1. 1. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
2. Untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengtahuan dan teknologi, perlu diatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa;
c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga perlu diganti;
2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai landasan dalam peumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa;
2. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. Kliring teknologi, Audit Teknologi, dan alih teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang besifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penegasan mengenai penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta pendekatan produk yang mencakup Invensi dan Inovasi;
5. Wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan bagi penyandang dana, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan;
8. Kemitraan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif;
9. Untuk kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik mapun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, dilakukan pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan dunia yang bersumber dari pembiayaan asing dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Indonesia.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dasar hukum Perpu ini adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
1. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
1. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Upaya penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif
2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019
TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Mengingat
:
1.
Pasal 5ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), danPasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daiam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjuran artarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung − peiiyelenggaraan ilmu perigetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah daiam perumusan dar penetapan kebijakan pembangunan nasional.
2.
Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3.
Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
4.
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah proses, cara, dan/atauaktivitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5.
Pendidikan adalah usaha sadar dan tercncana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
7.
Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8.
Pengkajian adalah kegiatan untuk meniiai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah lmu Pengetahuan dan Teknoiogi diterapkan.
9.
Penerapan adalah pemaniaatan hasil Penelitian, Pengembangandan/atauPengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10.
Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dari Teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk. dan/atau proses produksi yang lebih baik dar/atau efisien deiigan rempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
11.
Invensi acialah ide inventor yang diuangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengeniivangan produk atau proses.
12.
inventor adalah seorang atau hebrrapa orang yang secara bersana-sama rielaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
13.
Inovasi adaiah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandurg unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ckonomi dan/atau sosial.
14.
Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegialrn penyebarluasan iniormasi dan/atau prorrosi tentang suatu !lma Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatlan urtuk meningkatkan daya gunanya.
15.
Alih Teknologi adaiah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
16.
Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.
17.
Kliring Teknologi adalah proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.
18.
Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
19.
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
20.
Surnber Daya Ilmu. Pengetahuan dan Teknologi adalah suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
21.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. 22 Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
23.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945.
24.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memirmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berasaskan:
a.
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yarg Maha Esa;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa Penyelenggaraan Ilinu Pergerahuan dan Teknoiogi didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.
kemanusiaan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa Penvelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi rianusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.
keadilan:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau insan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
d.
kemaslahatan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"asas kemaslahatan" adalah bahwa Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional, kualitas hidup. dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.
e.
keamanan dan keselamatan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup.
f.
kebenaranilmiah;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengutamakan kebenaranyang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.
g.
transparansi;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.
h.
aksesibilitas;dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjamin akses untuk semua orang.
i.
penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal" adalah·bahwa Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknolologi memberikan rasa hormat dan penghargaan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Indonesia.
Pasal 3
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:
a.
memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajiar, dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi;
b.
meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
c.
meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas lidup, dan kesejahteraan masyarakat;dan
d.
meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PERAN DAN KEDUDUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Bagian KesatuPeran
Pasal 5
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan:
a.
menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasionai di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;
b.
meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
c.
meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa;
d.
memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika sosial yang berperikemanusiaan; dan
e.
melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Irdonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan aiam.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaKedudukan
Pasal 6
(1)
Ilmu Pengetahuar cian Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk:
a.
meningkatkan kualitas hidup inanusia;
b.
meringkatkan kesejahteraan rakyat;
c.
meningkatkan kemandiriar;
d.
memajukan daya saing bargoa;
e.
memajukan peradaban bangsa;
f.
menjaga kelestarian alam;
g.
melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
h.
menjadi dasar dalam pcrumusan kebijakan dan mcnjadi solusi masalah pembangunan.
(2)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
(3)
)Sistem perencaraan pembangunar.nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana penbangunan jangka panjarig, jangka menengah, dan tahunan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
RENCANA INDUK PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pasal 8
(1)
Untuk mewujudkan tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
)Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rencanapembangunanjangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
)Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
)Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun untuk:
a.
jangka panjang;
Penjelasan: Cukup jelas
b.
jangka menengah; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
tahunan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahunan" adalah rencana kerja pemerintah.
(5)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1(satu)kali dalam 5(lima) tahun.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Penjelasan: Cukup jelas.
(7)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Pemerintah Pusat.
(2)
Pemerintah Pusat dalam menyusun Rencana Induk Pemcjuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemiangku Kepentingan terkait.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
a.
mantaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahieraan rakyat, kemandirian, dayasaing bangsa, dan peradaban bangsa:
b.
potensi sumber daya alam;
c.
potensi sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
d.
kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
e.
sosial budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
f.
potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
g.
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
h.
perkembangan lingkungan strategis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka panjang memuat paling sedikit:
a.
visi, misi, dan strategi pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b.
sasaran dan rahapan capaian pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
c.
pemberdayaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
d.
pembangunan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
e.
penguatan kapasitas iimu Pengetahuan dari Teknologi.
(2)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka menengah memuat paling sedikit:
a.
sasaran pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional;
b.
fokus pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
c.
tahapan capaian pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
d.
pengembangan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
e.
pengeinbangan Sumber Daya Ilmi Pengetahuan dan Teknologi;
f.
pengembangan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
g.
prioritas penyelenggaraan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(3)
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalan: rencana induk pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahunan. -12.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Bagian KesatuUmum
Pasal 13
(1)
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berpedoman pada rencana induk pemajuan Imu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan oleh:
a.
perseorangan;
b.
keiompok;
c.
Badan Usaha;
d.
lembaga pemerintah atau swasta; dan/atau
e.
perguruan tinggi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Penyelenggaraan Iimu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui:
a.
Pendidikan;
b.
Penelitian;
c.
Pengembangan;
d.
Pengkajian;dan
e.
Penerapan.
(2)
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat(l)dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPendidikan
Pasal 15
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)nuruf a dilaksanakan dengan:
a.
penyiapan sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan Iimu Pengetahuan dan Teknologi;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
peningkatan mutu dan kesesuaian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
Penjelasan: Peningkatan mutu dan kesesuaian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui peningkatan mutu dan kesesuaian bahan ajar serta kegiatan Penelitian.
c.
pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 16
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dalam rangka meningkackan kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional agar dapat meningkatkan daya saing serta mewujudkan kemandirian bangsa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Pelaksaniaan Pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintain atau masyarakat.
