Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:70
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Oktober 2019
Tanggal Pengundangan
:04 Oktober 2019
Tanggal Berlaku
:04 Oktober 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.184, TLN NO.6399, JDIH.SETNEG.GO.ID : 15 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/121952/pp-no-70-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Subsektor
:
Industri Pariwisata
Sub Subsektor
:
Penyelenggaraan Usaha
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabil

Wahyuni Safitri, Desma Eka Putri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v13i1.2569
Detail Sumber

Juridic Review of the Rights of Children with Mental and Physical Disabilities to Rehabilitation

Wijaya, Alvian Dwiangga, Anggriawan, Teddy Prima
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.470
Detail Sumber

Pemberian Persetujuan yang Sah Terhadap Akta Notaris yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari

Ramadhanty, Savira, Budianto, Agus
Notary Journal Vol. 3 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v3i1.6732
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA

Fajri Hidayatullah, Khaerul Umam Noer
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v6i2.7887
Detail Sumber

POSITION OF WORKERS WITH DISABILITIES ACCORDING TO THE JURIDICAL REVIEW OF THE MANPOWER ACT AND THE EMPLOYMENT CREATION ACT

Nilam Hidayah, Imam Budi Santoso
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/awl.v5i1.535
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Kepariwisataan Baru Berlaku, Aturan Turunan Dinanti Pelaku Usaha
02 Jul 2026

UU Kepariwisataan Baru Berlaku, Aturan Turunan Dinanti Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Kepariwisataan kini resmi berlaku, namun aturan turunannya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) yang menjadi pegangan teknis bagi pelaku usaha masih dinanti memunculkan masa transisi yang menuntut kehati-hatian hukum, terutama soal perizinan berusaha, sertifikasi SDM, dan sanksi administratif.

Baca selengkapnya
Menang Gugatan di MK, Armand Maulana Cs Pastikan Beban Royalti Konser Ada di Penyelenggara
02 Jul 2026

Menang Gugatan di MK, Armand Maulana Cs Pastikan Beban Royalti Konser Ada di Penyelenggara

Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 17 Desember 2025, menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial berada pada penyelenggara acara (promotor, event organizer, dan pengelola venue) melalui Lembaga Manajemen Kolektif, bukan pada penyanyi. Putusan yang mengabulkan sebagian permohonan puluhan musisi ini menegaskan ulang tafsir UU Hak Cipta dan menjadi tonggak kepastian hukum bagi industri musik serta bisnis hiburan nasional.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.