Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1951

Alasan-alasan Pemerintah dahulu untuk mengadakan penilikan pilem terutama didasarkan atas pendirian, bahwa pertunjukan-pertunjukan pilem dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik atas keamanan dan ketertiban umum(politioneel).
Berhubung dengan alasan-alasan ini, maka penilikan pilem dahulu dimasukkan tugas-kewajiban Kementerian Dalam Negeri(Departement van Binnenlandsch Bestuur).
Adapun Pemerintah sekarang berpendapat, bahwa penilikan pilem itu tidak semata-mata ditunjukan kepada kepentingan keamanan dan ketertiban umum saja, tetapi titik berat harus terletak dilapangan pendidikan masyarakat dan kebudayaan dan apakah pertunjukan-pertunjukan pilem itu dapat memberi manfaat yang baik kepada masyarakat Indonesia.
Dari sebab itu dipandang selayaknya,bahkan lebih tepat jikalau urusan penilikan pilem dimasukkan tugas-kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 dari Undang-undang ini.
Dengan perubahan ini Undang-undang Pilem 1940(Filmordonantie 1940, S. 1940 No. 509) dan lain-lain peraturan penglaksanaannya seharusnya diubah juga, sehingga isinya dapat sesuai dengan tujuan itu. Perubahan sedemikian ini akan memakan banyak waktu, maka tentang hal ini dipandang perlu untuk membentuk sebuah panitia terdiri atas instansi-instansi yang bersangkutan, yang akan dapat melaksanakan tugas-kewajiban itu.
Dari sebab dianggap perlu pokok yang ditetapkan dalam pasal 1 tersebut di atas dapat segera dijalankan, maka untuk sementara cukuplah apabila ditentukan secara formil, bahwa kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban mengenai urusan penilikan pilem yang sekarang ada ditangan Menteri Dalam Negeri dijalankan oleh Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.