(2)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
(3)
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada avat(1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
(4)
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan crang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(5)
Ketentuan lebin lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilihdan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
(1)
Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Dalam hal pelaksaiia operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
(3)
Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud padia ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
Pelaksana operasicnal BUM Desa/BUM·Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya, kaderisasi, dan merghirdarkan konflik kepentingar.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
(1)
Pelaksara operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ierwenang
a.
bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran ruman tangga BUM Desa/BUM Desa bersama .dan/atau perubahannya;
b.
mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c.
mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d.
mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desi/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan rnanfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
e.
mengangkat dan memiberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f.
melakukan pinjamari BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Miusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihatdan pengawas sesuai dengan ketentuan 1dalam Anggaran Dasar BUM Dese./BUM Desa bersama;
g.
melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
h.
melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Muisyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
i.
melaksanakan tujuan penggunaan laba bersiin BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
j.
melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
k.
bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
l.
mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
(2)
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:
a.
menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
c.
menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d.
menyusunlaporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaaii oleh penasihat dan pengawas;
e.
atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
f.
menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
g.
bersama dengan penasihat dan pengawas, cYmnnnlwb dan menyampaikan analisis keuangan, rencaina kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 4Pengawas
Pasal 28
(1)
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d. diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(2)
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
(3)
Pengawas sebagaimana dimsksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yarg baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
(1)
Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas. diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapst bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.
(4)
Ketentuan nicngenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 30
Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimaina dimaksud dalam Pasal 28 avat (1) memegang jabatar selama 5 (lima) tahun daii dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai miampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
Pengawas sebagaimana climaksud dalam Pasal 28 berwenang:
a.
bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, mcmbahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubaharinya;
b.
bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan cleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c.
bersama derganpenasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama denganjunlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersarna;
d.
bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
e.
bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rercana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
f.
atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan inelaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
g.
memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bcrsama.
(2)
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan danjalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan prograni kerja, sesuai dengan AnggaranDasar, keputusanMusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
c.
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pergawasan tahunankepadaMusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
d.
melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaun Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
e.
bersama dengan penasihat, menelaah rencana program xerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Misyawarah Desa/Miusyawarah Antar Desa;
f.
bersama dengan penasihat, melalukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oieh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
g.
bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUMI Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Artar Desa;dan
h.
memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil 1 pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 33
(1)
Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dinaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPegawai BUM Desa/BUM Desa bersaina
Pasal 34
(1)
Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama meruipakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjiankerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(2)
Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri atas:
a.
sekretaris;
b.
bendahara;dan
c.
pegawai lainriya.
(3)
Sekretaris dan bendahara bertugas untuk miembantu pelaksanaar.wewenang dan tugaspelaksana operasional.
(4)
Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
(5)
Pengangkatan dan pernberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 35
(1)
Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersaima memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kineria.
(2)
Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
gaji;dan/atau
b.
tunjangan dan rnanfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
Dalam rangka peningkatan kompetensi. pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersamamelaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA
Pasal 37
(1)
Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buki yang akan datang.
(2)
Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepe.da penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
(3)
Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
(4)
Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:
a.
sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
b.
anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
c.
hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian KesatuKepemilikan
Pasal 39
(1)
Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM De:sa bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa
(2)
Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
Bagian KeduaModal
Pasal 40
(1)
Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
penyertaan modal Desa;
b.
penyertaan modal masyarakat Desa;dan
c.
bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Anrar Desa untuk menambah modal.
(2)
Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
penyertaan modal Desa; dan
b.
penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
(3)
Penyertaan modal Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"lembaga berbadan hukum" antara lain koperasi. Yang dimaksud dengan "lembaga tidak berbadan hukum" antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Desa dar/atau Desa-Desa setempat.
Pasal 41
(1)
Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
a.
modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;dan/atau
b.
penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
a.
uang;dan/atau
b.
bararig selain tanah dan bangunan.
(3)
Penyertaan imodal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
uang;dan/atau
b.
barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
(4)
Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cuku jelas.
Pasal 42
Penyertaa, modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUiM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalan Pasal 41 ayat (1) hurufb digunakan untuk:
a.
pengembangan kegiataii Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau UInit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pengue.tar struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
Penjelasan: Penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyavarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Pasal 43
(1)
Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa" adalah misyawarah yang membahas mengenai penyertaan modal awal untuk pendirian dan/atau untuk penambahan modai BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersaina sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening PUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam bentuk bcrang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 44
(1)
Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BU Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencanakebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
(2)
Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa beisama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
(3)
Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalamMusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(4)
Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Dcsa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaAset
Pasal 45
(1)
Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
a.
penyertaan modal;
b.
bantuar tidak mengikat termasuk hibah;
c.
hasil usaha;
d.
pinjaman;dan/atau
e.
sumber lain yang sah.