(2)
)Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perindang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPenelitian dan Pengembangan
Pasal 18
Pemerintah Pusat rnenjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l) huruf c.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya iimu sosial yang digunskan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Iimu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Fengetahuan dar Tekrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perielitian juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dar Teknologi, kecuali dinyatakan lain olen peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan"peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya terkait substansi:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Pasal 22
(1)
Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor.
Penjelasan: Pembagian kepemilikan atas Kekayaan Intelektual dilakukan sesuai dengan persentase pendanaan dalam kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Iimu Pengetahuan dan Teknologi.
(3)
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Iintelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
Penjelasan: Cukup jelas.
Bagian KeempatPengkajian dan Penerapan
Pasal 23
(1)
Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditujukan untuk meniastikan manfaat ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.
Penjelasan: Pengkajian dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, misalnya dalam ilmu sosial terdapat kajian ilmu hukum untuk melakukan perubahan sistem dan kelembagaan hukum (rekayasa sosial) atau dalam bidang ilmu eksakta terdapat kegiatan teknologi proses produksi obat.
(2)
Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan melalui:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Pengkajian dilakukan melalui Perekayasaan, Kliring Teknologi, dan Audit Teknologi" adalah suatu tahapan untuk menghasilkan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau memanfaatkan Teknologi yang sudah ada sebelum atau sesudah diterapkai.
a.
Perekayasaan;
b.
Kliring Teknologi; dan
c.
Audit Teknologi.
Pasal 24
(1)
Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)huruf a dilakukan untuk menghasilikan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat.
(2)
Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a.
pengujian;
b.
pengembangan Teknologi;
c.
!ancangbangun;dan
d.
pengoperasian.
(3)
Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dergan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
(1)
Kliring Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)huruf b dan Audit Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Teknologi yang bersifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Teknologi yang bersifat strategis" adalah Teknologi yang memiliki keterkaitan dan berdampak luas terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, ideologi, keamanan dan ketahanan bagi pelindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia. Teknologi yang bersifat strategis yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah maupun pihak lain yang tidak mengikat.
(2)
Kliring Teknologi dan Audii Teknologi dilakukan oleh Pemerirtah Pusat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kliring Teknologi dan Audit Teknologi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 26
(1)
Untuk mengetahi.i kesiapterapan suatu Teknologi dilakukan pengukuran tingkat kesiapierapan Teknologt.
Penjelasan: Cukup jelas. Ayai (2) Yang dimaksud dengan "penilai" adalah pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan Teknologi.
(2)
Pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 27
(1)
Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l) huruf e wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
(2)
Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa. Yasal 28 Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui:
a.
Alih Teknologi;
b.
intermediasi Teknologi;
c.
Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;dan
d.
komersialisasi Tekrologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2).. . Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Evaluasi kesiapan pengguna Teknologi dilakukan oleh penilai teknologi dari lembaga independen bagi calon pengguna Teknologi yang menggunakan fasilitas pemerintah. Huruf c Cukup jelas. Pasal 33 Ayat(1) Huruf a Yang dimaksud dengan "irkubasi Teknologi" adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan terhadap calon perusahaan pemula berbasis Teknologi oleh inkubator Teknologi untuk memaksimalkan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Huruf b Yang dimaksud dengan "kemitraan industri" adalah kolaborasi atau kerja sama antara lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan dengan Badan Usaha untuk mendorong keluaran atas hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Huruf c Yang dimaksud dengan"pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" adalah pengembangan kawasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menyinergikan akademisi, bisnis, dan pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 34.. Pasal 34 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mengembangkan Invensi dan Inovasi" adalah memfasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan penggunaan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan, termasuk melakukan pembagian peran dengan Badan Usaha. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "Penelitian dasar" adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Yang dimaksud dengan "Penelitian terapan" adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang diinaksud dengan"rekayasa balik" adalah proses dalam bidang manufaktur yang bertujuan untuk mereproduksi atau membuat ulang model yang sudah ada, baik komponen, subkomponen,maupun produk, tanpa menggunakan data dokumen desain atau gambar kerja yang sudah ada. Huruf d Cukup jelas. Huruf e ... O Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Hasil Invensi dan Inovasi nasional antara lain berasal dari lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan dan/atau hasil kerja sama lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan dengan Badan Usaha. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal42 Huruf a Cukup jelas. Huruf b... Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Lembaga penunjang antara lain adalah sentra Kekayaan Intelektual, lembaga intermediasi Teknologi, organisasi profesi, dan inkubator Teknologi. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal45 Cukup jelas. Pasai 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan,program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Perierapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Ayat(2):.. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya antara lain pranata nuklir, pengawas radiasi, dan surveyor pemetaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "akuntabilitas profesi” adalah pertanggungjawaban secara berkala dari sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada organisasi profesi ilmiah atas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang dilaksanakarnya. Yang dimaksud dengan "organisasi profesi ilmiah" adalah organisasi yang mempunyai kompetensi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diakii oleh pemerintah. Pasal51... Pasal 51 Huruf a Yang dimaksud dengan "Aparatur Sipil Negara" adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "pegawai yang bekerja pada lembaga yangditetapkan dengan peraturan perundang- undangan" adalah pegawai pada lembaga negara dengan status kerja yang tidak berpedoman pada Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi berpedoman pada Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaaan, antara lain pegawai yang bekerja di Bank Indonesia, pegawai yang bekerja di Otoritas Jasa Keuangan. Huruf d Yang dimaksud dengan"pekerja swasta" adalah seseorang yaig bekerja pada Badan Usaha atau organisasi nirlaba yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan/atau yang menghasilkan Invensi dan Inovasi, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Huruf e Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah individu yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, dan/atau yang menghasilkan Invensi dan lnovasi yang tidak terikat pada lembaga tertentu, termasuk mahasiswa, yang telah memenuhi kelayakan etik dan/atau dalam ikatan hubungan kerja. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53... Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Batas usia pensiun sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku juga bagi sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi non·Aparatur Sipil Negara, yaitu termasuk bisa dikaryakan setelah pensiun. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kualifikasi profesi” adalah kompetensi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan di bidang tertentu yang dilandasi keahlian. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "disetarakan" adalah penyesuaiar jenjang jabatan fuigsioral bagi peneliti dan perekayasa seperti pada aturan jenjang jabatan fungsionai pada Aparatur Sipil Negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)... Ayat (2) Yang dimaksud dengan"jaminan sosial", meliputi: a.jaminan kesehatan; b. jaminan kematian
a.
