Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2014, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

Tentang
:Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 Oktober 2015
Tanggal Pengundangan
:01 Oktober 2015
Tanggal Berlaku
:01 Oktober 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2015/NO.219, TLN NO.5741, LL KEMENKUMHAM : 11 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/53670/uu-no-12-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003

1. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara. 2. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 3. 1. KETENTUAN UMUM 2. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN 4. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD 5. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING 6. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT 7. PELAKSANAAN APBN DAN APBD 8. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD 9. KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2013

1. a.bahwa Anggaran Pendapatandan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;b.bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2014termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;c.bahwa dalampembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran2014antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuatdalam Surat Keputusan DPD Nomor 15/DPDRI/I/2013-2014tanggal 1Oktober 2013;d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 2. 1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043. 3. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi,dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual,sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.RPJMNtahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu,dan tahun 2014merupakan tahun kelimadalam agenda RPJMNtahap kedua.Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian,dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2005–2009), RPJMNke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMNtahap kedua (2010–2014), kegiatan pembangunan akan -3 -diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu:(a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah(RKP) di tiap-tiap tahun.Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014disusun berdasarkan tema “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”dan diterjemahkan kedalam11(sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga)prioritas nasional lainnya. 11 (sebelas)prioritas pembangunan nasional tersebut,yaitu:(a)reformasi birokrasi dan tata kelola;(b)pendidikan;(c) kesehatan;(d)penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan;(f)infrastruktur;(g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j)daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k)kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan 3 (tiga)prioritas nasional lainnyameliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c)bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2014.Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam. Guna mewujudkan hal dimaksud, Pemerintah meningkatkan langkah-langkah koordinasi antar instansi di Pemerintah, termasuk penegak hukum dalam rangka menindak tegas kegiatanillegal mining di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki ijin resmi. Selain itu, dalam rangka menanggulangi kendala yang timbul dalam penyerapan penerusan pinjaman, seperti masalah perijinan dan pembebasan lahan, selain meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
b.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
c.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan aeaana Negara Tahun Anggaran 2014, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran harusditetapkandengan Undang-undang;
d.
bahwapembahasanUndang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 36/DPD RI/IV/2014-2015 tanggal 9Juli 2015;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, aee menetapkanUndang-Undangtentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1.
Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014;
2.
Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014;
3.
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
4.
Catatan atas Laporan Keuangan.
Penjelasan Pasal:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.
Pasal 3
(1)
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti 94,81 (sembilan puluh empat koma delapan satu) persen dari APBN-P Tahun Anggaran sebesar Rp1.635.378.485.045.000 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
Penjelasan: Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp5.786.609.097.171 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) DTP sebesar No.5741 Rp5.655.296.592.171 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah).
(2)
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 (satu kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) yang berarti 94,69 (sembilan puluh empat koma enam sembilan) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
Penjelasan: Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Belanja Subsidi atas PPh DTP sebesar Rp 5.655.236.443.811 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah).
(3)
Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp226.692.042.169.432 (dua ratus dua puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti 93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang berarti 103,06 (seratus tiga koma nol enam) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
BerdasarkanDefisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
b.
ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah);
c.
ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.258.130.896 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
d.
ditambah dengan koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
(7)
Koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Koreksi saldo awal Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus Rp6.175.091.483 (enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
b.
Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum(BLU)sebesar minus Rp10.266.475.988 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
c.
Penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah);
d.
Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 (enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
e.
Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp974.989.900 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
f.
Penyesuaian saldo Kas KPPN sebesar Rp2.000.001(duajuta satu rupiah);
g.
Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp2.599.207.565.511 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
h.
Koreksi pembulatan sebesar minus Rp155 (seratus lima puluh lima rupiah).
(8)
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.
