1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.
2. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang tentang Pekerja Sosial mengatur mengenai pertama, Praktik Pekerjaan Sosial; kedua, standar Praktik Pekerjaan Sosial; ketiga, Pendidikan Profesi Pekerja Sosial; keempat, Registrasi dan izin praktik; kelima, hak dan kewajiban Pekerja Sosial dan Klien; keenam, Organisasi Pekerja Sosial sebagai wadah aspirasi Pekerja Sosial; ketujuh, Dewan Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh Organisasi Pekerja Sosial; kedelapan tugas dan wewenang Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kesembilan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.
1. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti.
2. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 1. KETENTUAN UMUM
2. ASAS DAN TUJUAN
3. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
6. SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7. PERAN MASYARAKAT
8. PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
9. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
11. KETENTUAN PENUTUP
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019
TENTANG PEKERJA SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b.
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial;
c.
bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial;
d.
bahwa pengaturan pekerja sosial masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pekerja Sosial;
Mengingat
:
1.
Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. 2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. 4. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya. 5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 6. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 7. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik. 8. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 9. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi. 11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi. 12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi Pekerja Sosial. 13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi. 14. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. 15. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial. 16. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum. 17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 2 Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan: a. nondiskriminatif; b. kesetiakawanan; c. keadilan; d. profesionalitas; e. kemanfaatan; f. keterpaduan; g. kemitraan; h. aksesibilitas; dan i. akuntabilitas. Pasal 3 Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan: a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial; d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. BAB II PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Praktik Pekerjaan Sosial meliputi: a. Pencegahan Disfungsi Sosial; b. Pelindungan Sosial; c. Rehabilitasi Sosial; d. Pemberdayaan Sosial; dan e. Pengembangan Sosial. Pasal 5 Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Bagian Kedua Pencegahan Disfungsi Sosial Pasal 6 (1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. (2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyuluhan sosial; b. bimbingan sosial; c. pendampingan sosial; d. peningkatan kapasitas; e. pelatihan keterampilan; f. pelayanan aksesibilitas; g. advokasi sosial; dan/atau h. Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain. (3) Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga Pelindungan Sosial Pasal 7 (1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. pemberian akses bantuan hukum. Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial Pasal 8 (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif. Pasal 9 Rehabilitasi Sosial terdiri atas: a. Rehabilitasi Sosial dasar; dan b. Rehabilitasi Sosial lanjut. Pasal 10 (1) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. (2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling; f. pelayanan aksesibilitas; g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau h. rujukan. Pasal 11 (1) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. (2) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. pelayanan aksesibilitas; e. bantuan dan asistensi sosial; f. bimbingan resosialisasi; g. bimbingan lanjut; dan/atau h. rujukan. (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rehabilitasi Sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk: a. terapi fisik; b. terapi mental spiritual; c. terapi psikososial; d. terapi untuk penghidupan; e. pemenuhan hidup layak; f. dukungan aksesibilitas; dan/atau g. bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian Sosial. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Pemberdayaan Sosial Pasal 13 (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk: a. memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan; b. penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi; c. pelatihan keterampilan; d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat; e. pendampingan; f. kemitraan dan penggalangan dana; g. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; i. supervisi dan advokasi sosial; j. penguatan keserasian sosial; dan/atau k. bimbingan lanjut. Bagian Keenam Pengembangan Sosial Pasal 14 (1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. (2) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pemetaan sosial; b. advokasi sosial; c. pendidikan psikoedukasi; d. kampanye sosial; e. pengembangan kemitraan; f. peningkatan aksesibilitas; g. supervisi sosial; h. penguatan integrasi sosial; i. pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau j. Pengembangan Sosial bentuk lain. (3) Pengembangan Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Menteri. BAB III STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar Praktik Pekerjaan Sosial. (2) Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. standar operasional prosedur; b. standar kompetensi Pekerja Sosial; dan c. standar layanan. Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur Pasal 16 (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi: a. pendekatan awal; b. asesmen; c. perencanaan intervensi; d. intervensi; dan e. evaluasi, rujukan, dan terminasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Standar Kompetensi Pekerja Sosial Pasal 17 (1) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi standar: a. pengetahuan; b. keterampilan; dan c. nilai, dalam Praktik Pekerjaan Sosial. (2) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Standar Layanan Pasal 18 (1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilandaskan pada fungsi Praktik Pekerjaan Sosial. (2) Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mencegah disfungsi sosial; b. melaksanakan Pelindungan Sosial; c. melaksanakan Rehabilitasi Sosial; d. melaksanakan Pemberdayaan Sosial; dan e. melaksanakan Pengembangan Sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IV PENDIDIKAN PROFESI PEKERJA SOSIAL Pasal 19 Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 20 Untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, peserta didik harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional. Pasal 21 Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial: a. sarjana kesejahteraan sosial; b. sarjana terapan pekerjaan sosial; atau c. sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial. Pasal 22 Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang harus lulus Uji Kompetensi. Pasal 23 (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui: a. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau b. rekognisi pembelajaran lampau. (2) Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial. (3) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Pasal 24 Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial. Pasal 25 Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial. Pasal 26 Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Pekerja Sosial dan Uji Kompetensi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Organisasi Pekerja Sosial. BAB V REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK Bagian Kesatu Registrasi Pasal 28 (1) Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial. Pasal 29 Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Sertifikat Kompetensi; b. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial; dan d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial. Pasal 30 (1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki STR lama; b. memiliki Sertifikat Kompetensi; c. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial. Pasal 31 STR tidak berlaku karena: a. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak mendaftar ulang; b. atas permintaan sendiri; c. Pekerja Sosial meninggal dunia; atau d. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri Pasal 33 (1) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi oleh Organisasi Pekerja Sosial. (2) Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. bukti penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; b. surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan Sertifikat Kompetensi; c. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial; d. surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dan e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial. (3) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Pekerja Sosial lulusan luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing Pasal 34 (1) Pekerja Sosial warga negara asing dapat melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. (2) Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. (3) Pekerja Sosial warga negara asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR sementara oleh Organisasi Pekerja Sosial. Pasal 35 (1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia. (2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR sementara diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Izin Praktik Pasal 37 (1) Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial mandiri wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPPS. (3) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya. (4) Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pekerja Sosial harus melampirkan: a. salinan STR yang masih berlaku; dan b. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja Sosial berpraktik. (5) SIPPS masih berlaku apabila: a. STR masih berlaku; dan b. Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPPS. Pasal 38 (1) SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri. (2) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik mandiri. Pasal 39 SIPPS tidak berlaku karena: a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. habis masa berlakunya; c. atas permintaan Pekerja Sosial; atau d. Pekerja Sosial meninggal dunia. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial Pasal 41 Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak: a. memperoleh pelindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial; b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait; c. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi; d. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Pekerja Sosial; dan/atau f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan. Pasal 42 Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib: a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial; b. memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya; c. menjaga kerahasiaan Klien; d. merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan masalah; e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial; f. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien Pasal 43 Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak: a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial; b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial; c. memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan; d. memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi Klien; dan e. mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial. Pasal 44 (1) Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat diungkapkan atas dasar: a. kepentingan Klien; b. permintaan aparatur penegak hukum; c. persetujuan Klien; dan/atau d. perintah undang-undang. (2) Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat dan/atau keselamatan hidup; atau b. harus
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
2.
Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
3.
Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
4.
Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
5.
Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6.
Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
7.
Pengembangan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
8.
Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9.
Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10.
Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
11.
Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
12.
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi Pekerja Sosial.
13.
Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.
14.
Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
15.
Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.
16.
Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.