jaminan kesehatan
b.
jaminan kematian
c.
jaminan kecelakaan kerja
d.
jaminan hari tua;dan
e.
jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 58 Yang dimaksud dengan "tidak dikenai sanksi" adalah apabila Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan telah sesuai dengan metodologi ilmiah dan sudah memenuhi semua standar pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan tetapi karena alasan lain, seperti karena bencana atau sesuatu yang diakibatkan force majeure, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak dikenai sanksi. Pasal 59 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d.. D Huruf d Cukup jelas. Huruf e Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain hibah dan sumbangan masyarakat. Penggunaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat digunakan antara lain untuk pemupukan dana abadi, dana perwalian, dan untuk pelaksanaankegiatanPenelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal61 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendorong pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama terkait dengan penguatan keunggulan dan kearifan lokal. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Huruf a Cukup jelas. Huruf b... Huruf b Yang dimaksud dengan "kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (science and technopark)" adalah kawasan sains dan teknologi yang disiapkan secara khusus dan dikelola secara profesional sebagai wahana yang akan memfasilitasi aliran Invensi menjadi Inovasi serta mempermudah interaksi dan komunikasi antarpelaku utama yang terlibat dalam penciptaan Inovasi, baik pengembang Teknologi, pengguna Teknologi, maupun fasilitator atau intermediator untuk mengembangkai dan mendorong pertuimhuhan ekonomi secara berkeianjutan dan meningkatkan pioduktivitas serta daya sairig. Huruf c Yang dimaksud dengan "pusat pendidikan dan pelatihan Imu Pengetahuan dan Teknologi" adalah tempat untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Huruf d Yang dimaksud dengan "pusat Inovasi" adalan tempat pengembangan dan implementasi gagasan baru terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, yang menghasilkan Invensi dan Inovasi dalam jangka waktu tertentu termasuk melakukan komersialisasi sesuai dengan mekanisme keuangan yang berlaku. Huruf e Yang dimaksud dengan "pusat inkubasi" adalah tempat untuk menjaga dan merawat hasil Penelitian, Perigembangan, Pengkajian, dan Penerapan berupa Invensi dan Inovasi, dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tingkatan yang dibutuhkan oleh industri. Huruff... Huruf f Yang dimaksud dengan"pusat sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lain" adalah tempat pengelolaan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaanPenelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Invensi dan Inovasi. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan"kemudalan"adaiat jaminan bagi sumber dava manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah mendapat kelayakan etik untuk melaksanakan Penelitian,Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi, dan Inovasi guna mendukung kepentingan nasiunal, antara lain berupa izin, prioritas akses, dan keringanan iarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal70 Cukupjelas. Pasal 71... Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "mobilitas sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah penempatan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ke Badan Usaha. Ayat(3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan"politik luar negeri bebas aktif" adalan tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia dan selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, terutama aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 73.. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Mengelola Invensi dan Inovasi antara lain pendapatan, Alih Teknologi,imbalan, royalti, perizinan, dan pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing antara lain
a.
lembaga penelitian dan pengembangan asing
b.
lembaga pengkajian dan penerapan asing
c.
perguruan tinggi asing
d.
badan usaha asing; dan
e.
organisasi nirlaba asing. Yang dimaksud dengan"orang asing" adalah setiap orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasai 76.. Pasal 76 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis tentang pengalihan material (material transfer agreement)" adalah kesepakatan tertulis antara institusi penyedia material dan penerima material, baik perseorangan dengan jaminan dari lembaga penjamin/institusi maupun institusi atas pengalihan maierial yang disertai dengan daftar material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 Ayat (1) Pengalihan material (matenal transfer) merupakan proses pemindahan keanekaragaman hayati, spesinien lokal Indonesia, kekayaan srsial,budaya, dan kearifar lokal Indonesia, baik fisik dan/atau digital ke luar negeri, antara lain dengan cara membawa, mengirim, dan/atau mentransfer. Keanekaragaman... Keanekaragaman hayati dalam pengalihan material antara lain
a.
keanekagaraman genetik, berkaitan dengan informasi genetika yang terdapat pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; dan
b.
keanekaragaman spesies, berkaitan dengan keragaman kehidupan spesies. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Data pokok Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain data Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan substansi penyelenggaraan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ayai (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80... Pasal 80 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instrumen kebijakan" adalah instrumen yang memberikan dorongan dan inisiatif bagi perseorangan maupun kelompok masyarakat dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menghasilkan Invensi dan Inovasi. Insirumen kebijakan diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mencakup hal yang spesifik dengan sumber daya dan kepentingan daerah. Ayat (2) Huruf a Dukungan sumber daya dapat berbentuk dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan Kekayaan Intelektual, dukungan dana, serta dukungan sarana dan prasarana. Huruf b Dukungan penguatan kelembagaan dapat berupa fasilitasi dan asistensi Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi. Huruf c Pemberian insentif dapat berupa keringanan pajak, penariggulangan risiko, penghargaan dan pengakuan, ataupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Badan Usaha dan masyarakat, serta meningkatkan Alih Teknologi dari Badan Usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Huruf d ... Huruf d Penyelenggaraan program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Ayat(1) Pemberian insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan dapat antara lain berupa keringanan pajak, penanggulangan risiko, penghargaan dan pengakuan, dukungan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ataupun bentuk insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah pemberian bantuan sarana dan/atau prasarana untuk memperlancar fungsi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, antara lain berbentuk akreditasi. Yang... Yang dimaksud dengan "asistensi" adalah suatu kegiatan untuk membantu memperlancar tugas profesional Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "lembaga asing" adalah lembaga yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan berpusat di luai wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan "lembaga internasional adalah lembaga yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan. Ayat (4) Cukup jelas. Avat (5) Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi berisiko tinggi" adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan, dan/atau merusak lingkungan hidup manusia, serta makhluk: hidup lainnya. Misalnya Penelitian, Pengembangan... Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi pengendalian hama, penyakit dan gulma pada tanaman pertanian dan hutan tanaman yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya, dan/atau agen hayati yang belum diketahui dampak dan penanggulangan dampaknya. Yang dimaksud dengan "Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang berbahaya" adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkunganhidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Misainya Penelitian yang mengandung kegiatan kemanfaatan dan pengelolaan limbah radioaktif aktivitas tinggi atau Penelitian yang dilakukan di daerah rawan konflik atau daerah terlarang, yang hasil penelitiannya berpotensi membahayakan bagi masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90... Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasai 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukur jelas. TAMBAHAN LEMBARANNEGARAREPUBLiKINDONESIANOMOR 6374
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
(1)
Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
(2)
Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
penerima Alih Teknologi diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Irdonesia;
b.
