Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1956
TENTANG PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu diadakan ketentuan tentang pengadilan dan acara pidana khusus untuk anggota Konstituante
Mengingat
:
1.
pasal 89, 102 dan 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-undang No. 22 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 117). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Undang-undang tentang pengadilan dan acara pidana khusus untuk
menetapkan
:
Undang-undang tentang pengadilan dan acara pidana khusus untuk
Pasal 1
Anggota Konstituante diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya
(1)
Anggota Konstituante diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Undang-undang No. 22 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.117) berlaku bagi anggota Konstituante
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Undang-undangNo.75 tahun 1954(Lembaran-Negara tahun 1954No. 150) tentang acara pidana khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku untuk anggota Konstituante
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 1956
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 29 Nopember 1956,
Presiden Republik Indonesia.
ttd.
SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 7 Desember 1956.
Menteri Kehakiman,
MULJATNO
LEMBARANNEGARANOMOR63TAHUN1956
[HALAMAN 3]
PRESIDEN
REPUBLIKINDONESIA
MEMORI PENJELASAN
UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN1956
TENTANG
PENGADILANDAN ACARA PIDANA KHUSUS
UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE
Konstituante sebagai perwakilan pusat kedudukannya adalah sederajat dengan
Dewan Perwakilan Rakyat pusat. Oleh karena itu Anggota-anggota Konstituante
hendaknya juga diperlakukan sama dengan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
1.
Dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 106 yang mengatur pengadilan
forum, tidak disebut Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante. Akan tetapi
Undang-undang Dasar Sementara memberi kuasa kepada undang-undang untuk
menunjuk pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-
pejabat lain yang disebut dalam pasal 106 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara.
Oleh karena itu maka dalam undang-undang ini ditentukan, bahwa Anggota
(termasuk Ketua dan Wakil Ketua) Konstituante dalam tingkat pertama dan tingkat
tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung berhubung dengan kejahatan yang
dilakukan dalam masa pekerjaannya.
Dengan ketentuan ini sesungguhnya anggota-anggota Konstituante dengan
sendirinya juga akan diadili oleh Mahkamah Agung berhubung dengan kejahatan
pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang sebagaimana yang disebut
dalam pasal 106 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara.
Meskipun demikian untuk mencegah keragu-raguan, dalam undang-undang ini
ditetapkan bahwa Undang-udang No.22 tahun, 1951 berlaku bagi Anggota
Konstituante.
2.
Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diadakan aturan aturan khusus mengenai
acara pidana yang dimuat dalam undang-undang No.75 tahun 1954 tentang acara
pidana khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Jaminan-jaminan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam
melaksanakan tugasnya itu hendaknya dilakukan juga terhadap Anggota
Konstituante. Oleh karena itu maka dalam undang-undang ini ditentukan, bahwa
Undang-undang No.75 tahun 1954 berlaku untuk anggota Konstituante.
TAMBAHANLEMBARANNEGARANOMOR1102
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