17.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:
a.
nondiskriminatif;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial.
b.
kesetiakawanan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
c.
keadilan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
d.
profesionalitas;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan etika pekerjaan sosial.
e.
kemanfaatan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.
f.
keterpaduan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan sistem sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sinergis, dan optimal.
g.
kemitraan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas kemitraan” adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial diperlukan kerja sama No.6397 dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
h.
aksesibilitas; dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"asas aksesibilitas" adalah bahwa dalam pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan Klien.
i.
akuntabilitas.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Pekerja Sosial harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada Klien.
Pasal 3
Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan:
a.
mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
b.
memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
c.
meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
d.
meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
e.
meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
Bagian KesatuUmum
Pasal 4
Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:
a.
Pencegahan Disfungsi Sosial;
b.
Pelindungan Sosial;
c.
Rehabilitasi Sosial;
d.
Pemberdayaan Sosial; dan
e.
Pengembangan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pelayanan" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang utama bagi Pekerja Sosial untuk memberikan pelayanan kepada Klien yang mencakup antara lain gedung/kantor, ruang konseling, dan laboratorium.
Bagian KeduaPencegahan Disfungsi Sosial
Pasal 6
(1)
Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a.
penyuluhan sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "penyuluhan sosial" adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan No.6397 kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
b.
bimbingan sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bimbingan sosial" adalah bimbingan yang dilakukan kepada Klien dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial.
c.
pendampingan sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pendampingan sosial" adalah interaksi dinamis antara Pekerja Sosial dengan Klien untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi Klien.
d.
peningkatan kapasitas;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas" adalah suatu proses untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kemampuan pada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial.
e.
pelatihan keterampilan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pelatihan keterampilan" adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Klien dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi diri Klien dan lingkungan sosialnya.
f.
pelayanan aksesibilitas;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pelayanan aksesibilitas" adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan Klien mengakses berbagai sistem sumber yang dibutuhkan sesuai dengan haknya.
g.
advokasi sosial; dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"advokasi sosial" adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan membela Klien dalam memperoleh haknya, misalnya melalui penyadaran, pembelaan, dan pemenuhan hak.
h.
Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan: No.6397
Bagian KetigaPelindungan Sosial
Pasal 7
(1)
Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(2)
Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.
bantuan sosial;
b.
advokasi sosial; dan/atau
c.
pemberian akses bantuan hukum.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatRehabilitasi Sosial
Pasal 8
(1)
Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial secara persuasif" adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial melalui ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan Klien agar bersedia dan patuh menjalani tahap rehabilitasi. Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial secara motivatif adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial melalui dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Klien tergerak secara sadar untuk direhabilitasi. Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial secara koersif melalui tindakan yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan bukan atas kemauan sendiri untuk direhabilitasi dengan memperhatikan hak asasi Klien agar kembali tenang dan dapat menerima proses rehabilitasi.
Pasal 9
Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
a.
Rehabilitasi Sosial dasar; dan
b.
Rehabilitasi Sosial lanjut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
(2)
Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a.
motivasi dan diagnosis psikososial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"motivasi dan diagnosis psikososial" adalah upaya untuk memberikan dorongan, semangat, daya kreatif, dan melakukan diagnosis psikososial kepada Klien untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial. No.6397
b.
perawatan dan pengasuhan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "perawatan dan pengasuhan" adalah upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Klien agar dapat melaksanakan fungsi sosial.
c.
bimbingan mental spiritual;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"bimbingan mental spiritual"adalah upaya untuk memberikan bimbingan kepada Klien agar memiliki ketenangan dan kepercayaan bahwa kehidupan yang lebih baik akan dapat dicapai.
d.
bimbingan fisik;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bimbingan fisik" adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Klien.
e.
bimbingan sosial dan konseling;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bimbingan sosial dan konseling' adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan Keberfungsian Sosial.
f.
pelayanan aksesibilitas;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pelayanan aksesibilitas" adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan Klien mengakses berbagai sistem sumber yang dibutuhkan sesuai dengan haknya.