penerima Alih Teknologi mampu memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
c.
Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dialihteknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
d.
pelaksanaan Alih Teknologi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan nielalui:
a.
lisensi;
b.
kerja sama;
c.
pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
d.
pelaksanaan Alih Teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pengadaan barang hasil Alih Teknologi harus dilakukan melalui Kliring Teknologi dan Audit Teknologi.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mergenai Alih Teknologi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 30
Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meripakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O dapat dilakukan dengan:
a.
mendorong implementasi hasil Invensi dari lembaga penghasil Teknologi kepada calon pengguna;dan
b.
mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna terhadap Teknoiogi yang dibutuhkan.
(2)
Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
a.
inkubasi Teknologi;
b.
temva bisnis Teknologi;
c.
kemitraan;dan/atau
d.
promosi hasil Invensi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
(1)
Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud daiar Pasal 28 huruf c dilakukan sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan efektivitas adopsi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pelaksanaan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui kegiatan:
a.
peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
evaluasi kesiapan pengguna Teknologi; dan
Penjelasan: Evaluasi kesiapan pengguna Teknologi dilakukan oleh penilai teknologi dari lembaga independen bagi calon pengguna Teknologi yang menggunakan fasilitas pemerintah.
c.
pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 33
(1)
Komersialisasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hurufd dapat dilaksanakan melalui:
a.
inkubasi Teknologi;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "irkubasi Teknologi" adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan terhadap calon perusahaan pemula berbasis Teknologi oleh inkubator Teknologi untuk memaksimalkan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
b.
kemitraan industri; dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kemitraan industri" adalah kolaborasi atau kerja sama antara lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan dengan Badan Usaha untuk mendorong keluaran atas hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat.
c.
pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" adalah pengembangan kawasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menyinergikan akademisi, bisnis, dan pemerintah.
(2)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Bagian KelimaInvensi dan Inovasi
Pasal 34
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "mengembangkan Invensi dan Inovasi" adalah memfasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan penggunaan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan, termasuk melakukan pembagian peran dengan Badan Usaha.
(2)
Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
menjadi solusipermasalahan nasional;
b.
memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;dan
c.
menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.
(3)
Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
a.
Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Penelitian dasar" adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Yang dimaksud dengan "Penelitian terapan" adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.
b.
Alih Teknologi;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
rekayasa balik;
Penjelasan: Yang diinaksud dengan"rekayasa balik" adalah proses dalam bidang manufaktur yang bertujuan untuk mereproduksi atau membuat ulang model yang sudah ada, baik komponen, subkomponen, maupun produk, tanpa menggunakan data dokumen desain atau gambar kerja yang sudah ada.
d.
intermediasi Teknologi;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
Difusi Ilmu Pengetaiuan dan Teknologi; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
komersialisasi Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan mengenai Invensi dan Inovasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 35
(1)
Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaataniya sebagai hasil Invensi dan Inovasi nasional.
(2)
Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keteituan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil invensi dan Inovasi nasional.
Penjelasan Pasal:
Hasil Invensi dan Inovasi nasional antara lain berasal dari lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan dan/atau hasil kerja sama lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan dengan Badan Usaha.
Pasal 37
Pemerintah. Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
(1)
Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagainana dimaksud dalam Fasal 37 diberi insentif.
(2)
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a.
jaminan pembelian produk Inovasi tertentu; dan/atau
b.
jaminan pencantuman produk Inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
ETIKA, WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN.DAN KEBIJAKAN
Bagian KesatuEtika
Pasal 39
(1)
Penclitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etikbidang ilmu.
(2)
Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dibentuk komisi etik yang bersifat ad hoc.
(3)
Keanggotaan komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai bidang ilmu.
(4)
Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang ilmu.
(5)
Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, komisi etik sebagainana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaWajib Serah dan Wajib Simpan
Pasal 40
(1)
Pemerintah Pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
(2)
Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilakukan oleh:
a.
penyandang dana;
b.
sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
c.
Kelembagaan Iimu Pengetahuan dan Teknologi.
(3)
Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yarg diperoleh dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
(4)
Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
(5)
)Data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
(6)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di Indonesia dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. dan/atau Badan Usaha.
(7)
Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeiola secara bertanggung jawab.
(8)
Pengelolaan data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diiaksanakan dengan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terintegrasi secara nasional.
(9)
Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaKebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 41
(1)
Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.
(2)
Ketentuan mengenai hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapankebijakan pembangunan 1nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KELEMBAGAAN·iLMUPENGETAHUANDANTEKNOLOGI
Pasal 42
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
a.
lembaga penelitian dan pengembangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
lemhaga pengkajian dan penerapan;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
perguruan tinggi;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Badan Usaha;dan
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
leirbaga penunjang.
Penjelasan: Lembaga penunjang antara lain adalah sentra Kekayaan Intelektual, lembaga intermediasi Teknologi, organisasi profesi, dan inkubator Teknologi.
