Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Abstrak Peraturan

1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. 2. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 38 Tahun 2004; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 3. UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai Jalan Khusus, data dan informasi Penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan.

Tentang
:Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:2
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Januari 2022
Tanggal Pengundangan
:12 Januari 2022
Tanggal Berlaku
:12 Januari 2022
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2022/No.12, TLN No. 6760, jdih.setneg.go.id : 46 hlm.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Hukum Pengawasan Executive: Praktik Evaluasi dan Klarifikasi Terhadap Peraturan Desa Di Kabupaten Kubu Raya

Saliro, Sri Sudono, Subiyatno, Subiyatno
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2025

Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif

Alandi, Hansen, Mayasari, Dian Ety
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024

Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi

Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 2023

Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi

Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 2023

Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang)

Hasmonel, Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Wardhana, Muhammad Aditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2 2025

Pemenuhan Hak Pekerja (Upah Lembur) Berdasarkan Perjanjian Kerja di CV. X

Firensya, Nickita Michaela, Adhitya Widya Kartika
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024

Peran Badan Bank Tanah Sebagai Land Manager Dikaitkan Dengan Fungsi Sosial Atas Tanah

Satrianty, Afifah, Maulisa, Nadia
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 1 2024

Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Pratiwi, Indah, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024

KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN

Rakasatutya, Falahdika, Yuslim, Yuslim, Andora, Hengki
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…