Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2021

Abstrak Peraturan

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam menanggulangi dampak negatif tersebut, Republik Indonesia dan Federasi Rusia telah menandatangani perjanjian. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000. 3. UU ini mengatur pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Ciminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019 di Moskow, Rusia. Perjanjian ini antara lain mengatur mengenai ruang lingkup bantuan hukum timbal balik, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan hukum timbal balik, kewajiban internasional, biaya pelaksanaan permintaan bantuan hukum, konsultasi dan penyelesaian sengketa, serta amendemen dan pengakhiran Perjanjian.

Tentang

:Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Undang-Undang

Bentuk Singkat

:UU

Nomor

Tahun

:2021

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:19 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

:19 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

:19 Oktober 2021

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2021/No.242, TLN No.6733, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/187207/uu-no-5-tahun-2021

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Luar Negeri

Subsektor

Perjanjian Internasional Ekstradisi

Sub Subsektor

Ratifikasi & Aksesi Mutual Legal Assistance

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum

Para Pihak wajib, berdasarkan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (selanjutnya disebut sebagai "bantuan hukum").

Bantuan hukum diberikan sesuai dengan Perjanjian ini jika tindak pidana yang dimaksud, terkait dengan permintaan yang telah diajukan, dapat dipidana menurut hukum Para Pihak. Pihak Diminta dapat, menurut pertimbangannya sendiri, memberikan bantuan hukum juga dalam hal tindak pidana, yang terkait dengan permintaan bantuan hukum yang telah diterima, tidak dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangannya.

Tujuan dari Perjanjian ini adalah secara eksklusif memberikan bantuan hukum dari satu Pihak ke Pihak lainnya. Ketentuan dari Perjanjian ini tidak akan menimbulkan hak bagi seseorang atau subyek hukum untuk memperoleh atau mengecualikan bukti lain atau untuk mencegah dilaksanakannya permintaan.

Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada otoritas berwenang dari satu Pihak untuk melaksanakan haknya di wilayah kekuasaan Pihak lain karena kewenangan tersebut secara eksklusif berada di Pihak lainnya.

Perjanjian ini berlaku untuk permintaan bantuan hukum, yang diajukan setelah berlakunya Perjanjian ini termasuk perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum tanggal ini.

Bantuan hukum juga dapat diberikan sehubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses hukum terkait tindak pidana di bidang perpajakan/fiskal dan bea cukai. h.

Pasal 2

Lingkup penerapan Perjanjian

Bantuan hukum meliputi:

penyampaian dokumen prosedural;

pengambilan bukti;

pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang;

permintaan kehadiran secara sukarela dari saksi, korban dan ahli di hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta;

pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan atau narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan;

mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita, dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana;

pemindahan dokumen, barang dan bukti lain;

pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan;

penggeledahan dan penyitaan;

pemberian informasi, dokumen, dan benda;

bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:

penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi orang tersebut;

pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan

Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. L: √

Pasal 3

Otoritas Pusat dan Otoritas Berwenang

Dalam rangka menyediakan kerja sama yang baik antara Para Pihak dalam kerangka Perjanjian ini, maka perlu ditunjuk Otoritas Pusat bagi Para Pihak. Otoritas Pusat untuk Republik Indonesia adalah: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Otoritas Pusat untuk Federasi Rusia adalah: Kementerian Kehakiman Federasi Rusia untuk permintaan terkait dengan proses persidangan di pengadilan Federasi Rusia; Kantor Jaksa Agung untuk segala bentuk tujuan lain dari pemberian bantuan hukum.

Otoritas berwenang adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh masing-masing Pihak untuk melaksanakan bantuan hukum yang diminta.

Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain melalui saluran diplomatik apabila terdapat perubahan Otoritas Pusat dan otoritas berwenangnya.

Otoritas Pusat dari Para Pihak harus langsung mengirimkan dan menerima semua permintaan bantuan hukum yang diatur dalam Perjanjian ini dan memberikan tanggapannya kepada mereka.