Pasal 43
(1)
Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berfungsi untuk menumbuhkankemampuanpemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), lembaga penelitian dan pengembangan bertanggung jawab menghasilkan Invensi dan menggali potensi pendayagunaannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 44
(1)
Lembaga pengkajian dan penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berfungsi menumbuhkembangkan penguasaan Teknologi dan meningkatkan pendayagunaan Teknologi.
(2)
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), lembaga pengkajian dan penerapan bertanggung jawab menghasilkan Inovasi dan mendorong keberhasilan penerapannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 45
(1)
Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berfungsi menyiapkan suinber daya manusia untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi.
(3)
Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mampu menghasilkan Invensi dan Inovasi dapat diberiinsentif.
(4)
Insentif sebagairiana dimaksud pada ayat (3) berupa dukungan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 46
(1)
Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d berfungsi menumbuhkan kemampuan Perekayasaan, Invensi, Inovasi, dan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah.
(2)
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Badan Usaha bertanggung jawab mendayagunakan manfaat keluaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa Invensi dan Inovasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 47
(1)
Lembaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim kondusif bagi penyelenggaraan Panelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi.
(2)
)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), lembaga penunjang bertanggung iawab membantu mengatasi permasalahan atau kesenjangan yang menghambat sinergi dan ketersediaan dukungan berkelanjutan bagi penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invrnsi dan Inovasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 48
(1)
Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Perierapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.
(2)
Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dibentuk oleh Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB VII
SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Bagian KesatuUmum
Pasal 49
(1)
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
a.
sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b.
pendanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
c.
sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai gunanya oleh setiap unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaSumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan teknologi
Paragraf 1Klasifikasi dan Status Kerja
Pasal 50
(1)
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (l) huruf a diklasifikasikan:
a.
peneliti;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
perekayasa;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
dosen;dan
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi iainnya.
Penjelasan: Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya antara lain pranata nuklir, pengawas radiasi, dan surveyor pemetaan.
(2)
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Untuk menjamin akuntabilitas profesi sumber daya manusiaIlu PengetahuandanTeknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk organisasi profesi ilmiah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akuntabilitas profesi” adalah pertanggungjawaban secara berkala dari sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada organisasi profesi ilmiah atas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang dilaksanakarnya. Yang dimaksud dengan "organisasi profesi ilmiah" adalah organisasi yang mempunyai kompetensi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diakii oleh pemerintah.
Pasal 51
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)memiliki status kerja sebagai:
a.
Aparatur Sipil Negara;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Aparatur Sipil Negara" adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
b.
Tentara Nasioral Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pegawai yang bekerja pada lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pegawai yang bekerja pada lembaga yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan" adalah pegawai pada lembaga negara dengan status kerja yang tidak berpedoman pada Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi berpedoman pada Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaaan, antara lain pegawai yang bekerja di Bank Indonesia, pegawai yang bekerja di Otoritas Jasa Keuangan.
d.
pekerjaswasta;atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"pekerja swasta" adalah seseorang yaig bekerja pada Badan Usaha atau organisasi nirlaba yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan/atau yang menghasilkan Invensi dan Inovasi, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
e.
perseorangan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah individu yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, dan/atau yang menghasilkan Invensi dan lnovasi yang tidak terikat pada lembaga tertentu, termasuk mahasiswa, yang telah memenuhi kelayakan etik dan/atau dalam ikatan hubungan kerja.
Paragraf 2Jenjang Jabatan dan Batas Usia Pensiun
Pasal 52
Peneliti dan perekayasa dengan status kerja sebagai aparatur sipil negara memiliki jenjang jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli rnadya, dan ahli utama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 53
(1)
Peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki batas usia pensiun:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
58 (lima puluh delapan) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda;
b.
65(enam puluh lima) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli madya; dan
c.
70 (tujuh puluh) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli utama.
(2)
Peneliti dan perekayasa setelah memasuki batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikaryakan dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi dengan syarat:
Penjelasan: Batas usia pensiun sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku juga bagi sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi non·Aparatur Sipil Negara, yaitu termasuk bisa dikaryakan setelah pensiun.
a.
bersedia;
b.
kompetensi keilmuannya dibutuhkan; dan
c.
sehatjasmani dan rohani sesuai dengan standar kompetensi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia pensiun peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat pengaryaan dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 54
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memiliki status kerja sebagai Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meniliki jenjang jabatan dan batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 55
Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5o ayat (1) huruf c memiliki jenjang jabatan akademik dosen dan batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
(1)
Pemerintah Pusat menetapkan kualifikasi profesi kepada peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya dengan status:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kualifikasi profesi” adalah kompetensi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan di bidang tertentu yang dilandasi keahlian.
a.
pegawai yang bekerja pada lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;dan
b.
pekerja swasta.
(2)
Peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "disetarakan" adalah penyesuaiar jenjang jabatan fuigsioral bagi peneliti dan perekayasa seperti pada aturan jenjang jabatan fungsionai pada Aparatur Sipil Negara.
(3)
Peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya sebagaimania dimaksud pada ayat(l) memiliki jenjang jabatan dan batas usia pensiun sesuai dengan kualifikasi profesi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi profesi bagi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Paragraf 3Pelindungan
Pasal 57
(1)
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologimendapatkanpelindungan dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"jaminan sosial", meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua;dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dcngan Peraturan Pemerintah..
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 58
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah melaksanakan kegiatanPenelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Invensi dan Inovasi sesuai dengan metodologi ilmiah dan rancangan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Invensi dan Inovasi, serta lolos dari komisi etik dengan hasil tidak sesuai yang diharapkan, tidak dikenai sanksi.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "tidak dikenai sanksi" adalah apabila Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan telah sesuai dengan metodologi ilmiah dan sudah memenuhi semua standar pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan tetapi karena alasan lain, seperti karena bencana atau sesuatu yang diakibatkan force majeure, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak dikenai sanksi.
Bagian KetigaPendanaan Iimu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 59
Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b bersumber dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkanInvensi dan Inovasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
BadanUsaha;dan
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain hibah dan sumbangan masyarakat. Penggunaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat digunakan antara lain untuk pemupukan dana abadi, dana perwalian, dan untuk pelaksanaankegiatanPenelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
Pasal 60
Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mcnjadi arus utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dengan alokasi anggaran yang riemadai dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 61
Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diaiokasikan sesuai dengan·kemampuan keuangan daerah.