g.
bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bantuan dan asistensi sosial" adalah upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Klien yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
h.
rujukan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah upaya untuk mengalihkan layanan kepada pihak lain agar Klien memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 11
(1)
Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas. No.6397
(2)
Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a.
motivasi dan diagnosis psikososial;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
perawatan dan pengasuhan;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan" adalah usaha pemberian keterampilan kepada Klien agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
d.
pelayanan aksesibilitas;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
bantuan dan asistensi sosial;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
bimbingan resosialisasi;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bimbingan resosialisasi" adalah kegiatan untuk mempersiapkan Klien agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
g.
bimbingan lanjut; dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"bimbingan lanjut" adalah kegiatan pemantapan kemandirian Klien setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
h.
rujukan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rehabilitasi Sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "terapi fisik" adalah upaya untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik yang dilakukan dengan cara antara lain latihan terapeutik dan dukungan alat bantu. Yang dimaksud dengan "terapi mental spiritual" adalah terapi yang menggunakan nilai moral, spiritual, dan agama untuk membantu Klien menemukan makna hidup, mengatasi kecemasan, dan depresi. No.6397
a.
terapi fisik;
b.
terapi mental spiritual;
c.
terapi psikososial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "terapi psikososial" adalah kumpulan terapi untuk mengatasi masalah interaksi Klien dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
d.
terapi untuk penghidupan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "terapi untuk penghidupan" adalah berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas kehidupan Klien yang dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan pengetahuan danketerampilan, memfasilitasi lingkungan kerja yang strategis agar Klien dapat hidup mandiri.
e.
pemenuhan hidup layak;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pemenuhan hidup layak" adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Klien agar dapat hidup layak.
f.
dukungan aksesibilitas; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian Sosial.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KelimaPemberdayaan Sosial
Pasal 13
(1)
Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
b.
meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)
Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.
identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan" adalah upaya untuk melakukan penggalian data/informasi secara mendetail terkait permasalahan Klien, identifikasi potensi dan sumber daya untuk memahami kebutuhan Klien. No.6397
b.
penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi" adalah upaya untuk membantu Klien dengan cara menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta memberikan motivasi untuk bangkit dan berkembang agar lebih berdaya secara sosial.
c.
pelatihan keterampilan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pelatihan keterampilan" adalah upaya untuk memberikan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan kepada Klien sesuai dengan minat dan bakat.
d.
penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
Penjelasan: Penguatan kelembagaan dalam masyarakat antara lain dilakukan dengan kegiatan memberikan bimbingan dan pengembangan sumberdaya manusia, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
e.
pendampingan;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
kemitraan dan penggalangan dana;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
Penjelasan: Cukup jelas.
i.
supervisi dan advokasi sosial;
Penjelasan: Cukup jelas.
j.
penguatan keserasian sosial; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
k.
bimbingan lanjut.
Penjelasan: Cukup jelas.
Bagian KeenamPengembangan Sosial
Pasal 14
(1)
Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Penjelasan: No.6397
(2)
Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a.
pemetaan sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pemetaan sosial" adalah upaya untuk membantu Klien untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, dan sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan Keberfungsian Sosial Klien.
b.
advokasi sosial;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pendidikan psikoedukasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
kampanye sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kampanye sosial" adalah upaya membantu pengembangan pemahaman Klien antara lain secara lisan, tulisan, dan peragaan kepada masyarakat.
e.
pengembangan kemitraan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"pengembangan kemitraan" adalah upaya membantu pengembangan Klien dengan cara membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan yang saling menguntungkan.
f.
peningkatan aksesibilitas;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "peningkatan aksesibilitas" adalah upaya untuk membantu pengembangan Klien dengan cara menghubungkan Klien dengan berbagai sumber.
g.
supervisi sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "supervisi sosial" adalah upaya membantu pengembangan Klien antara lain dengan cara memberikan bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi terkait fungsi sosial.
h.
penguatan integrasi sosial;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"penguatan integrasi sosial" adalah upaya membantu Klien untuk berintegrasi dengan lingkungannya.
i.
pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
j.