Otoritas Pusat Para Pihak harus melaksanakan permintaan bantuan hukum secara langsung atau mengirimkan kepada otoritas berwenang untuk melaksanakannya. Apabila Otoritas Pusat meneruskan permintaan untuk melaksanakan bantuan kepada otoritas berwenang, maka Otoritas Pusat harus memastikan pelaksanaan permintaan yang cepat dan tepat oleh otoritas berwenang tersebut.

Pasal 4

Bentuk dan isi permintaan

Permintaan bantuan hukum harus dilakukan secara tertulis.

Pihak Diminta harus segera menerima permintaan bantuan pada saat penyampaian permintaannya dilakukan melalui teleks, faksimili, surat elektronik atau jenis komunikasi lainnya, dan permintaan asli harus segera disampaikan setelahnya oleh Pihak Peminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta tentang hasil pelaksanaan permintaan hanya setelah permintaan asli diterima.

Permintaan bantuan hukum harus mencakup:

nama otoritas berwenang yang meminta bantuan hukum;

tujuan permintaan dan deskripsi bantuan hukum yang diminta;

uraian tindak pidana yang terkait dengan permintaan, penyelidikan dan penyidikan, atau proses hukum yang dilakukan, jenis tindak pidana, salinan aturan hukum yang berlaku, yang kejahatannya dapat dikenai sanksi pidana, dan juga jika memungkinkan sifat dan tingkat kerugian akibat tindak pidana ini;

alasan penggunaan dan deskripsi prosedur tertentu yang diminta oleh Pihak Peminta untuk dikuti dalam pelaksanaan permintaan;

identitas orang-orang yang menjadi subyek permintaan, penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum;

batas waktu pemenuhan permintaan tersebut yang dinginkan oleh Pihak Peminta;

identitas, termasuk nama lengkap, nama keluarga(nama tengah) dan alamat dan juga, jika memungkinkan, nomor telepon dari orang-orang yang akan diberi tahu dan hubungannya dengan penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang sedang berjalan;

indikasi lokasi dan deskripsi tempat, di mana pemeriksaan dan penggeledahan diperlukan, dan barang yang akan disita;

pertanyaan yang akan diajukan untuk mengumpulkan bukti di Pihak Diminta;

apabila terdapat indikasi bahwa kehadiran perwakilan dari otoritas yang berwenang dari Pihak Peminta diperlukan, nama lengkap dan jabatan serta alasan kehadiran mereka;

kebutuhan, jika ada, untuk merahasiakan fakta bahwa permintaan tersebut diterima terkait isinya dan/atau tindakan yang dilakukan sehubungan dengan permintaan tersebut;

informasi lain yang mungkin berguna bagi Pihak Diminta untuk melaksanakan permintaan tersebut.

Jika Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tersebut tidak cukup untuk pelaksanaannya, Pihak tersebut dapat meminta informasi tambahan.

Pasal 5

Bahasa Permintaan bantuan hukum, dokumen pendukungnya, dan informasi tambahan yang diteruskan sesuai dengan Perjanjian ini harus disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa Pihak Diminta, atau sesuai dengan persetujuan awal Otoritas Pusat Para Pihak, ke dalam bahasa Inggris. Prosedur yang sama harus diterapkan pada dokumen dan informasi yang diteruskan untuk menanggapi permintaan tersebut.

Pasal 6

Penolakan atau penundaan permintaan

Bantuan hukum harus ditolak jika:

pelaksanaan permintaan akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan dasar lain Pihak Diminta;

pelaksanaan permintaan bertentangan dengan hukum Pihak Diminta atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;

permintaan berkaitan dengan tindak pidana di Pihak Peminta yang tersangkanya telah dihukum atau dibebaskan di Pihak Diminta untuk tindak pidana yang sama, atau yang telah melewati batas waktu;

permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan kejahatan dalam hukum pidana umum;

Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan yang diajukan untuk menuntut orang atas dasar ras, gender, kepercayaan, kewarganegaraan, suku atau pandangan politik, atau jabatan orang yang disangkakan karena alasan-alasan dimaksud.