(2)
Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 46
BUM Desa/BUM'Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 47
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersama· dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
(2)
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3)
Bantuan Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukupjelas.
Bagian KeempatPinjaman
Pasal 48
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ian sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
a.
pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2(dua) tahun beriurut-turut;dan
Penjelasan: Cukup je'us.
d.
tidak mengakibatkan peirubahan 1proporsi kepemilikan modal.
Penjelasan: Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepem:iikan modal antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Desa/BUM Desa bersarna tidak sanggup niemenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.
(3)
Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana. operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya jumlah pinjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.
BAB VII
UNITUSAHABUM DESA/BUMDESA BERSAMA
Pasal 49
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha PUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa urtuk menjalankan kegiatan usaha.
(2)
Dalan hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
BUM Desa/BUM Desa bcrsama dapat memiliki rnodal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "memiliki modal di luar UnitUsaha BUM Desa/BUM Desa bersama"antara lain kepemilikai modal BUM Desa/BUM Desa bersama pada koperasi.
Pasal 50
Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada·masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:
a.
pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengelahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
industri pengolalian berbasis sumber daya lokal;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
jaringan distribusi dan perdagangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
layananjasa keuangan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "layanan jasa keuangan" aclalai lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peratiiran perundang-undangan.
e.
pelayanan umum prioritas kebuiuhan dasar terme.suk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan perinukiman;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;dan
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 51
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/EUM Desa bersama, dalam iial scbagai berikut:
a.
terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
b.
terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUMDesa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
c.
terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumali tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
d.
sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
e.
sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa·bersama sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 52
Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa,. dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMDesa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 53
(1)
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengann memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
Penjelasan: Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Desa.
(2)
Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersema dipublikasikan melaiui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa"antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Desa, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
(3)
Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB IX
KERJA SAMA
Pasal 54
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersarna dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
kerja sama usaha; dan
b.
kerja sama nonusaha.
(3)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 55
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
(1)
Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau1 meletakkanbeban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diamhil manfaat tertentu.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas daiam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagainiana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Pengelolaan bersama sumber daya nicrupakan pengelolaan atas suunber daya publik seperti mata air, sungai, danau, paritai, alam pegunungan, hutan, tambang aiam, dan sebagainya untuk dikeiola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Desa/BUM Desa bersama. Sumber daya alain dimaksud merupakan kewenangan Desa untuk mcngelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Desa secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, s sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(5)
Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur kewenangan. persetujuan kerja.sama BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Msyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama. Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah Desa antara lain berupa pemanfaatan Aset Desa yakni sewa-menyewa, kerja sama pemianfaatan, bangun. guna serah, dan/atau bangun serah guna Aset Desa. Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.
Pasal 57
(1)
Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling scdikit alih teknologi, ilnu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2)
Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 58
(1)
Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
(3)
Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
(4)
Lapcran semesteran sebagaimana di:raksud pada ayat (3)paling sedikit memuat:
a.
laporan posisi keuangan sernesteran dan perhitungan labarugi semesteran serta penjelasannya;dan
b.
rincian musalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatanBUM Desa/BUM Desa 5ersama.
(5)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
(6)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)paling sedikit memuat:
a.
perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
b.
laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsol:dasi dariUnit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
c.
laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
d.
kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
e.
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;dan
f.
laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksanaoperasional, ,pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihe.t yang teiah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
(7)
Selain laporan berkala sebagaimana dimaksug pada ayat (l), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musvawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 59
(1)
Hasil Musyawarah Desa dar/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerinaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir:
Penjelasan: Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.
BAB XI
PEMBAGIAN HASIL USAHA
Pasal 60
(1)
Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tanun buku.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musvawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan: Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang pricritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalain bentuk antara lain pembargunan Desa, percberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
(3)
Ketentuian mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
Penjelasan: Cukup jclas.
BAB XII
KERUGIAN
Pasal 61
(1)
Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
(2)
Pelaksanaan pemcriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
(3)
Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 62
(1)
Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/ataupengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas, keiugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
aanasiaal pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
a.
kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.
telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuiai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c.
tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
d.
telah mengambii tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjuitnya kerugian tersebut.
