Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:16
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:26 Februari 2020
Tanggal Pengundangan
:28 Februari 2020
Tanggal Berlaku
:28 Februari 2020
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.62, TLN NO.6475, JDIH.SETKAB.GO.ID : 12 HLM.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TINDAKAN SAMPLING PADA KARYA CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Galih Wahyu Wicaksono
Privat Law Vol. 11 No. 1 2023

Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Koreografi Dalam Kegiatan Komersil

Labobar, Navtaly Duestyn, Kuahaty, Sarah Selfina, Pariela, Marselo Valentino Geovani
KANJOLI Business Law Review Vol. 2 No. 2 2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU

Mayviza, Liza, Husni, Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 2025

Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Ekslusif Pencipta

Rafika Amalia, Putu Aras Samsithawrati
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 11 No. 3 2022

Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia

Putu Prashanti Vahini Kumara, I Ketut Westra
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 10 No. 3 2021

Efektivitas Program Rehabilitasi dalam Penanggulangan Pengulangan Rindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kelas IIA Lombok Barat)

Debi Yanti, Aryadi Almau Dudy
Juridische: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 2025

Perspektif Hukum Pada Hak Moral Pemegang Hak Cipta Yang Berbeda Nama Terhadap Pencipta Yang Masih Hidup

Mustofa Fahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Absori, Didik Irawansah
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 2022

Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Sitohang, Markus Bona Andiano, Surahmad, Surahmad
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2 2023

The Hidden Cost of Creativity: How Poster Design Competitions Facilitate Economic and Moral Rights Appropriation in Indonesia

Afriansyah Tanjung
Dialogia Iuridica Vol. 17 No. 2 2025

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TRADISIONAL PACE DI KABUPATEN PACITAN

Sandya Rafi Arkananta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 2023

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…