Kerahasiaan bank atau kerahasiaan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai alasan mutlak untuk menolak pemenuhan bantuan hukum.

Bantuan hukum dapat ditunda atau ditolak oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan permintaan akan membahayakan atau menghambat penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di wilayah Pihak Diminta.

Sebelum memutuskan untuk menunda atau menolak pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan hukum dapat diberikan berdasarkan kondisi tertentu, yang dianggap perlu. Apabila Pihak Peminta menerima bantuan hukum berdasarkan kondisi ini, Pihak Peminta wajib mematuhinya.

Jika Pihak Diminta memutuskan untuk menunda pelaksanaan, atau menolak pemenuhan permintaan, Pihak Diminta harus segera menginformasikan kepada Pihak Peminta melalui Otoritas Pusat beserta alasan keputusannya.

Pasal 7

Keabsahan Dokumen

Dokumen yang dikirim berdasarkan perjanjian ini dan disahkan dengan stempel otoritas berwenang atau Otoritas Pusat Pihak pengirim dapat diterima sebagai bukti tanpa pengesahan atau bentuk sertifikasi lain. √

Atas permintaan Pihak Peminta, dokumen yang dikirimkan dalam cakupan Perjanjian ini, dapatdisertifikasi dalam bentuk lain, sebagaimana tercantum dalam permintaan yang disampaikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

Untuk tujuan Perjanjian ini, dokumen yang dianggap resmi dalam wilayah salah satu Pihak harus dianggap sama seperti di wilayah Pihak lainnya.

Pasal 8

Kerahasiaan dan pembatasan penggunaan informasi

Pihak Diminta berdasarkan permintaan Otoritas Pusat Pihak Peminta harus merahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atas fakta penerimaan permintaan bantuan hukum, konten, atau tindakan lain yang diambil berdasarkan permintaan kecuali kondisi saat pelanggaran kerahasiaan permintaan diperlukan untuk pelaksanaan permintaan. Apabila pelaksanaan permintaan perlu mengecualikan batasan kerahasiaan, Pihak Diminta harus secara tertulis meminta persetujuan dari Pihak Peminta, yang tanpanya permintaan tidak dapat dilaksanakan.

Pihak Peminta tidak menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan bantuan hukum.

Dalam hal Pihak Peminta perlu membuka dan menggunakan seluruh atau sebagian informasi atau bukti untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan, Pihak Peminta harus meminta persetujuan Pihak Diminta yang dapat menerima atau menolak seluruh atau sebagian persetujuan tersebut, jika memungkinkan.

Pasal 9

Pelaksanaan permintaan bantuan hukum

Permintaan bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan hukum Pihak Diminta dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta harus memberikan bantuan hukum dalam bentuk dan sesuai dengan prosedur khusus yang tercantum dalam permintaan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

Apabila Pihak Peminta meminta kehadiran perwakilan otoritas berwenangnya dalam pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta akan menginformasikan keputusannya kepada Pihak Peminta. Apabila setuju, Pihak Peminta akan dinformasikan sebelumnya terkait waktu dan tempat pelaksanaan permintaan.

Otoritas Pusat Pihak Diminta akan mengirimkan informasi dan bukti yang diterima sesuai permintaan dengan tepat waktu kepada Otoritas Pusat Pihak Peminta.

Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan permintaan secara penuh atau sebagian, Otoritas Pusat Pihak Diminta akan segera menginformasikan Otoritas Pusat Pihak Peminta atas ketidakmungkinan tersebut beserta alasannya.

Pasal 10

Penyampaian Dokumen

Berdasarkan permintaan bantuan hukum, Otoritas Pusat Pihak Diminta harus segera melaksanakan atau mengatur penyampaian dokumen prosedural.

Pihak Peminta harus mengirimkan permintaan untuk menyampaikan dokumen berkenaan dengan respons atau kehadiran di wilayah Pihak Peminta dalam jangka waktu yang wajar, sebelum respons atau kehadiran yang telah dijadwalkan.