Penjelasan Pasal:
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendorong pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama terkait dengan penguatan keunggulan dan kearifan lokal.
Pasal 62
(1)
Femerintah membentuk dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajiar, dan Penerapan untuk merghasilkan Invensi dan Inovasi.
(2)
Dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(3)
Dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat berasal dari alokasi anggaran pendidikan ataupun alokasi nonanggaran pendidikan.
(4)
Hasil pengembangan dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan iivensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya digunakan untuk pendanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilhan Invensi dan Inovasi, operasional kelembagaan dana abadi, dan peinupukan dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi.
(5)
Pengalokasian.dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang-undangan.
(6)
Keteicuan lebih lanjut merigenai pengelolaan dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagaimana. dinaksud pada ayat (1) diatur dergan Peraturan Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 63
(1)
Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersumber dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berasal dari:
a.
pengeluaran Badan Usaha untuk Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi yang bersangkutan;
b.
bagian dari laba bersih Badan Usaha yang digunakar untukmendanaiPenelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi; dan/atau
c.
alokasi yang diperoleh dari laba bersih dapat digunakan untuk Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Irovasi, dalam bentuk antara lain pembentukan dan pemupukan dana abadi, dana perwalian, dan untuk pelaksanaan kegiatan.
(2)
Penetapan dan/atau keputusan penggunaan laba bersih Badan Usaha, termasuk besarannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 64
(1)
Pengeluaran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dapat diberikan pengurangan pajak sebagai bentuk insentif untuk menghasilkan Invensi, Inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau Alih Teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri. SK N0007246 A
(2)
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatSarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 65
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat, dan/atau mengoperasikan:
a.
laboratorium Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan,
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (science and technopark)" adalah kawasan sains dan teknologi yang disiapkan secara khusus dan dikelola secara profesional sebagai wahana yang akan memfasilitasi aliran Invensi menjadi Inovasi serta mempermudah interaksi dan komunikasi antarpelaku utama yang terlibat dalam penciptaan Inovasi, baik pengembang Teknologi, pengguna Teknologi, maupun fasilitator atau intermediator untuk mengembangkai dan mendorong pertuimhuhan ekonomi secara berkeianjutan dan meningkatkan pioduktivitas serta daya sairig.
c.
pusat pendidikan dan pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pusat pendidikan dan pelatihan Imu Pengetahuan dan Teknologi" adalah tempat untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
d.
pusatinovasi;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pusat Inovasi" adalan tempat pengembangan dan implementasi gagasan baru terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, yang menghasilkan Invensi dan Inovasi dalam jangka waktu tertentu termasuk melakukan komersialisasi sesuai dengan mekanisme keuangan yang berlaku.
e.
pusat inkubasi; dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pusat inkubasi" adalah tempat untuk menjaga dan merawat hasil Penelitian, Perigembangan, Pengkajian, dan Penerapan berupa Invensi dan Inovasi, dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tingkatan yang dibutuhkan oleh industri.
f.
pusat sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"pusat sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lain" adalah tempat pengelolaan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaanPenelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Invensi dan Inovasi.
Pasal 66
Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Invensi dan Inovasi wajib melakukan pendataan dan pencatatan sarana dan prasarana Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
(1)
Sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dikelola oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dimiliiki oleh swasta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berhak memperoleh kemudahan dalam menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikelola oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan yang dimiliki oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"kemudalan"adaiat jaminan bagi sumber dava manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah mendapat kelayakan etik untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi, dan Inovasi guna mendukung kepentingan nasiunal, antara lain berupa izin, prioritas akses, dan keringanan iarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 68
Pendanaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berasal dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.
anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c.
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
Ketentuan mengenai penyediaan, pendataan, dan akses sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (3) berlaku juga bagi sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di sektor swasta.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukupjelas.
BAB VIII
JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pasal 71
Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakain jalinan interaktif sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadukan unsur Kelembagaan Ilmu Pengetanuan dan Teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh setiap unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 72
(1)
Unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib melakukan kemitraan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknolog untuk mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
kemudahan akses informasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
kemudahan akses sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
mobilitassumberdaya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "mobilitas sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah penempatan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ke Badan Usaha.
(3)
Kemitraan sebagainana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra luar negeri.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib:
a.
melakukan Alih Teknologi; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
berpedoman paia politik luar negeri bebas aktif.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"politik luar negeri bebas aktif" adalan tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia dan selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, terutama aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional.
(5)
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 73
(1)
Dalam hal penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Invensi dan Inovasi yang dibiayai sepenuhnya atausebagian oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, perseorangan, dan kelompok masyarakat wajib melakukan Alih Teknologi kepada Badan Usaha, masyarakat, Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengelola Invensi dan Inovasi sebagai hasil Penelitiar, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk memperkuat dan mengembangkan lembaganya.
Penjelasan: Mengelola Invensi dan Inovasi antara lain pendapatan, Alih Teknologi, imbalan, royalti, perizinan, dan pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 74
(1)
Pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarunsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
(2)
Kelembagaan Iimu Pengetahuan daa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib melakukan penyebaran informasi terkait Invensi dan Inovasi sebagai hasil penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, termasuk penyebaran hasil Kekayaan Intelektual yang dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pelindungan Kekayaan Intelektual.
(3)
Dalammeningkatkar pengelolaanKekayaan Intelektual, unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membentuk unit pengelolaan Kekayaan Intelektaai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 75
(1)
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dapat dilaksanakan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing.