(3)
Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengaiaan atau kelalaian penasihai, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(l) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa !membahas dan memutuskan bentuk perta:iggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan,/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(4)
(<4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasionai, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 63
(1)
Dalam hal hasil pemeriksaan/audit seibagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur1 kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(l) tidak dapat merutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
(3)
Berdasarkan inasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan: -44.
a.
dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak nieniliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersania;
b.
mengajukanpermohonan pailit kepada pengadilan niaga;
c.
merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
d.
menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
e.
kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESA/BUMDESA BERSAMA
Pasal 64
(1)
Penghentian kegiatan Usaha BUM Dcsa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seli.iruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarali Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan calaii Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
(2)
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapatdiselamatkan;
b.
mencemarkan lingkungan;
c.
dinyatakan pailit; dan
d.
sebab lain yang sah.
(3)
Perghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bcrsama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersaria, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersaina.
(4)
Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
(5)
Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuti denigan penyelesaian seluruhkewajiban dan pernbag:an harta atau kekayaan'hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentiai peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 65
(1)
Dalam rargka penyelesaian selurun kewajiban dan pernbagian harta atau kekayaan.hasil penghentian kcgiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama diturjuk. penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "penyelesai" adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan ussha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Uesa/BUM Desa bersama sesuai dengan k:butuhan dan kemampuan BUMi Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Dalam hal Musyawaran esa dan/atau Musyawaran Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindal: selaku penyelesai.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penyelesai sebagaimana dimaksud pada a;at (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Selama ·proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama titap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Lesa bersaina dalam penyelesaian.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 66
Pcnyelesai mempuiyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
a.
melakukan segala perbuatan hukuim untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
b.
mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c.
mengundang pelaksana operasional SUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d.
memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
e.
menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utanglainnya;
f.
menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa'kewajiban BUM Desa/BUiM Desa bersama;
g.
membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta miodal; dan
h.
membuat berita acara peryelesaian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
(1)
Penyelesaiandilaksanakan setelahdikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(2)
Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 68
Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
(1)
Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
(2)
Penghentiar kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
(3)
BUJM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melali:
a.
penyertaan modal baru;
b.
penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
c.
pembentukan usaha baru; dan
d.
tindakan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepula Desa.
(5)
Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
Pasal 70
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN
Bagian KesatuPendataan dan Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama
Pasal 71
(1)
Menteri melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Hasil pendataan dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama
Pasal 72
(1)
Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:
a.
Menteri untuk pembinaan dan pengembangan urnum;dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"pembinaan dan pengembangan umum" antara lain pendataan dan pemeringkatan, pemantauan, penyusunan dukungan kebijakan, pengawasan, evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi, serta kegiatan pengembangan lainnya antara lain: a. pendidikan dar pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan pertunbuhan usaha; b. kegiatan forurn komunikasi komunitas bisnis antar BUM Desa/BUM Desa bersama secara periodik dan berkesinarabungan; c. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah; d. penyelenggaraantemu usaha dalam bentuk seminar, kunjungan, pameran produk usaha/layanan, dan kegiatan lain sejenis secara periodik dan berkesinambungan; e. penyelenggaraan temu kernitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku ekonomi lain untuk menjalin kenitraan dan kerja sama;dan/atau f. penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi, dan jejaring secara internasional, nasional, dan wilayah.
b.
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"pembinaan dan pengembangan teknis" antara lain birnbingan teknis terkait akselerasi pengembangan. modal, bantuan permodalan, pengembangan usaha dan, ataulayanan BUM Desa/BUM Desa bersama, bimbingan tekris manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri, serta kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
(2)
Pembinaan dan pengemiangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73
(1)
Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Penjelasan: Pengelola legiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan meliputi badan kerja sama antar desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
(2)
Mcdal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pembe:dayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks prograrn nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disebut lembaga keuangan Desa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Unit Usaha BUM Desa dapat menjalankan usaha baik di sektor keuangan dalam bentuk lembaga keuangan mikro maupun di sektor riil lainiya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang nerupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 74
(1)
Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pcmerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembe.gaan yang terkait dengan. pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersara, berkoordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2)
Dalarn hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM Desa/BUM Desa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan pogram dan/atau kegiatar diputuskan dalam Musyuwarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75
(1)
BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai. berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling iama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Peinerinteh ini diundangkan.
(2)
Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan nberakhirnya periodesasi masa jabatan dimiaksud.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BAB VIII tentang Badan Usala Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa lali diuhah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 77
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUM Desa/BUIM Desa bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Femerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 78
Peraturan Pemerintal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 21
Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkanaset mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.
Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannyadisesuaikandengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.
Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilar keputusan BUM Desa/BUM Desa bersamadan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelengsaraan Perierintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing indivicu.
Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencans program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta vembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
