Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:15

Tahun

:2016

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:25 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

:27 Mei 2016

Tanggal Berlaku

:27 Juni 2016

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2016/NO.102, TLN NO.5884, LL SETNEG : 13 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5736/pp-no-15-tahun-2016

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Tenaga Kerja

Subsektor

Perjanjian Kerja

Sub Subsektor

Syarat & Berakhirnya Pekerjaan

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Legal Analysis of the Freedom of Contract Principle in Lease Contracts between the Director General of Civil Aviation and Private Flight Schools

Pandini Febrianti Islami Putri, Intan, Sutrisno, Endang, Sutarih, Ayih

Journal Of Law Sciences (Legisci) Vol. 1 No. 1 2023

1 Peraturan Terhubung DOI: 10.62885/legisci.v1i1.15

Detail Sumber

Penjatuhan Hukuman di Bawah Ancaman Pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemerasan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pelabuhan Kelas III Larantuka Nusa Tenggara Timur : (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Kpg)

Yunitra Marlinda Mau, Orpa G Manuain, Darius A Kian

Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2024

11 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3011

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.