Penjelasan: Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing antara lain: a. lembaga penelitian dan pengembangan asing; b. lembaga pengkajian dan penerapan asing; c. perguruan tinggi asing; d. badan usaha asing; dan e. organisasi nirlaba asing. Yang dimaksud dengan"orang asing" adalah setiap orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
(2)
Pelaksanaan Perielitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempercleh izin dari Pemerntah Pusar.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Dalam pelaksanaan pemherian izin Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan bagi Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan keiayakan etik oleh komisi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Panelitaan, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Peinerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 76
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan orang Indonesia yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing, dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Indonesia wajib:
a.
mematuhi ketentuan peraturanperundang-undangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
1 menghasill:an keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa Indonesia;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
melibatkan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia dengan kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
mencantumkan nama sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan bersama;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
melakukan Alih Teknologi;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
menyerahkan data primer kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); 8. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
1 membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material dalam rangka pemindahan atau pengalihan material dalam bentuk fisik dan/atau digital.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis tentang pengalihan material (material transfer agreement)" adalah kesepakatan tertulis antara institusi penyedia material dan penerima material, baik perseorangan dengan jaminan dari lembaga penjamin/institusi maupun institusi atas pengalihan maierial yang disertai dengan daftar material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Huruf g Cukup jelas.
Pasal 77
(1)
Untuk kepentingan pelindungan, setiap orang dilarang melakukan pengalihan material keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sepanjang uji marerial dapat dilakukan di Indonesia.
Penjelasan: Pengalihan material (matenal transfer) merupakan proses pemindahan keanekaragaman hayati, spesinien lokal Indonesia, kekayaan srsial, budaya, dan kearifar lokal Indonesia, baik fisik dan/atau digital ke luar negeri, antara lain dengan cara membawa, mengirim, dan/atau mentransfer. Keanekaragaman hayati dalam pengalihan material antara lain: a. keanekagaraman genetik, berkaitan dengan informasi genetika yang terdapat pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; dan b. keanekaragaman spesies, berkaitan dengan keragaman kehidupan spesies.
(2)
Dalam hal uji material sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat dilakukan di Indonesia, pengalihan material wajib dilengkapi dengan perjanjianpengalihanmaterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan material sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 78
(1)
Untuk mendukung terlaksananya jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat membangun sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan kumpulan data pokok Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuar dai Teknologi yang terintegrasi secara nasional.
Penjelasan: Data pokok Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain data Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan substansi penyelenggaraan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ayai (3) Cukup jelas.
(3)
Sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi penyelenggara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(4)
Sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ilmu1 Pengetahuan dan Teknologi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian KesatuPembinaan
Pasal 79
(1)
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di wilayahnya melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Lagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 80
(1)
Dalam menciptakan iklim yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan instrumen kebijakan untuk mendukung pengembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "instrumen kebijakan" adalah instrumen yang memberikan dorongan dan inisiatif bagi perseorangan maupun kelompok masyarakat dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menghasilkan Invensi dan Inovasi. Insirumen kebijakan diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mencakup hal yang spesifik dengan sumber daya dan kepentingan daerah.
(2)
Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berbentuk:
a.
dukungan sumber daya;
Penjelasan: Dukungan sumber daya dapat berbentuk dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan Kekayaan Intelektual, dukungan dana, serta dukungan sarana dan prasarana.
b.
dukungan penguatan kelembagaan;
Penjelasan: Dukungan penguatan kelembagaan dapat berupa fasilitasi dan asistensi Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi.
c.
pemberian insenif; dan
Penjelasan: Pemberian insentif dapat berupa keringanan pajak, penariggulangan risiko, penghargaan dan pengakuan, ataupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Badan Usaha dan masyarakat, serta meningkatkan Alih Teknologi dari Badan Usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
d.
penyelenggaraan program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan: Penyelenggaraan program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah.
Pasal 81
(1)
Pemeriniah Pusat mengoordinasikan pembinaan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Pernjinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 82
(1)
Dalam upaya pembinaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan.
Penjelasan: Pemberian insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan dapat antara lain berupa keringanan pajak, penanggulangan risiko, penghargaan dan pengakuan, dukungan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ataupun bentuk insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan yang telah teregistrasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Lembaga penelitian dan perigembangan serta lembaga penghajian dan penerapan yang teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Kerentuan lebih lanjut mengenai registrasi lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 83
(1)
Pembinaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi dan asistensi.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah pemberian bantuan sarana dan/atau prasarana untuk memperlancar fungsi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, antara lain berbentuk akreditasi. Yang dimaksud dengan "asistensi" adalah suatu kegiatan untuk membantu memperlancar tugas profesional Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi.
(2)
Pembinaan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan melalui:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
sertifikasi sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b.
insentif Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, yang menghasilkan Invensi dan/atau Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
c.
peningkatan sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi.
(3)
Pembinaan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi kemitraan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Badan Usaha, masyarakat, kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing, lembaga asing, dan lembaga internasional.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "lembaga asing" adalah lembaga yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan berpusat di luai wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan "lembaga internasional adalah lembaga yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan.
(4)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas. Avat (5) Cukup jelas.
(5)
Ketentuar lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 84
Dalam rangka pembinaar dan penetapan kebijakan terkait Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat melakukan pengukurani indikator Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional secara berkala.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 85
(1)
PemerintahPusat melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan terhadap dampak negatit kegiatan Penelitian, Penrgembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Untuk melindungikepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah Pusat mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi berisiko tinggi" adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan, dan/atau merusak lingkungan hidup manusia, serta makhluk: hidup lainnya. Misalnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi pengendalian hama, penyakit dan gulma pada tanaman pertanian dan hutan tanaman yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya, dan/atau agen hayati yang belum diketahui dampak dan penanggulangan dampaknya. Yang dimaksud dengan "Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang berbahaya" adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkunganhidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Misainya Penelitian yang mengandung kegiatan kemanfaatan dan pengelolaan limbah radioaktif aktivitas tinggi atau Penelitian yang dilakukan di daerah rawan konflik atau daerah terlarang, yang hasil penelitiannya berpotensi membahayakan bagi masyarakat.
(3)
Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Dalam pelaksanaan pemberian izin Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang berisiko tinggi dan berbahaya dilakukan proses kelayakan etik oleh komisi etik sebagainiana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Ketentuan lebii lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Bagian KeduaPengawasan
Pasal 86
(1)
Pengawasan dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Imu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(3)
Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
a.
wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian dan Pengembangan;
b.
pengalihan material;
c.
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, . dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan oleh:
1.
kelernbagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing; dan/atau
2.
orang asing.
d.
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan
e.
Alih Tekriologi.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Pasal 87
(1)
Masyarikat berperan serta memberikan dukungan dan ikut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi ilmiah sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.
