Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:34

Tahun

:2014

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:21 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

:21 Mei 2014

Tanggal Berlaku

:21 Mei 2014

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2014 No. 108, LL SETNEG : 4 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5472/pp-no-34-tahun-2014

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Agama

Subsektor

Penyelenggaraan Haji & Umrah

Sub Subsektor

Manajemen Kuota & Pembiayaan

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Febriyus Sanata

Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 2021

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1283

Detail Sumber

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Sanata, Febriyus

Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 2021

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1283

Detail Sumber

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lingkungan BKD Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2013

Wesley Liano Hutasoit

LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 2016

10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v1i2.2861

Detail Sumber

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIIKAT DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Nadhilah Mustika, Dewi Kania Sugiharti, Purnama Trisnamansyah

Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 2020

10 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jphp.v1i2.231

Detail Sumber

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP LINTAS BATAS NEGARA DEMI MENJALANKAN TRADISI ADAT DI PERBATASAN INDONESIA- TIMOR LESTE

Sari, Ni Luh Ita, Fernades , Fanesya Anastasya Meak da Costa

Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 2024

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5448

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Hitung Mundur Wajib Halal 18 Oktober 2026: Produk Impor dan UMK Masuk Jaring Sertifikasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2026, kini menjangkau produk usaha mikro-kecil dan seluruh produk impor. Pelaku usaha yang lalai terancam sanksi bertingkat hingga penarikan produk dari peredaran.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Skandal Dana Jemaah Haji 2026: Kemenhaj Ancam Cabut Izin hingga Proses Pidana KBIHU Nakal

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui PPIH Arab Saudi membongkar rangkaian dugaan pelanggaran pada Haji 2026 — badal haji fiktif, penggelapan dana kurban dan dam di luar kanal resmi, hingga upaya menyusupkan jemaah tanpa visa haji dengan nilai transaksi bermasalah mencapai miliaran rupiah. Satu pelaku (mukimin berinisial Muhtar) telah ditangkap lewat kerja sama lintas negara, dan pemerintah mengancam sanksi administratif hingga pidana bagi penyelenggara yang terbukti melanggar.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…

Contact Info

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Peraturan Terkait

Paper Terkait

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lingkungan BKD Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2013

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIIKAT DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP LINTAS BATAS NEGARA DEMI MENJALANKAN TRADISI ADAT DI PERBATASAN INDONESIA- TIMOR LESTE

Berita Terkait

Hitung Mundur Wajib Halal 18 Oktober 2026: Produk Impor dan UMK Masuk Jaring Sertifikasi

Skandal Dana Jemaah Haji 2026: Kemenhaj Ancam Cabut Izin hingga Proses Pidana KBIHU Nakal

Syarat dan Ketentuan