Pelaksanaan permintaan tersebut harus dikonfirmasi dengan dokumen penyampaian yang mencantumkan tanggal dan tanda tangan orang yang dituju atau pernyataan otoritas berwenang Pihak Diminta, dengan konfirmasi, tanggal, dan cara penyampaiannya. Pihak Peminta harus segera dinformasikan mengenai penyampaian dokumen tersebut.

Pasal 11

Pengambilan bukti di tempat Pihak Diminta

Sesuai dengan hukumnya, Pihak Diminta dalam wilayahnya harus mengambil keterangan saksi, korban, dan ahli atau menghasilkan dokumen, benda dan bukti yang dinyatakan dalam permintaan dan mengirimkannya kepada Pihak Peminta.

Perwakilan otoritas berwenang Pihak Peminta yang hadir dalam pelaksanaan permintaan harus dizinkan untuk menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang dimaksud melalui perwakilan otoritas berwenang Pihak Diminta.

Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diterapkan oleh Pihak Diminta berkaitan dengan setiap dokumen dan barang yang akan dikirimkan, termasuk persyaratan pelindungan kepentingan pihak ketiga atas setiap dokumen dan barang tersebut.

Berdasarkan permintaan Pihak Diminta, Pihak Peminta harus, sesegera mungkin, mengembalikan dokumen dan benda asli yang dikirim berdasarkan ayat 1 dalam Pasal ini.

Pasal 12

Pemberian informasi, dokumen dan barang

Pihak Diminta harus memberikan kepada Pihak Peminta salinan dokumen dan informasi dari otoritas Pemerintahan, yang dapat diakses publik berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Diminta.

Pihak Diminta dapat, berdasarkan hukumnya, memberikan kepada Pihak Peminta informasi, dokumen dan barang milik lembaga atau instansi pemerintah yang tidak terbuka untuk publik, dengan dan berdasarkan persyaratan yang sama sebagaimana bagi lembaga penegak hukum dan peradilan Pihak Diminta.

Pasal 13

Penggeledahan dan Penyitaan

Pihak Diminta harus, selama dizinkan berdasarkan hukumnya, melaksanakan permintaan untuk menggeledah, menyita, dan mengirimkan bahan ke Pihak Peminta yang berkaitan dengan suatu penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum lain untuk masalah pidana yang tertunda di Pihak Peminta, sepanjang permintaan itu mencakup informasi yang cukup untuk membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum Pihak Diminta.

Pihak Diminta harus memberikan informasi tersebut sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta mengenai hasil dari setiap penggeledahan, tempat penyitaan, keadaan penyitaan, dan penahanan selanjutnya dari bahan yang disita.

Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diberlakukan oleh Pihak Diminta dalam hubungannya dengan bahan yang disita yang dikirimkan kepada Pihak Peminta.

Pasal 14

Lokasi dan identifikasi orang dan barang Otoritas berwenang Pihak Diminta harus menggunakan upaya terbaiknya sebagaimana ditentukan oleh hukumnya untuk memastikan lokasi dan identitas orang dan barang yang disebutkan dalam permintaan.

Pasal 15

3. Permintaan untuk menghadirkan saksi, korban, dan ahli di wilayah Pihak Peminta

Apabila Pihak Peminta mengajukan permintaan menghadirkan orang untuk menghasilkan bukti, melakukan pemeriksaan ahli, atau tindakan prosedural lain dalam wilayahnya, Pihak Diminta harus memberitahukan orang yang diminta tersebut untuk menghadap otoritas berwenang Pihak Peminta.

Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut harus berisi informasi mengenai syarat dan ketentuan untuk menanggung biaya dan pengeluaran terkait dengan kehadiran orang yang dipanggil serta daftar jaminan yang akan diberikan kepada orang tersebut berdasarkan Pasal 16 Perjanjian ini.

Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut tidak mengandung ancaman penggunaan tindakan pemaksaan atau ancaman hukuman apabila orang tersebut tidak hadir di wilayah Pihak Peminta Orang yang dipanggil akan memutuskan untuk hadir secara sukarela. Otoritas Pusat Pihak Diminta harus segera memberitahukan kesediaan dari orang tersebut kepada Otoritas Pusat Pihak Peminta.

