Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1948

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Undang-Undang Kerja Tahun 1948
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:1948
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:20 April 1948
Tanggal Pengundangan
:15 April 1948
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/25721/uu-no-12-tahun-1948
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Terhadap Urgensi Implementasi Jaminan Sosial Pada Pekerja Borongan

Afif, Abdul
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/1ty1wd16
Detail Sumber

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Marlon Tahapary, Jantje Tjiptabudy, Renny Heronia Nendissa
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i4.1103
Detail Sumber

Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak

Malik, Muhamad Maulana, Sativa, Charlet Oriza, Handayani, Mutia, Anugrah, Muhammad Ridho
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.54
Detail Sumber

Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Habib Shulton Asnawi, M Anwar Nawawi, Agus Setiawan, Fathul Mu'in
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v8i1.248
Detail Sumber

KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA; BERDASARKAN SUDUT PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN SIFAT HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

Susilo Andi Darma
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 29 No. 2 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.25047
Detail Sumber

Ketetapan Hukum Bagi Perusahaan Atas Keselamatan Kerja Karyawan Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata yang Ditumpangi SMK Lingga Kencana Depok)

Afifah, Dashilfa, Aristias, Adinda, Wibowo, Hanifah Fairuz, S, Satino
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11622715
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN

Zuhriati Khalid, Sugih Ayu Pratitis
Law_Jurnal Vol. 1 No. 2 2021
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v1i2.1127
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN

Zuhriati Khalid
Law Studies and Justice Journal Vol. 1 No. 1 2024
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.62207/0vt7d186
Detail Sumber

PENGATURAN PHK EFISIENSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Masrifatun Mahmudah, Markus, Dwi Pratiwi
JUSTISI Vol. 8 No. 3 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1917
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN UPAH TENAGA KERJA PADA LINGKUNGAN INDUSTRI DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Siciliya Mardian Yo’el
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v19i1.402
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI TAHUNAN PEKERJA KONTRAK

Afkar Jauhara Albar, Sri Setiadji & Hufron
Jurnal Yustitia Vol. 22 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v22i2.1338
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam

Dhani Akbar, Indrawan Indrawan
Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v5i2.467
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.