Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:83
Tahun
:2008
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Desember 2008
Tanggal Pengundangan
:31 Desember 2008
Tanggal Berlaku
:31 Desember 2008
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2008 No. 214, TLN No. 4955, LL SETNEG : 7 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/4902/pp-no-83-tahun-2008
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Perdata
Sub Subsektor
:
Hukum Benda & Waris
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN PERKARA PERDATA

fatich nurhadi, Hasriyani
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2797
Detail Sumber

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda

Jaidun, S.H., M.H
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v7i2.139
Detail Sumber

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Abdul Mukmin Rehas
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v9i1.42
Detail Sumber

Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana di Indonesia

Yuneida, Setly Selva, Wardani, Retno Kusuma
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1162
Detail Sumber

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Tri Astuti Handayani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 2015
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24
Detail Sumber

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 REGARDING ADVOCATES)

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 3 No. 2 2012
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v3i2.232
Detail Sumber

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia

Hadri, Hadri
Muhammadiyah Law Review Vol. 9 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4121
Detail Sumber

Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Haryanto, Imam, Wahdah, Azzhara Nikita, Almagfira, Anisa, Amelia, Dean Putri, Mulya, Ilham Indra, Tambunan, Joy Catherine Carina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11623459
Detail Sumber

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon

Akhmad Shodikin, Didi Sukardi, Lailiyah Lailiyah
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7 No. 2 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11591
Detail Sumber

PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU TERSANGKA PADA PENYIDIKAN GUNA TERCIPTANYA PROSES HUKUM YANG ADIL

Asnatuti Asnatuti, Ibrahim Ibrahim
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.157
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Sulfi Amalia
Justitia et Pax Vol. 34 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v34i2.1628
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Amalia, Sulfi
Justitia et Pax Vol. 34 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v34i2.1628
Detail Sumber

Berita Terkait

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri
26 Agt 2026

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Kepolisian menyebut tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi selama lima hari berdasarkan UU TPPU dan UU P2SK, sementara YLBHI menilai terdapat persoalan dalam penerapan dasar hukum serta prosedurnya.

Baca selengkapnya
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum
02 Jul 2026

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 yang diajukan 39 advokat, mempersoalkan pasal yang dinilai mengaburkan batas antara profesi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebuah persoalan yang berujung pada seberapa luas akses keadilan bagi warga tidak mampu.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.