Pasal 16

Tindakan jaminan keselamatan

Seseorang yang hadir di hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta terlepas dari kewarganegaraannya tidak dikenai tuntutan pidana atau tanggung jawab administratif, ditahan, atau dikenai pembatasan lainnya atas kebebasan pribadi atau hukuman di wilayah Pihak Peminta atas setiap tindakan yang dilakukan sebelum orang tersebut masuk ke dalam wilayah Pihak Peminta.

Orang yang dipanggil tersebut akan kehilangan hak untuk tidak diganggu gugat sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini apabila orang tersebut meskipun setelah bebas untuk pergi meninggalkan wilayah Pihak Peminta, tetapi tidak meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diberitahukan secara tertulis bahwa kehadiran orang tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh otoritas berwenang yang relevan atau, telah meninggalkan wilayah Pihak Peminta, tetapi kembali secara sukarela.

Orang yang dipanggil tersebut tidak dipaksa untuk memberikan bukti untuk kasus selain dari yang dinyatakan dalam permintaan.

Pasal 17

Pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana)

Seseorang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana) terlepas dari kewarganegaraannya, dengan persetujuan dari Otoritas Pusat Pihak Diminta dapat dipindahkan sementara waktu ke Pihak Peminta untuk memberikan kesaksian sebagai saksi atau korban atau untuk membantu dalam proses lainnya yang disebutkan dalam permintaan dengan ketentuan bahwa orang tersebut dikembalikan kepada Pihak Diminta dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta.

Jangka waktu awal untuk orang tersebut dipindahkan tidak lebih dari 90 hari. Atas permintaan dari Otoritas Pusat Pihak Peminta, berdasarkan alasan yang kuat, jangka waktu tinggal dari orang yang dipindahkan tersebut dapat diperpanjang oleh Otoritas Pusat Pihak Diminta.

Perintah dan persyaratan mengenai pemindahan dan pengembalian orang tersebut harus dikoordinasikan oleh Otoritas Pusat para pihak.

Pemindahan orang ditolak:

apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak memberikan persetujuan secara tertulis terkait pemindahan ini;

apabila partisipasi orang tersebut diperlukan dalam proses pidana di wilayah Pihak Diminta;

apabila pemindahan memperpanjang masa tahanan (jangka waktu pemenjaraan) orang tersebut.

Pihak Peminta harus menahan orang yang dipindahkan dalam tahanan sepanjang keputusan otoritas berwenang Pihak Peminta untuk menahan orang tersebut masih berlaku. Dalam hal dilepasnya orang dalam tahanan tersebut atas keputusan Pihak Diminta, Pihak Peminta akan melaksanakan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Perjanjian ini yang berkaitan dengan orang tersebut.

Jangka waktu pemindahan orang di luar wilayah Pihak Diminta dianggap sebagai bagian dari penahanan (termasuk pelaksanaan hukuman penjara).

Apabila seseorang dalam tahanan(termasuk narapidana) tidak setuju untuk hadir di hadapan Pihak Peminta karena alasan tertentu tidak dikenai upaya paksa atau hukuman apapun.

Pasal 18

Pelindungan orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayah Pihak Peminta Apabila diperlukan, Pihak Peminta harus memberikan pelindungan terhadap orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayahnya sesuai dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini.

Pasal 19

Kasus khusus pemberian bantuan hukum Pihak Diminta harus menyerahkan ringkasan berkas perkara pidana dan/atau dokumen dan benda terkait dengan kasus tersebut yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan dan/atau proses hukum apabila diminta, jika otoritas berwenang dapat menerimanya dalam kasus yang serupa, kecuali dokumen atau benda yang berisi rahasia Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, penahanan, dan perampasan hasil tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana

Para Pihak, sesuai dengan hukumnya masing-masing, harus saling membantu dalam menelusuri, membekukan, menyita, menahan, dan merampas hasil dan sarana untuk melakukan tindak pidana. Untuk tujuan dari Perjanjian ini,"hasil tindak pidana"adalah harta kekayaan termasuk dana moneter atau kekayaan lainnya yang berasal dari tindak pidana, secara langsung atau tidak langsung, pendapatan, atau keuntungan lain yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dikonversi atau diubah, atau harta kekayaan yang bercampur dengan hasil tindak pidana.