Pengembangan Sosial bentuk lain.
Penjelasan: No. 6397
(3)
Pengembangan Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB III
STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
Bagian KesatuUmum
Pasal 15
(1)
Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar Praktik Pekerjaan Sosial.
(2)
Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
standar operasional prosedur;
b.
standar kompetensi Pekerja Sosial; dan
c.
standar layanan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaStandar Operasional Prosedur
Pasal 16
(1)
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
a.
pendekatan awal;
b.
asesmen;
c.
perencanaan intervensi;
d.
intervensi; dan
e.
evaluasi, rujukan, dan terminasi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaStandar Kompetensi Pekerja Sosial
Pasal 17
(1)
Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi standar:
a.
pengetahuan;
b.
keterampilan; dan
c.
nilai, dalam Praktik Pekerjaan Sosial.
(2)
Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatStandar Layanan
Pasal 18
(1)
Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilandaskan pada fungsi Praktik Pekerjaan Sosial.
(2)
Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
mencegah disfungsi sosial;
b.
melaksanakan Pelindungan Sosial;
c.
melaksanakan Rehabilitasi Sosial;
d.
melaksanakan Pemberdayaan Sosial; dan
e.
melaksanakan Pengembangan Sosial.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENDIDIKAN PROFESI PEKERJA SOSIAL
Pasal 19
Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
Untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, peserta didik harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial:
a.
sarjana kesejahteraan sosial;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
sarjana terapan pekerjaan sosial; atau
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial” antara lain pembangunan sosial dan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, serta sosiologi.
Pasal 22
Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang harus lulus Uji Kompetensi.
Penjelasan Pasal:
No.6397
Pasal 23
(1)
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:
a.
pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
rekognisi pembelajaran lampau.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "rekognisi pembelajaran lampau" adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja di bidang pelayanan sosial pada jenjang pendidikan tinggi.
(2)
Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 24
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Pekerja Sosial dan Uji Kompetensi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK
Bagian KesatuRegistrasi
Pasal 28
(1)
Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
(2)
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan:
a.
memiliki Sertifikat Kompetensi;
b.
memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan"surat keterangan kondisi jasmani dan rohani adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter yang menjelaskan terkait kondisi jasmani dan rohani untuk dapat bekerja sebagai Pekerja Sosial.
c.
memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
No. 6397
Pasal 30
(1)
STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
(2)
Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
memiliki STR lama;
b.
memiliki Sertifikat Kompetensi;
c.
memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;
d.
membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan
e.
telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 31
STR tidak berlaku karena:
a.
habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak mendaftar ulang;
b.
atas permintaan sendiri;
c.
Pekerja Sosial meninggal dunia; atau
d.
dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaRegistrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri
Pasal 33
(1)
Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi oleh Organisasi Pekerja Sosial.
(2)
Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.
bukti penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
b.
surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan Sertifikat Kompetensi;
c.
surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial;
d.
surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dan
e.
surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.
(3)
Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Pekerja Sosial lulusan luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaRegistrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing
Pasal 34
(1)
Pekerja Sosial warga negara asing dapat melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.
(2)
Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
(3)
Pekerja Sosial warga negara asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR sementara oleh Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 35
(1)
STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia.
(2)
STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR sementara diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatIzin Praktik
Pasal 37
(1)
Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial mandiri wajib memiliki izin.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPPS.
(3)
SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya.
(4)
Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pekerja Sosial harus melampirkan:
a.
salinan STR yang masih berlaku; dan
b.
surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja Sosial berpraktik.
(5)
SIPPS masih berlaku apabila:
a.
STR masih berlaku; dan
b.
Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPPS.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
(1)
SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri.
(2)
SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik mandiri.
