1. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.
2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;
3. Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2019
TENTANG PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN DI BIDANG PERDAGANGAN JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURANPEMERIINTAH TENTANG PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN DI BIDANG PERDAGANGAN JASA
Pasal 1
Dalam I'eraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan.
1.
Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoieh imbalan atau kompensasi.
2.
Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
3.
Penyedia Jasa adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Jasa.
4.
Tenaga Teknis yang Kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikatkompetensi sesuai dengankeahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a.
Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa; dan
b.
kewajiban Tenaga Teknis yang Kompeten.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Jasa yang dapat diperdagangkan dalam Perdagangan Jasa meliputi:
a.
Jasa bisnis;
Penjelasan: Yang termasuk dalam "Jasa bisnis" adalah Jasa profesional, Jasa komputer, Jasa penelitian dan pengembangan, Jasa real estate, Jasa sewa beli, Jasa rental atau sewa guna usaha (leasing), dan Jasa bisnis lainnya.
b.
Jasa distribusi;
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa distribusi" adalah Jasa keagenan, Jasa Perdagangan besar, Jasa Perdagangan eceran, waralaba, dan Jasa distribusi lainnya.
c.
Jasa komunikasi;
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa komunikasi" adalah Jasa pos, Jasa kurir, Jasa telekomunikasi, Jasa audiovisual, dan Jasa komunikasi lainnya.
d.
Jasa pendidikan;
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa pendidikan"adalah Jasa pendidikan dasar, Jasa pendidikan menengah dan atas, Jasa andragogi (adult education), dan Jasa pendidikan lainnya.
e.
Jasa lingkungan hidup;
Penjelasan: Yang termasuk dalam "Jasa lingkungan hidup" adalah Jasa pengolahan limbah, Jasa pembuangan sampah, Jasa sanitasi dan sejenisnya, dan Jasa lingkungan hidup lainnya.
f.
Jasa keuangan; Jasa konstruksi dan teknik terkait;
Penjelasan: Yang termasuk dalam "Jasa keuangan" adalah Jasa asuransi dan yang terkait, Jasa perbankan, dan Jasa keuangan lainnya.
h.
Jasa keschatan dan sosial;
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa kesehatan dan sosial” adalah Jasa layanan rumah sakit, Jasa kesehatan lainnya, Jasa sosial, dan Jasa sosial lainnya.
i.
Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga" adalah Jasa hiburan, Jasa pemberitaan, Jasa perpustakaan, pengarsipan, museum, dan Jasa kebudayaan lainnya, Jasa keolahragaan dan Jasa rekreasi lainnya.
j.
Jasa pariwisata;
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa pariwisata" adalah Jasa hotel dan restoran, Jasa agen perjalanan dan pengelola tur, Jasa pemandu wisata, dan Jasa pariwisata lainnya.
k.
Jasa transportasi; dan
Penjelasan: Yang termasuk dalam"Jasa transportasi" adalah Jasa angkutan laut, Jasa angkutan air, Jasa angkutan udara, Jasa penerbanganantariksa, Jasa angkutandarat, Jasa perkeretaapian, Jasa penunjang semua moda angkutan, dan Jasa transportasi lainnya. Huruf1 Yang termasuk dalam"Jasa lainnya" adalah jasa-jasa yang tidak tercakup dalam Jasa huruf a sampai dengan huruf k yang dimaksudkan untukmengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.
l.
Jasa lainnya.
Penjelasan Pasal:
Huruf g Yang termasuk dalam "Jasa konstruksi dan teknik terkait" adalah Jasa konstruksi umum untuk bangunan gedung, Jasa konstruksi umum untuk bangunan sipil, Jasa instalasi dan perakitan, Jasa usahia penyediuan tenaga listrik, Jasa penunjang tenaga listrik, Jasa "completion and finishing" untuk bangunan, Jasa konsultansi konstruksi, serta Jasa konstruksi dan teknik terkait lainnya.
Pasal 4
(1)
Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung Tenaga Teknis yang Kompeten.
(2)
Pemberlakuan kewajiban Penyedia Jasa memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yangKompeten ditetapkan oleh Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau pimpinan lembaga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
b.
daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
c.
kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
d.
kesiapan infrastruktur lembaga sertifikasi kompetensi;
e.
budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
f.
kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
(1)
Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup standar kompetensi dan Penyedia Jasa.
(2)
Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur standar kompetensi yang diacu serta kebutuhan jumlah dan jenis Tenaga Teknis yang Kompeten.
(3)
Dalam hal standar kompetensi telah diberlakukan secara wajib, seluruh tenaga teknis yang dimiliki Penyedia Jasa wajib memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yangdiwajibkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Tenaga Teknis yang Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang Jasa yang diperdagangkan.
(2)
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Tenaga Teknis yang Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi harus memiliki akreditasi, lisensi, dan/atau pengakuan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akreditasi" adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Yang dimaksud dengan"lisensi" adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari lembaga pemberi lisensi kepada lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
(4)
Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat(4)dapat berupa:
a.
standar kompetensi nasional;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "standar kompetensi nasional" adalah rumusar kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
standar kompetensi khusus;dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "standar kompetensi khusus" adalah standar yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
c.
standar kompetensi internasional.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "standar kompetensi internasional" adalah standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
(2)
Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditetapkan, dan/atau diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan tenaga teknis dari negara lain.
(2)
Tenaga teknis dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui kompetensinya oleh Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral, regional atau multilateral.
(3)
Dalam hal belum dilakukan perjanjian saling pengakuan secara bilateral, regional atau multilateral, pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain dilakukan melalui sertifikasi kompetensi di Indonesia.
(4)
(4) Penggunaan tenaga teknis dari negara lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
Pengawasan dan pembinaan terhadap Penyedia Jasa untuk memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten dilakukan oleh Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pimpinan lembaga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c.
pencabutan izin usaha.
(2)
E (2) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
(3)
Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan paling lama untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
(4)
Pengenaan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten setelah melewati batas waktu yang ditentukan.
(5)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan secara bertahap atau secara tidakbertahap.
(6)
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pimpinan lembaga yang menetapkan pemberlakuan kewajiban Penyedia Jasa memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa untuk memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten yang akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Repuulik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019NOMOR 233
Penjelasan Umum
Sektor Jasa merupakan unsur terbesar dan penting dalam perekonomian nasional dan dunia. Perdagangan Jasa sangat penting tidak hanya bagi pertumbuhan perekonomian, namun juga bagi penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Dalam era Perdagangan bebas saat ini, salah satunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) persaingan usaha semakin meningkat, Penyedia Jasa harus didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten. Indonesia saat ini memiliki tenaga kerja yang bervariasi dari sisi keahlian dan tingkat profesionalitas. Bervariasinya profesionalitas tersebut, membutuhkan suatu panduan yang jelas agar tercipta standardisasi kompetensi secara global. Standardisasi kompetensi tersebut harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi, sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka.
Standardisasi kompetensi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Perdagangan bebas. Standar kompetensi juga dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Manfaat lain adalah guna pengakuan standardisasi kompetensi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan pengenaan sanksi bagi Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