(3)
Masyarakat umum atau masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, seria Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 88
(1)
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iimu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Setiap warga negara yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat riemperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/aiau masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 89
(1)
Badan Usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk peningkatan kemampuan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan/atau Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan.
(2)
Alokasi sebagiar pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam lingkungan sendiri dan dapat pula digunakan untuk membentuk jalinan kemitraan dengan unsur Kelembagaan Ilnu Pengeiahuan dan Teknologi lain.
(3)
Badan Usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi insentif perpajakan, fasilitas kepabeanan, dan/atau bantuan teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 91
(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 40 ayat (2), Pasal 76 huruf b sampai dengan huruf g, dan Pasal 82 ayat (3) dikenai sanksi administratif. -49.
(2)
Sanksi administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(l) berupa:
a.
pcringatan tertulis;
b.
penghentian pembinaan;
c.
denda administratif;
d.
pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;dan/atau
e.
pencabutan izin.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 92
Setiap orang asing yaig melakukan Penclitiain, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pergetahuan dan Teknologi di Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
(1)
Dalam hai orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kembali melakukan pelanggaran melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuar dan Teknologi di Indonesia tanpa izin, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2)
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat.(l), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan untuk meniperoleh izin Penelitian di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 94
(1)
Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum mengalihkan spesimen lokal Indonesia ke luar negeri, baik fisik dan/atau digital tanpa dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan untuk memperoleh izin Penelitian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 95
(1)
Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahur atau pidana ienda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah).
(2)
)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya barang atau benda, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) taiin atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000(tiga miliar rupiah).
(3)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paiing banyak Rp4.000.000.000(empatmiliarrupiah).
(4)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 96
(1)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 93, Pasal 94,dan Pasal 95 dilakukan oleh Badan Usaha, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap Badan Usaha dan/atau pengurusnya.
(2)
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga).
(3)
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 98
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 99
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 100
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. u
Penjelasan Pasal:
Cukur jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2019
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2019NOMOR148
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIANSEKRETARIATNEGARA
REPUBLIKINDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
ndang-undangan,
k2
m
p2
X
7
★
INDONE
A
[HALAMAN 54]
u
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Penjelasan Umum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan Ikebutuha'n dasarnya, berhak mendapat perdidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat Ilniu Fengetahuan dan Teknologi, pemerintah menajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta.kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemajuari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.
Bangsa Indonesia menyadari bahwa dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Namun. penerapan Undang-Undang tersebut
.2-belum mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional. Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis ikut menjadi penyebabnya. Satu hal yang sangat fundamental dan perlu reorientasi adalah anggapan bahwa masalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan permasalahan Teknologi yang berkaitan dengan ekonomi. Padahal, sesurgguhnya penguatan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah permasalahan ekonomi yang butuh dukungan Teknologi untuk nemecahkannya. Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Beberapa kelemahan yang memerlukan penyempurnaan dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu: (1) belum mengatur mengenai mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada tingkat perumusan kebijakan, tingkat peiericanaan program anggaran, serta tingkat pelaksanaan secara jelas dan lugas;(2) belum mengatur secara jelas dan lugas aspek pembinaan pemerintah terhadap Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Suriber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan jarirgan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (3) perlu harmonisasi dengan perkembangan peraturan perunidang-undangan lainnya, terutama dengan.peraturan perundang-undangan sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasionai; dan(4)belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan lingkungan strategs serta Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keempat hal utama di atas menyebabkan Undang-Undang tersebu:t masih belum dapat dijalankan secara optimal dalam rangka meningkatkan kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknolcgi terhadap pembangunan nasional.
Sebagai penyempurnaan terhaiap Undang-undang sebelimnya, pokok-pokok pengaturan Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa;
2. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. Kliring Teknologi, Audit Teknologi, dan Alih Teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang bersifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, 4.
Penegasan mengenai penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta pendekatan produk yang mencakup Invensi dan Inovasi;
5.
Wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan bagi penyandang dana, sumber daya manusia Ilmu Pengetanuan dan Teknologi, dan Kelembagaar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6.
Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan;
8.
Kemitraan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif; dan 9.
Untuk kepentingan pelindungan keanekaragamanhayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik mapun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, dilakukan pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan dara yang bersumber dari pembiayaan asing dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Indonesia.
Undang-Undang ini mergingatkan kepada semua pihak bahwa untuk menjamin penegakan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang iri ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.
Timotius Dwipangestu, Muhammad Shidqii Amirrul Bari, Bagus Sugara Putra Firlant Irawan, Faiz afzal mulyawan
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan PolitikVol. 2No. 12024
Berita Terkait
29 Okt 2026
Kepala Madrasah di Lamongan Diduga Dianiaya Anggota TNI, Kasus Ditangani Polisi Militer
Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Glagah, Lamongan, Munir Thowil, diduga dianiaya seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang juga wali murid, Jumat (16/10/2026). Kasus ini ditangani polisi militer dan terjadi sehari setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan prajurit pelaku pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum.
Telkom University Keluarkan Mahasiswa Pelaku Perundungan di Asrama
Telkom University mengeluarkan seorang mahasiswa yang merundung mahasiswa baru di asrama putra dengan mendekatkan api ke wajah korban. Tiga mahasiswa lain juga dijatuhi sanksi, yakni skorsing bagi perekam dan pengunggah video serta sanksi etik bagi dua mahasiswa yang dinilai melanggar norma di ruang digital.
Sekolah Rakyat, Sekolah untuk Siapa? Menilik Batas Affirmative Action dalam Pemenuhan Hak Pendidikan
Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan. Namun, kebijakan afirmatif ini juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi stigma, segregasi sosial, serta perlindungan anak dalam sistem pendidikan berbasis asrama.
Klausul Desentralisasi Asimetris di RUU Sisdiknas, Pusat Bisa Ambil Alih Sementara Pendidikan Daerah yang Tertinggal
Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 10 tahun dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Nadiem dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider. Selain pidana penjara, ia dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809 miliar. Atas putusan tersebut, Nadiem menyatakan akan mengajukan banding.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