Penjelasan Pasal:
No.6397
Pasal 39
SIPPS tidak berlaku karena:
a.
dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.
habis masa berlakunya;
c.
atas permintaan Pekerja Sosial; atau
d.
Pekerja Sosial meninggal dunia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian KesatuHak dan Kewajiban Pekerja Sosial
Pasal 41
Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:
a.
memperoleh pelindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
b.
memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;
c.
meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
d.
mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
e.
memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Pekerja Sosial; dan/atau
f.
menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 42
Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:
a.
memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
b.
memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
c.
menjaga kerahasiaan Klien;
d.
merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan masalah;
e.
meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;
f.
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
g.
bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaHak dan Kewajiban Klien
Pasal 43
Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:
a.
memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
b.
memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;
c.
memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan;
d.
memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi Klien; dan
e.
mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 44
(1)
Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat diungkapkan atas dasar:
a.
kepentingan Klien;
b.
permintaan aparatur penegak hukum;
c.
persetujuan Klien; dan/atau
d.
perintah undang-undang.
(2)
Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat dan/atau keselamatan hidup; atau
b.
harus dengan persetujuan Klien atau keluarga dalam keadaan tidak darurat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 45
(1)
Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:
a.
memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisinya;
b.
mematuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial; dan
c.
memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diterima.
(2)
Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika Klien merupakan orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang dalam musibah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
ORGANISASI PEKERJA SOSIAL
Pasal 46
(1)
Pekerja Sosial membentuk Organisasi Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.
(2)
Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karier, pelindungan, dan kesejahteraan Pekerja Sosial.
(3)
Pekerja Sosial wajib menjadi anggota Organisasi Pekerja Sosial.
(4)
Pembentukan Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Organisasi Pekerja Sosial dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 47
Organisasi Pekerja Sosial bertugas:
a.
menyusun kode etik Pekerja Sosial;
b.
melaksanakan Registrasi Pekerja Sosial;
c.
meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat Pekerja Sosial; dan
d.
melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap Pekerja Sosial yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 48
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Organisasi Pekerja Sosial berwenang:
a.
menetapkan dan menegakkan kode etik Pekerja Sosial;
b.
memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Sosial;
c.
melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
d.
menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Registrasi Pekerja Sosial;
e.
menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut STR;
f.
menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Pekerja Sosial berdasarkan hasil investigasi;
g.
menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang tidak memenuhi standar Praktik Pekerjaan Sosial;
h.
menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang melakukan pelanggaran kode etik Pekerja Sosial; dan
i.
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK
Pasal 49
(1)
Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh Organisasi Pekerja Sosial untuk menegakkan kode etik Pekerja Sosial.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja Sosial.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Rekomendasi dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan: No.6397
(4)
Rekomendasi dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a.
peringatan tertulis;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pembekuan sementara STR; dan/atau
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pembekuan sementara STR" adalah sanksi yang diberikan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial.
c.
pencabutan STR.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 50
Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan kode etik diatur dengan anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian KesatuUmum
Pasal 51
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPemerintah Pusat
Pasal 52
(1)
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:
a.
menyusun standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan standar layanan;
b.
menyusun standar pendidikan Pekerja Sosial;
c.
menyusun tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi;
d.
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial;
e.
melakukan pengawasan penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial oleh Organisasi Pekerja Sosial;
f.
mendorong tersedianya sarana pendidikan dan sumber daya dalam rangka percepatan penyelenggaraan pendidikan profesi Pekerja Sosial; dan
g.
melakukan pengelolaan basis data penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial skala nasional.
