Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:13
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 April 2017
Tanggal Pengundangan
:12 April 2017
Tanggal Berlaku
:12 April 2017
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2017/No. 77, TLN No. 6042, LL SETNEG : 47 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/51463/pp-no-13-tahun-2017
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Pendaftaran Tanah
Sub Subsektor
:
Penerbitan Sertifikat
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Inkorporasi Kajian Perubahan Iklim dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Melacak Dinamika Putusan Administrasi di Indonesia

Ismaya, Alfatania Sekar, Wafi, Mochamad Adli
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2023
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.6.2.447-486
Detail Sumber

Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah

Agung Wardana
Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.5.1.1-41
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS PLTP GUNUNG CIREMAI DAN PLTU I CIREBON)

canggih prabowo
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 2 2017
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.186
Detail Sumber

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)

Rachma Zaini Winarda, Joko Mardiyanto, Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol. 5 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36596/jbh.v5i2.661
Detail Sumber

Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia

Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Roisah
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 7 No. 4 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p06
Detail Sumber

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa

Endriyani Lestari
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 2024
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2707
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.