Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:22
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:05 Juni 2018
Tanggal Pengundangan
:06 Juni 2018
Tanggal Berlaku
:06 Juni 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.86, TLN NO.6213, LL SETNEG : 14 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/87155/pp-no-22-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Proses & Evaluasi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pelindungan Hukum dan Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor

Adyatma, Emir Fauzan, Palar, Miranda Risang Ayu, Rafianti, Laina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14950634
Detail Sumber

Legal Aspects of Copyright on Book Photocopying Business Activities

Debora, Debora, Siallagan, Haposan, Nainggolan, Jesella Ramayanti
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i2.956
Detail Sumber

Legal Aspects of Copyright on Book Photocopying Business Activities

Debora Debora, Haposan Siallagan, Jesella Ramayanti Nainggolan
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i2.956
Detail Sumber

URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

Anggraeni, Happy Yulia, Sugiarto, Annisatul Lutfiyah
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.750
Detail Sumber

ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA HAK MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI

Andiza, Dina, Nadira, Ida
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v9i1.1590
Detail Sumber

URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

Happy Yulia Anggraeni, Annisatul Lutfiyah Sugiarto
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.750
Detail Sumber

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Renaldi Vietiamawan, Christine S.T. Kansil
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.16986
Detail Sumber

ANALISIS PEMBATALAN MEREK SUPERMAN YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA KESELURUHANNYA MENURUT UU NOMOR 20 TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)

Jeri Irawan, Simona Bustani
Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 2020
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8929
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)

Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, Aditya Satrio Wicaksono
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 10 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.