:Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
1. NKRI pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.
2. Dasar hukum UU ini yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH.TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Bab I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam. Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. 3. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. 5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 6.1 6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NiK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan. 9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI. 10. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 11. Penduduk Pelintas Batas adalah WNI yang bertempat tinggalsecara turun-temurundiwilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalahperangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 16. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. BAB II PENYELENGGARAANKEWENANGANURUSAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Bagian Kedua Pemerintah Pasal 3 (1) (1) Menteri menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan secara nasional. (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Menteri memiliki kewenangan meliputi: a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar; c. fasilitasi dan sosialisasi; d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; g. menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; h. menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia; i. pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan j. pengawasan. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Menteri melakukan koordinasi: a. secara nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara berkala; b. antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan c. dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH.TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam. Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2.
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
3.
Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
5.
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 6.1
6.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
7.
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NiK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan.
9.
Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
10.
Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.
Penduduk Pelintas Batas adalah WNI yang bertempat tinggalsecara turun-temurundiwilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
15.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalahperangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
16.
Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN URUSAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 2
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPemerintah
Pasal 3
(1)
(1) Menteri menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan secara nasional.
(2)
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Menteri memiliki kewenangan meliputi:
a.
koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
b.
penetapan sistem, pedoman, dan standar;
c.
fasilitasi dan sosialisasi;
d.
pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi;
e.
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
f.
menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
g.
menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
h.
menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
i.
pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
j.
pengawasan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Menteri melakukan koordinasi:
a.
secara nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara berkala;
b.
antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
c.
dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan Menetapkan: a.penyelenggaraan SIAK; b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; c. perlindungan data Penduduk; d. pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-el; e. pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; f. perlindungan Data Pribadi Penduduk; g. standar pelayanan; h. standar dan spesifikasi formulir, buku, dan blangko; i. standar dan spesifikasi perangkat perekaman Data Kependudukan; j. spesifikasi perangkat pembaca KTP-el; k. standar kompetensi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah;
1.
sistem, prosedur, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; m. pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah; dan n. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Menteri melakukan:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sosialisasi Administrasi Kependudukan" antara lain sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
c.
kerja sama dengan pihak terkait; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 7
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Menteri:
a.
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan meliputi: 1.1 menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; 2. melaksanakan pembinaan aparatur penyelenggara Administrasi Kependudukan; dan 3. melaksanakan pendokumentasian urusan Administrasi Kependudukan.
b.
melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai Administrasi Kependudukan;
memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan
e.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Menteri Menetapkan:
a.
tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
b.
tata cara penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa:
a.
biodata Penduduk;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
KK;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
akta pencatatan sipil;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
kartu identitas anak; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
surat keterangan kependudukan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "suratketerangan kependudukan"adalah: a. surat keterangan pindah; b. surat keterangan pindah datang; c. surat keterangan pindah ke luar negeri; d. surat keterangan datang dari luar negeri; e. surat keterangan tempat tinggal; f. surat keterangan kelahiran; g. surat keterangan lahir mati; h. surat keterangan pembatalan perkawinan; i. surat keterangan pembatalan perceraian; j. surat keterangan kematian; k. surat keterangan pengangkatan anak; 1. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia; m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan n. surat keterangan pencatatan sipil.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, Menteri memberikan hak akses kepada pengguna yang terdiri atas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
kementerian;
b.
lembaga; dan
c.
badan hukum Indonesia.
(2)
Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk pemanfaatan:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Data Kependudukan; dan
b.
KTP-el.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh badan hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"data balikan" adalah data hasil pelayanan dari pengguna untuk memperkaya/melengkapi Data Kependudukan, misalnya: a. mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak; b. mendapatkan nomor surat tilang dan nomor Surat Izin Mengemudi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. mendapatkan nomor identitas tunggal peserta jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Bagian KetigaPemerintah Daerah Provinsi
Paragraf 1Gubernur
Pasal 11
(1)
Gubernur menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah provinsi.
(2)
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memiliki kewenangan meliputi:
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
d.
penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
e.
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, gubernur melakukan koordinasi:
a.
antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah; dan
b.
antarkabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(2)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, gubernur:
a.
1 melaksanakanbimbinganteknispendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
b.
melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
c.
memberikan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, gubernur melaksanakan:
a.
sosialisasi antarinstansi lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
b.
fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dengan perangkat daerah provinsi dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat;
c.
kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
d.
sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
e.
komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, gubernur melakukan:
a.
pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
b.
penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Pasal 16
(1)
Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
(2)
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan:
a.
koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala;
b.
penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;
c.
penyusunan tata carapengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
pembentukanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
c.
pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
e.
pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.
penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
g.
penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
h.
