Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:34
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Agustus 2016
Tanggal Pengundangan
:08 Agustus 2016
Tanggal Berlaku
:07 September 2016
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2016/No.168, TLN No. 5916, LL SETNEG : 13 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5755/pp-no-34-tahun-2016
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Sub Subsektor
:
Perencanaan & Penlok
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang

Permata Kasman, Reta, Khairani, Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 4 2025
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/xg9r0171
Detail Sumber

Akibat Hukum Atas Pengenaan Bea Materai Lebih Dari Satu Dalam Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris

Dewangga, Helmi, Suryokumoro, Herman, Widhiawati, Dyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 4 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/s4ad5n07
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN VERIFIKASI DAN VALIDASI BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA SEMARANG

Erlina Setyawati
Spektrum Hukum Vol. 14 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v14i2.1081
Detail Sumber

PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nurul Hidayah, Yulies Tiena Masriani, Suroto Suroto
Notary Law Research Vol. 2 No. 2 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2570
Detail Sumber

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Peralihan Hak Atas Tanah Hibah dan Waris

Muhammad Asrul Maulana, Henin Dyah Syafrina, Ni Ketut Indhira Maharani, Paskah Febiola Dwi Gonstary, Rizqi Puspita Sari
Notaire Vol. 9 No. 1 2026
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v9i1.80649
Detail Sumber

HUKUM APARTEMEN DALAM PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Aulia Rahmawati
Justitia et Pax Vol. 34 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v34i1.1216
Detail Sumber

HUKUM APARTEMEN DALAM PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Rahmawati, Aulia
Justitia et Pax Vol. 34 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v34i1.1216
Detail Sumber

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIIKAT DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Nadhilah Mustika, Dewi Kania Sugiharti, Purnama Trisnamansyah
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jphp.v1i2.231
Detail Sumber

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT DALAM MEMINIMALISASI TINDAKAN PEMALSUAN BUKTI SETORAN PERPAJAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Hadiyanto, Ide Prima
Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. 18 No. 1 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4422
Detail Sumber

Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara, Simon Nahak, Ni Luh Made Mahendrawati
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 1 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/jhp.6.1.2019.42-51
Detail Sumber

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membantu Pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Proses Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar

Teddy Aryanwara, Hasim Purba, Suprayitno
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 9 2025
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.2587
Detail Sumber

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT. DKI)

Tasya Veronika Anrori Ginting, hasim purba, mahmul Siregar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 9 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.2325
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.