Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Peradilan Tata Usaha Negara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:5
Tahun
:1986
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 Desember 1986
Tanggal Pengundangan
:29 Desember 1986
Tanggal Berlaku
:29 Desember 1986
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1986/ No.77, TLN NO.3344, LL SETNEG : 36 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2011

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 18
(3)

Paper Terkait

Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Eureika Kezia Sakudu, Wahyuni Safitri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v9i2.222
Detail Sumber

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HGB YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN DENGAN NOMOR.6729/KEL.SEPINGGANG TAHUN 2006 DAN NOMOR.6730/KEL.SEPINGGAN TAHUN 2006 YANG TERLETAK DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI PUTUSAN NOMOR.05/G/2014/PTUN-SMD

Linda Setia Ningsih, Parlindungan Pasaribu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v9i1.41
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Non Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah

Hari Sugiharto, Bagus Oktafian Abrianto
Yuridika Vol. 33 No. 1 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v33i1.7280
Detail Sumber

INDEPENDENSI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

Binsar Sitorus
Yuridika Vol. 28 No. 1 2013
19 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v28i1.5714
Detail Sumber

GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN

Oheo K Haris
Yuridika Vol. 30 No. 1 2015
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4879
Detail Sumber

PEMBATASAN UPAYA HUKUM PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar
Yuridika Vol. 30 No. 1 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4875
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT AKIBAT TINDAKAN FAKTUAL PEMERINTAH

Bambang Arwanto
Yuridika Vol. 31 No. 3 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i3.4857
Detail Sumber

KEADILAN DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI

Miftakhul Huda
Yuridika Vol. 32 No. 3 2017
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4852
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

Oheo K.Haris
Yuridika Vol. 29 No. 3 2014
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i3.376
Detail Sumber

IZIN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ATAS MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) SEBAGAI INSTRUMEN KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA

Lilik Pudjiastuti, Franky Butar-Butar
Yuridika Vol. 25 No. 3 2010
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i3.254
Detail Sumber

Limitation Of Authority Between Central And Local Governments In The Oil And Gas Business

Wulan, Dewi Nawang, Rusydi, Ahmad Munir, Ahmad Taufiq Rifaldi
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v6i1.1315
Detail Sumber

Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Anajeng Esri Edhi Mahanani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.267
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.