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
(2)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, bupati/wali kota menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
(1)
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bupati/wali kota melaksanakan:
a.
koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
b.
fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten/Kota kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
c.
kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
d.
pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
e.
komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
Bupati/wali kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
(1)
Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, bupati/wali kota melakukan:
a.
pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
b.
penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungiawabkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 25
(1)
Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.
Penjelasan: Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu dan jaminan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan secara terus menerus dan terintegrasi.
(3)
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 26
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan:
a.
koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
b.
koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
c.
koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
d.
penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
e.
pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
f.
pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
g.
pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
h.
pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
i.
pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
j.
penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
o.
komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
p.
penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
q.
supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
Paragraf 3Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pasal 27
(1)
Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kecamatan secara efektif dan efisien dapat dibentuk UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
(2)
Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diprioritaskan di kecamatan:
a.
dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
b.
dengan kepadatan atau mobilitas Penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.
yang memerlukan efektivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
(3)
UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KelimaPerwakilan Republik Indonesia
Pasal 28
(1)
Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
(2)
Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional diplomat.
(3)
Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan sistem dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)
Menteri dalam pelaksanaan pembinaan aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
(5)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
Ketentuan mengenai pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di negara atau wilayah yang tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DOKUMEN
Bagian KesatuNomor Induk Kependudukan
Pasal 30
(1)
NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
(2)
NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan NIK diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
a.
6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
b.
6(enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
c.
4(empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
(2)
Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diletakkan secara mendatar.
(3)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
(4)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
(5)
Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili orang tuanya.
(6)
Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
(1)
Untuk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum memiliki nomor identitas tunggal wajib melapor ke Perwakilan Republik Indonesia.
(2)
Nomor identitas tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan NIK.
(3)
] NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.
6(enam) digit pertama merupakan kode wilayah, yang terdiri atas 2(dua) digit angka 99 (sembilan puluh sembilan), 3 (tiga) digit kode negara, dan 1 (satu) digit kode Perwakilan Republik Indonesia;
b.
6(enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
c.
4(empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NiK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
(4)
Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diletakkan secara mendatar.
(5)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
(6)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan surat pemberitahuan NIK.
(7)
Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri, yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 33
Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaDokumen Identitas Lainnya
Pasal 34
(1)
Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan NIK.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "dokumen identitas diri" antara lain surat identitas pilot, kartu advokat, dan surat identitas profesi lainnya. Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan" antara lain dokumen perjalanan, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, Surat Izin Mengemudi, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, ijazah sekolah menengah umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.
BAB IV
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KHUSUS
Pasal 35
(1)
KTP-el khusus diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "tugas keamanan negara" adalah tugas yang dijalankan oleh reserse atau intelijen (petugas rahasia) dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah kepala atau pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas petugas reserse dan petugas intelijen.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
KTP-el khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP-el khusus diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK PELINTAS BATAS
Pasal 36
(1)
Penduduk Pelintas Batas diberi buku pas pelintas batas oleh kantor imigrasi di wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Buku pas pelintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran Penduduk Pelintas Batas oleh pejabat/petugas pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
(3)
Pejabat/petugas pendaftaran Penduduk Pelintas Batas Dinas] Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
(4)
Pejabat/petugas pendaftaran Penduduk Pelintas Batas sebagaimana pada ayat (3) berkedudukan di kantor/pos lintas batas setempat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 37
Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas dilakukan dengan ketentuan:
a.
pejabat/petugas pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kantor imigrasi di wilayah perbatasan untuk mendata Penduduk Pelintas Batas yang telah memiliki buku pas lintas batas;
b.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Pelintas Batas; dan
c.
pejabat/petugas pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penduduk Pelintas Batas diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI
Pasal 39
(1)
Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)
Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(3)
Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(4)
Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
(1)
Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 6o (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)
Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan ketentuan:
a.
PejabatPencatatan Sipil padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
b.
pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
1.
surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
2.
pasfoto suami dan istri;
3.
akta kelahiran;dan
4.
dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
c.
Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
d.
berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
e.
kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 41
(1)
SIAK ditetapkan dan dikembangkan oleh Menteri.
