Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:8
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Maret 2018
Tanggal Pengundangan
:07 Maret 2018
Tanggal Berlaku
:07 Maret 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.28, TLN NO.6186, LL SETKAB : 4 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/72810/pp-no-8-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal

Anastasia Esa Ananta
Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 No. 01 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/savana.v1i01.35
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERKEADILAN PANCASILA

Zarra Devina Kriswiansyah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 12 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69868
Detail Sumber

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN (ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN PADA KASUS PERIZINAN PERTAMBANGAN PT. TMS)

Asep Misbach Alfaridzi, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, Najmi Rabbani
Dinamika Hukum Vol. 24 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35315/dh.v24i2.9328
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTURKTUR

Aulia Muthiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5965
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.