(2)
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Pusat berwenang Menetapkan:
a.
program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial skala nasional;
b.
kebijakan sistem Registrasi Pekerja Sosial;
c.
standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan standar layanan; dan
d.
tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 54
Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPemerintah Daerah
Pasal 55
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:
a.
melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
b.
melakukan pengelolaan pangkalan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;
c.
memfasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
d.
melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial bersama-sama dengan Organisasi Pekerja Sosial di daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemerintah Daerah berwenang:
a.
menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;
b.
mendapatkan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dari pemangku kepentingan;
c.
menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
d.
memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 57
Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
No.6397
Pasal 58
Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi paling sedikit:
a.
berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial;
b.
menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang perlu penanganan Pekerja Sosial;
c.
menyampaikan laporan terjadinya malpraktik yang dilakukan Pekerja Sosial;
d.
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial; dan/atau
e.
menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait dengan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.
Istilah pekerja sosial profesional yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 60
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
a.
Pekerja sosial profesional yang telah melakukan pelayanan sosial tetapi belum mengikuti Uji Kompetensi, masih diberikan kewenangan melakukan pelayanan sosial untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan;
b.
Pekerja sosial profesional yang belum tersertifikasi, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial yang telah melakukan pelayanan sosial diakui sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
c.
Pekerja sosial profesional yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap diakui sebagai Pekerja Sosial menurut Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 61
Rekognisi pembelajaran lampau dilakukan dengan ketentuan:
a.
setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial; dan
b.
setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial dapat langsung mengikuti uji kompetensi sepanjang belum ada pendidikan profesi Pekerja Sosial dan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 62
Institusi yang melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih dapat melakukan tugas dan wewenangnya sampai dengan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Organisasi Pekerja Sosial yang sudah ada harus menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 64
Pendidikan Profesi Pekerja Sosial harus terselenggara di perguruan tinggi paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 65
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerja Sosial harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 66
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 68
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
TJAHJO KUMOLO
Penjelasan Umum
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.
Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerja Sosial. Pengaturan Pekerja Sosial sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia. Selain itu, Pekerja Sosial sebagai salah satu komponen utama penyelenggara kesejahteraan sosial kepada
No.6397
masyarakat mempunyai peranan penting sehingga perlu mendapatkan pelindungan dan kepastian hukum.
Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dilakukan melalui pelayanan yang terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial. Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan:
a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
Undang-Undang tentang Pekerja Sosial mengatur mengenai pertama, Praktik Pekerjaan Sosial yang merupakan cakupan kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan; kedua, standar Praktik Pekerjaan Sosial yang berisi standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dan standar tersebut ditentukan oleh Menteri; ketiga, Pendidikan Profesi Pekerja Sosial yang mengatur kompetensi seseorang untuk menjadi Pekerja Sosial sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial; keempat, Registrasi dan izin praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki STR dan SIPPS, Pekerja Sosial lulusan luar negeri, dan Pekerja Sosial warga negara asing; kelima, hak dan kewajiban Pekerja Sosial dan Klien; keenam, Organisasi Pekerja Sosial sebagai wadah aspirasi Pekerja Sosial; ketujuh, Dewan Kerhormatan Kode Etik yang dibentuk oleh Organisasi Pekerja Sosial; kedelapan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin mutu dan pelindungan masyarakat penerima layanan Praktik Pekerjaan Sosial; kesembilan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.
No.6397
AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH)Vol. 8No. 22024
Berita Terkait
19 Okt 2026
KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Anggaran Penanganan Karhutla Ikut Disasar
KPK menetapkan lima tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB, termasuk adik mantan Kepala BNPB, Suharyanto. Dana darurat itu antara lain dipakai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, dan salah satu pengadaan yang diduga dikorupsi adalah alat komunikasi handy talky.
Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?
Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prinsip one service journey dan one case owner, sistem ini diharapkan menyederhanakan layanan dari pengaduan hingga pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi dan integrasi antarinstansi agar korban tidak kembali terbebani birokrasi.
Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa
Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.
Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat
Data terbaru dari daerah menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial. Temuan ini memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya, yakni PP Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Nomor 17 Tahun 2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026), kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan. Platform yang lalai menghadapi sanksi dan risiko reputasi.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