(2)
SIAK bertujuan untuk:
a.
meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
b.
menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir;dan
c.
mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
(3)
SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
a.
basis data;
b.
perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c.
sumber daya manusia;
d.
pemberi dan pemegang hak akses;
e.
lokasi basis data;
f.
pengelolaan basis data;
g.
pemeliharaan basis data;
h.
pengamanan basis data;
i.
pengawasan basis data;
j.
perangkat pendukung;
k.
tempat pelayanan;
l.
pusat data;
m.
data cadangan;
n.
pusat data cadangan;dan
o.
jaringan komunikasi data.
(4)
Dalam hal unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 42
Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.
basis data pada Kementerian meliputi basis data yang bersumber dari seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
b.
basis data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi bersumber dari Kementerian; dan
c.
basis data berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 43
(1)
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.
(2)
Penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan secara manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bagi wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan fasilitas komunikasi data.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 44
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan:
a.
pelayanan input data;
b.
penerbitan dokumen;
c.
pengelolaan data dan informasi;
d.
pembangunan dan pengembangan sistem;
e.
pengelolaan pusat data dan pusat data cadangan;
f.
pengelolaan jaringan komunikasi; dan
g.
fasilitasi pemanfaatan data.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 45
Lokasi basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e meliputi:
a.
unit kerja yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian dan/atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri;
b.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
c.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;dan
d.
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 46
Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3)huruf fmeliputi:
a.
perekaman data pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil ke dalam basis Data Kependudukan;
b.
pengonsolidasian data pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
c.
penyajian data sebagai informasi Data Kependudukan; dan
d.
pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 47
(1)
Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2)
Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data dalam basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 48
Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf j disediakan untuk menjamin keberlangsungan fungsi SIAK.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
Pasal 49
(1)
Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf k merupakan ruang untuk input data dan pelayanan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
(2)
Tempat pelayanan Data Kependudukan berada pada Kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia;
(3)
Tempat pelayanan Dokumen Kependudukan berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 50
Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf I berada pada Kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 51
(1)
Data cadangan dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf m dan huruf n disediakan dan dikelola untuk menjamin ketersediaan data apabila terjadi kegagalan fungsi data utama.
(2)
Pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kementerian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 52
Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf o terdiri dari jaringan komunikasi datayang menghubungkan:
a.
tempat pelayanan Dokumen Kependudukan ke pusat data Kementerian dan/atau ke pusat data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
b.
pusat data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ke pusat data pada Kementerian;
c.
pusat data Kementerian ke pusat data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan pusat data cadangan;
d.
gudang data Kementerian ke pusat data pengguna instansi vertikal;
e.
gudang data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi ke pusat data pengguna provinsi; dan
f.
gudang data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ke pusat data pengguna kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Bagian KesatuElemen Data Pribadi Penduduk
Pasal 54
(1)
Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a.
keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b.
sidik jari;
c.
iris mata;
d.
tanda tangan; dan
e.
elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(2)
Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.
anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
b.
perubahan jenis kelamin;
c.
anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan;atau
d.
peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPenyimpanan Data Pribadi Penduduk
Pasal 55
(1)
Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disimpan pada basis data Kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
(2)
Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaTata Cara Memperoleh dan Menggunakan
Pasal 56
(1)
Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk, kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
(2)
Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan ketentuan:
a.
kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk;
b.
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian persetujuan; dan
c.
pemberian Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
(3)
Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.
(4)
Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi hanya dapat diakses dengan persetujuan dari Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Data Pribadi Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58
(1)
Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:
a.
menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "melampaui batas kewenangan" adalah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB X
PELAPORAN
Pasal 59
(1)
Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 60
(1)
Menteri mengoordinasikan pelaporan penyelenggaraan urusan AdministrasiKependudukan dengan menteri/kepala lembaga terkait.
(2)
Menteri melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 62
(1)
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkupkewenangan melakukanpembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
a.
supervisi;
b.
advokasi;
c.
pemantauan;
d.
evaluasi; dan
e.
bentuk pembinaan lainnya.
(2)
Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
(3)
Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(4)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
(5)
Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 63
(1)
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(2)
Menteri melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
(3)
Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan:
a.
rapat koordinasi;
b.
pencegahan; dan
c.
tindakan koreksi.
(4)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 64
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan AdministrasiKependudukan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 66
(1)
Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
(2)
Dalampenyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Ketentuan mengenai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku mutatis mutandis terhadap kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
(4)
Ketentuan mengenai kewenangan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku mutatis mutandis terhadap kewenangan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kecamatan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2oo7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 70
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap
orangmengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan Pemerintah
ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019NOMOR 102
Penjelasan Umum
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NiK.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
