:Pengubahan Beberapa Pasal Dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan Yang Tercantum Dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Yang Terakhir Dengan Keputusan Di Dalam Staatsblad 1948 Nomor 217
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1953
TENTANG PENGUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI REGLEMEN DEWAN-DEWAN PERUMAHAN YANG TERCANTUM DALAM STAATSBLAD 1948 NOMOR 33, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH YANG TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DI DALAM STAATSBLAD 1948 NOMOR 217
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa ada perlu merobah beberapa pasal dari Reglemen Dewan-dewan Perumahan (Reglement Huisvestingsraden) yang tercantum dalam Staatsblad 1948 Nr 33 sebagai telah dirobah dan ditambah.yang terakhir dengan keputusan di dalam Staatsblad 1948 Nr 217 sehingga beberapa istilah yangtidak sesuai dengan keadaan sekarang dihapuskan dan pula untuk memungkinkan pemasrahan urusan-urusan dǐ lapangan perumahan di ibukota JakartaRaya kepada Walikota ibukota itu;
Mengingat
:
1.
RegTemen Dewan-dewan perumahan (Reglement Huisvestingsraden), yang tercantum dalam Staatsblad 1948.Nr 33 sebagai telah dirobah dan ditambah yang terakhir dengan keputusan di dalam Staatsbiad 1948 Nr.217;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEROBAHANBEBERAPA PASAL DARI REGLEMEN DEWAN-DEWAN PERUMAHAN YANG TERCANTUM DALAM STAATSBLAD 1948 NR 33, SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH YANG TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DI DALAM STAATSBLAD 1948 NR 217
Pasal 1
Reglemen Dewan-dewan Perumahan (Reglement Huisvestingsraden) yang tercantum dalam Staatsblad 1948 Nr 33 sebagaimana teiah dirobah dan ditambah yang terakhir dengan keputusan di dalam Staatsblad 1948 Nr 217 dirobah dan ditambah 1agi sebagai berikut:
a.
Istilah-istilah "Directeur van Sociale Zaken" "Secretaris van Staat van Sociale Zaken", "Departement van Sociale Zaken" dan "Departement", di Reglemen tersebut, dirobah menjadi istilah-istilah."Mengeri Sosial", "Kementerian Sosial"dan"Kementerian".
b.
Pasal 2 ayat 2 dari Reglemen tersebut dirobah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Dewan Perumahan Pusat terdiri dari Menteri Sosial sebagai Ketua merangkap /Anggota,. dan dari Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai Anggota-anggota' cD Istilah "H.T.B." dalam Pasal-pasal 5, 6 dan 7 dihapuskan. Istilah-istilah "Gedelegeerde van de Recomba" dalam Pasal-pasal 5,6 dan 7 dirobah menjadi isti1ah "Gubernur" EF Pasal-pasal 8dan 9 dihapuskan. Satu Pasal 8 baru diadakan, yang bunyinya: "Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal pasal 5, 6dan 7 maka sepanjang mengenai Jakarta Raya di mana dalam pasal-pasal itu tertuiis istilah-istilah "Residen c. q. Gubernur" harus dibaca:"Walikota Jakarta Raya".
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Apri1 1953.
Presiden Republik Indonesia
Ttd.
SOEKARNO.
Menteri Sosial,
ANWAR TJOKROAMINOTO.
Menteri Dalam Negeri,
MOHAMMAD ROEM.
Diundangkan
pada tangga1 23 Apri1 1953.
Menteri Kehakiman,
LOEKMANWIRIADINATA
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber
LN1953/32
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Aturan Baru SPM Jalan Tol Segera Terbit, Operator yang Lalai Terancam Denda hingga Putus Konsesi
Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peraturan menteri baru tentang standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol diundangkan pada akhir Oktober 2026 untuk menggantikan aturan yang berlaku sejak 2014. Rancangan itu menambah indikator layanan dan menyiapkan sanksi bagi badan usaha jalan tol, mulai dari denda administratif hingga pemutusan perjanjian konsesi.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
