Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2018

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan antara lain:
1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:
a. dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;
b. pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Pihak;
c. kerja sama materiil pertahanan;
d. berbagi informasi dan/atau pengalaman;
e. pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara;
f. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan; dan
g. bidang lain yang disepakati bersama.
2. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
3. Pertukaran informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan pelindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.
4. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan damai, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.