Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:25

Tahun

:2019

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:12 April 2019

Tanggal Pengundangan

:18 April 2019

Tanggal Berlaku

:18 April 2019

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2019/NO.66, TLN NO.6332, LL SETKAB : 23 HLM.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/105550/pp-no-25-tahun-2019

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Administrasi Pemerintahan & Pembangunan

Subsektor

Kependudukan & Catatan Sipil

Sub Subsektor

Pencatatan Sipil

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah.

Nugroho, Aziz Widhi, Putra, Rengga Kusuma, Nugraha, Satriya, Mardani, Retno Eko

Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 2024

7 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v10i2.854

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.