Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:65
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:19 Agustus 2015
Tanggal Pengundangan
:19 Agustus 2015
Tanggal Berlaku
:19 Agustus 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 194, TLN No. 5732, LL SETNEG : 38 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5641/pp-no-65-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Pemasyarakatan
Sub Subsektor
:
Pembinaan Narapidana
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Monica Sri Astuti Agustina, Bagas Dwi Pangestu
Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.665
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat

Nova, Efren, Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.298
Detail Sumber

IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman)

Dinata, Richie Viata
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat

Efren Nova, Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.298
Detail Sumber

IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman)

Richie Viata Dinata
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Motor Dalam Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Polres Wonosobo)

Aprillia, Claora Sinta Kurnia Putri
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10383
Detail Sumber

Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Resimanuk, Tesalonika Altje, Wadjo, Hadibah Zachra, Tuhumury, Carolina
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 5 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i5.2443
Detail Sumber

KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Neiska Aranafta Nurain, ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 10 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58867
Detail Sumber

Diversi Terhadap Recidive Anak

Mita Dwijayanti
RechtIdee Vol. 12 No. 2 2017
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v12i2.3244
Detail Sumber

THE ROLE OF COMMUNITY COUNSELORS IN INCREASING CLIENTS SELF-CONTROL AT THE CORRECTIONAL CENTER CLASS I BANDAR LAMPUNG: THE ROLE OF COMMUNITY COUNSELORS IN INCREASING CLIENTS SELF-CONTROL AT THE CORRECTIONAL CENTER CLASS I BANDAR LAMPUNG

Ariyanti, Luh Yuke, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36448/prolev.v7i1.222
Detail Sumber

Peran BAPAS dalam Pendampingan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak melalui Restorative Justice di Jawa Barat

Sagita, Aprilia
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/ph.v8i1.4128
Detail Sumber

Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Baskoro, Novi E.
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.932
Detail Sumber

Berita Terkait

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri
26 Agt 2026

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Kepolisian menyebut tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi selama lima hari berdasarkan UU TPPU dan UU P2SK, sementara YLBHI menilai terdapat persoalan dalam penerapan dasar hukum serta prosedurnya.

Baca selengkapnya
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum
02 Jul 2026

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 yang diajukan 39 advokat, mempersoalkan pasal yang dinilai mengaburkan batas antara profesi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebuah persoalan yang berujung pada seberapa luas akses keadilan bagi warga tidak mampu.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.