Penjelasan: Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), underlifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam. No.5741
Pasal 4
(1)
Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
Penjelasan: Aset yang disajikan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai nilai dan telah diperiksa oleh BPK. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.
a.
jumlah Asetsebesar Rp3.910.922.331.111.792 (tiga kuadriliun sembilan ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
b.
jumlah Kewajiban sebesar Rp2.898.383.597.986.114 (dua kuadriliun delapan ratus sembilan puluh delapan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat belas rupiah); dan
c.
jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp1.012.538.733.125.678 (satu kuadriliun dua belas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(2)
Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 telah mencakup pelaporan rekening-rekening Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Ayat (3) Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk IP yang dilakukan atas aset KKKs dan aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Legalitas yang dimaksud pada ayat ini termasuk kegiatan sertifikasi tanah Pemerintah Pusat.
Pasal 5
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 (delapan puluh triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
b.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291 (seratus empat puluh enam triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
c.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);dan
d.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.353.789.742.647 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.
Penjelasan Pasal:
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya. Badan Lainnya yang dimaksud pada pasal ini adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung Kementerian No.5741 Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 8
SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Penjelasan Pasal:
Permasalahan yang terdapat pada LKPP Tahun 2014 adalah: a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 1. Inkonsistensi perlakuan pengenaan PPN atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Il; Permasalahan perhitungan PPh DTP Obligasi Internasional dalam Valuta Asing; 3. Inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas; 4. Sistem pengendalian belanja akhir tahun tidak dapat berjalan secara efektif; 5. Penyaluran barang/jasa bersubsidi oleh Badan Usaha Operator melampaui pagu anggaran; 6. Transaksi belanja negara yang menggunakan Letter of Credit (L/C) belum diatur, sehingga hak dan kewajiban atas saldo dana terkait belanja tersebut belum jelas; 7. Mekanisme pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) belum diatur dan Sistem Pengendalian Intern pengelolaan dana tersebut belum memadai; 8. Pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi pajak tidak dapat ditetapkan, ketetapan pajak daluwarsa, dan piutang pajak daluwarsa tanpa tindakan penagihan aktif; 9. Penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga belum memadai; No.5741 10. Penambahan penyertaan modal negara dari konversi dividen saham pada PT Krakatau Steel belum mendapat persetujuan DPR dan pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja pada SKK Migas tidak disetujui; 11. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga kurang memadai dan terdapat kelemahan pengendalian atas proses normalisasi data Barang Milik Negara (BMN); 12.I Proses penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berlarut-larut; 13. Pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum memadai sehingga mutasi aset tidak dapat diyakini kewajarannya, belum dilakukannya IP atas aset tanah KKKS, serta pengelolaan data Subsequent Expenditures belum memadai; 14. Kementerian Keuangan belum melakukan pengurusan dan menyelesaikan penelusuran atas Aset Eks BPPN yang masih tercatat secara ekstrakomptabel berupa Aset Kredit dan Aset Properti; 15. Pemerintah belum menerapkan amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan penatausahaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tidak memadai; 16.1 Pencatatan dan pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah belum didukung data yang andal; 17. Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal; 18. Terdapat nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNPB SDA) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 yang belum dialokasikan untuk dibagihasilkan; 19. Pencatatan dan penyajian Catatan dan Fisik SAL tidak akurat karena adanya permasalahan transaksi dan/atau saldo terkait SAL; No.5741 20. Masih terdapat kekurangan dalam Persiapan Penerapan AkuntansiBerbasisAkrual padaKementerian Negara/Lembaga, proses penyusunan informasi akrual pada Suplemen Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kurang memadai, dan belum ada kebijakan akuntansi akrual untuk pengelolaan PNBP Migas; 21. Pemerintah tidak mengungkapkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam LKPP Tahun 2014 secara memadai; b. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlalu besar memberikan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada Wajib Pajak (WP); 2. DJP tidak/kurang menetapkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara; 3. Terdapat PNBP pada Kementerian Negara /Lembaga yang terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, digunakan langsung di luar mekanisme APBN, serta belum dikelola dengan tertib; ementerian Negara/Lembaga belum tertib melaksanakan rekonsiliasi Penerimaan Hibah tahun 2014 dan terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang belum melaporkan realisasi Pendapatan Hibah secara akuntabel; 5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kementerian Negara/Lembaga tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Kesalahan klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Bantuan Sosial masih mengendap di rekening Pihak Ketiga serta penyaluran dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan; 7. DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP; No.5741 8. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 9. Skema pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) tidak dijalankan sesuai ketentuan dan berpotensi membebani nilai dana titipan IDP di masa yang akan datang serta terdapat ketidakjelasan ketentuan yang mengatur tentang status IDP yang dikelola PT Asabri (Persero) dan mekanisme pengelolaannya. Penyebab utama opini WDP atas LKPP sebagaimana dimaksud dalam 10. Pasal ini adalah: 1. Terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan antara lain karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS yang belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi; 2. Terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; 3. Terdapat beberapa permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut dinilai tidak akurat; 4. Terdapat permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah yang belum didukung data yang andal. LKPP Tahun 2014 disusun berdasarkan gabungan seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2014 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2014, Laporan Keuangan dimaksud diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 62 (enam puluh dua) LKKL mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", 17 (tujuh belas) LKKL mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", 7 (tujuh) LKKL No.5741 mendapat opini "Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)", dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2014 Tahun 2013 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP 2. Dewan Perwakilan Rakyat 3. Badan Pemeriksa Keuangan 4. Mahkamah Agung 5. Kejaksaan Agung 6. Sekretariat Negara 7. Kementerian Dalam Negeri WDP 8. Kementerian Luar Negeri 9. Kementerian Pertahanan 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Kementerian Keuangan 12. Kementerian Pertanian 13. Kementerian Perindustrian 14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 15. Kementerian Perhubungan 16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Kementerian Kesehatan 18. Kementerian Agama 19. Kementerian Tenaga Kerja dan TMP Transmigrasi 20. Kementerian Sosial 21. Kementerian Kehutanan 22. Kementerian Kelautan dan Perikanan 23. Kementerian Pekerjaan Umum No.5741 24. Kementerian Koordinator Bidang WTP Politik, Hukum, dan Keamanan 25. Perekonomian 26. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi TMP Kreatif 28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 29. Kementerian Riset dan Teknologi WDP 30. Kementerian Lingkungan Hidup 31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 33. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 34. Badan Intelijen Negara 35. Lembaga Sandi Negara 36. Dewan Ketahanan Nasional 37. Badan Pusat Statistik 38. Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 39. Badan Pertanahan Nasional 40. Perpustakaan Nasional 41. Kementerian Komunikasi dan Informatika 42. Kepolisian Negara Republik Indonesia 43. Badan Pengawas Obat dan Makanan 44. Lembaga Ketahanan Nasional No.5741 45. Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP 46. Badan Narkotika Nasional 47. Kementerian Pembangunan Daerah WDP Tertinggal 48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 50. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 51. Komisi Pemilihan Umum 52. Mahkamah Konstitusi 53. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 54. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 55. Badan Tenaga Nuklir Nasional 56. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 57. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 58. Badan Informasi Geospasial TMP 59. Badan Standardisasi Nasional 60. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 61. Lembaga Administrasi Negara 62. Arsip Nasional Republik Indonesia 63. Badan Kepegawaian Negara 64. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 65. Kementerian Perdagangan 66. Kementerian Perumahan Rakyat 67. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 68. Komisi Pemberantasan Korupsi 69. Dewan Perwakilan Daerah 70. Komisi Yudisial No.5741 71. Badan Nasional Penanggulangan WTP Bencana 72. Badan Nasional Penempatan dan WDP Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 73. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 74. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 75. Badan SAR Nasional 76. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 77. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 78. Ombudsman RI TMP 79. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 80. Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 81. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 82. Sekretariat Kabinet 83. Badan Pengawas Pemilihan Umum 84. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 85. Lembaga Penyiaran Publik Televisi 86. Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang 87. Bendahara Umum Negara
Pasal 10
(1)
Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas No.5741
(2)
Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
Penjelasan: Dalam rangka perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal yaitu: a. meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit "Wajar Dengan Pengecualian"atau"Tidak Menyatakan Pendapat". b. menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) temuan Sistem Pengendalian Intern dan 9 (sembilan) temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. c. melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai. d. melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. e. melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan melaksanakan pembinaan secara intensif pada seluruh instansi Pemerintah Pusat. f. menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara. No.5741 g. menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP. h. mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam rangka penyajian informasi Sumber Daya Alam (SDA).
(3)
Pemerintahmenerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan penilaian kinerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undangini,
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERIHUKUMDANHAK ASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id

[HALAMAN 12]
2015, No.219
-12-

Paper Terkait

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (Crowdfunding)

Mohas, Muhyi, Rofiana, Reine, Mega Jaya, Belardo Prasetya
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v7i2.5004
Detail Sumber

Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Syamsuddin Syamsuddin
El-Mashlahah Vol. 11 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.23971/elma.v11i1.2623
Detail Sumber

Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Syamsuddin Syamsuddin
El-Mashlahah Vol. 11 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.23971/elma.v11i1.2623
Detail Sumber

Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda

St. Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1117
Detail Sumber

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 DI KELURAHAN NAMBO JAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG

Sukirno, Sukirno, Khikmawanto, Khikmawanto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v3i3.354
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
29 Okt 2026

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru

Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.

Baca selengkapnya
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.