Pihak Diminta harus, atas permintaan, berusaha untuk memastikan adanya hasil atau instrumen tindak pidana berada di wilayah yurisdiksinya, memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Pihak Peminta dan mengambil tindakan untuk mengungkapkan dana moneter dan properti tersebut, menelusuri operasi finansial dan menerima setiap informasi atau bukti lainnya yang dapat memfasilitasi pengamanan dari pengembalian hasil tindak pidana. Dalam pembuatan permintaan, Pihak Peminta harus memberitahukan Pihak Diminta dasar dari keyakinannya bahwa hasil atau instrumen suatu tindak pidana terletak di wilayahnya.

Di mana, berdasarkan ayat 2 Pasal ini, hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai ditemukan, Pihak Diminta harus atas permintaan memberlakukan perintah penahanan atau pembekuan yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta, atau mengambil tindakan sebagaimana dizinkan oleh hukumnya untuk mencegah adanya transaksi, pengalihan atau penghilangan hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai, sambil menunggu keputusan akhir sehubungan dengan hasil atau instrumen tindak pidana tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

Pihak Diminta harus, sejauh dizinkan oleh hukumnya, memberlakukan putusan akhir yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta atas penyitaan atau perampasan hasil tindak pidana, dana moneter atau properti lain yang diterima sebagai hasil tindak pidana, penghasilan, atau manfaat lainnya dari hasil tindak pidana tersebut, atau properti hasil tindak pidana tersebut dikonversi atau diubah, atau properti hasil penggabungan tindak pidana, atau instrumen tindak pidana. Ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk keputusan atas perampasan yang dihasilkan dalam proses pidana, administrasi dan perdata.

Dalam penerapan Pasal ini, hak dari pihak ketiga beritikad baik harus dihormati berdasarkan hukum Pihak Diminta.

Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, sejauh dizinkan oleh hukumnya dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Otoritas Pusat masing-masing Pihak, memindahkan hasil atau instrumen tindak pidana kepada Pihak Peminta. A

Pasal 21

Biaya

Pihak Diminta harus menanggung biaya pelaksanaan permintaan bantuan hukum, kecuali yang harus ditanggung Pihak Peminta:

biaya terkait dengan perjalanan orang ke dan dari wilayahnya sesuai dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini dan kehadiran mereka di wilayah tersebut, demikian juga biaya lain termasuk yang timbul sehubungan dengan pelindungan orang tersebut dan pembayaran karena orang tersebut;

biaya dan honorarium ahli;

biaya yang terkait dengan perjalanan dan kehadiran dari perwakilan otoritas berwenang Pihak Peminta saat pelaksanaan permintaan sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini;

biaya yang terkait dengan pemindahan barang-barang dari wilayah Pihak Diminta ke wilayah Pihak Peminta dan sebaliknya.

Apabila pelaksanaan permintaan membutuhkan biaya yang sangat besar atau yang sifatnya luar biasa, Otoritas Pusat Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan, demikian juga pengaturan mengenai biaya.

Pasal 22

Konsultasi dan penyelesaian sengketa

Para Pihak atas permintaan salah satu dari mereka harus berkonsultasi mengenai interpretasi atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, baik secara umum maupun dalam hubungannya dengan permintaan tertentu.

Sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian ini harus diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.

Pasal 23

Ketentuan Akhir

Dengan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diamendemen dan amendemen tersebut dapat berlaku sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini.

F 2. Perjanjian ini berlaku 30 hari setelah tanggal terakhir Para Pihak saling memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi.

Perjanjian ini berakhir 180 hari setelah tanggal salah satu Pihak menerima melalui saluran diplomatik pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya atas maksud untuk mengakhirkan perjanjian ini.

Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan permintaan bantuan hukum yang diterima sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini. SEBAGAl BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Negara mereka masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Moskow pada hari ke-13 bulan Desember 2019, dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris; semua naskah adalah autentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku. UNTUKREPUBLIKINDONESDA UNTUK FEDERASRUSIA YASONNAH.LAOLY ALEKSANDR KONOVALOV MENTERIHUKUM DAN MENTERIKEHAKIMAN HAKASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESLA JOTOBOP MEaKIY PECIIYEJIMIKOM MHIOHE3HE II POCCHMCKOM QEAEPALMEN R3AMMHOH IPABOBOM IOMOIM HO YTOJIOBHbIM AEJIAM Pecnymka MHnoHe3ns n Poccnickaa Denepauna, Aanee HMeHyeMbie CTopolaMH, mpHHmMas BO BHHMaHne cyecTByIomne Me>Kay CTopOIaMn ApyKecKne cBn3nH COTPYAHHUECTBO, eJaoecHethToJe yekiHBHoCcOrpyaHnCcTBO MeAyCTopOHaMH BonacT OopbObICHIpccTyTIHOcTbkO, HameperasehpacmmpAT coTpyAHnyecrBo B oacTn oca3ana B3anMmo mpaBoBo HOMOunnOyTOJOBHbiMAeJaMIyTeM3aKnouehnsHacroucioLoroBOpa OcHoBLBaCbHapuHuHnaxcyBepeHHorOpaBcHCrBa, ICppnrOphanhHoienocTHOcTn, HCBMCmaTeJhCTra RoRHyTpeHHHeJenaHB3aMMHoBbirOAbl, AOIOBOpHJHCL O HMKCCJCJyTOHEM: b: CraTba 1 Oos3aTeJibcTBo uo oKa3aHhko upaBoBoi omomn 1.CTopoHI B cooTBeTcrBun cHacTosuum LoroBopom OKa3biBakoT Apyrapyry B3anMHyO paroByO noMom nOyronorHhiMneaM(Aanee-npaBoBas noMomb). 2. IIpaBoBaa noMomb oka3biBaeTca B cooTBeTcTBHH cHacTosuHMZoroBOpoM, ecnn AesHne, B cBa3H CKoTOpbIM nOcTyInn 3anpOC, sBJseTcs yroOBHO HakasyeMbM coracHo 3akoHonaTenbcTByoenx CTopoH.3anpamBaeMaa CTopola MokeT no cBoeMyycMoTpeHmo Oka3aTb mpaBoByonoMoubTaKe BCyuaC, Ccn acHne, B CB3nCKOrOphIMHOcTymu 3apoc, He sRJseTc yrOJoBHO HaKa3yeMbIM cOracHO ee 3akollonaTesLcTBy. 3.HacTOnmnorOBOp HMeeT ueJbkO HCKOumreIbHO OKasaHnC OμHon CTOpOHO mparoroi nomomn ApyroiCTopoHe.IlonokeHms HacToauero JoroBopa me BenyT K BO3HHKHOBeHMOyKaKHX-no m3n4ecKhXHKOpAn4eCKX JmupaBaOJyaT W HcKoyaT AoKa3arebcrBa Jno mpensTerBoBaTL ncnomenmIo 3anpocao mpaBoBoǔnOmOmn. 4. HacrosmnJoroBop He npenocTarJseT KoMneTeHTHbIM OpraHaM OμHo n3 CTOpO paBa OcymecTBnATLa TeppnTopmn pyro CTopoHb HoHoMoun, Koroph OrHCCcHhl HCKmOuuTemhHO KKOMneTEHumM OpraHOBApyTOCTOpOlbl.

HacToamnJoroBOpnpHMeHneTe B orHomehun3anpocoBOmpaoroinomom, mocryumrumxnocJe RcrynneHu Bcny HacTosmerooroBopa, nakeecJnOHn cBa3aHbI CnpecTynJeHneM, cOBepmeHHbiM AO BctyuieHns B CHny HacTosuCrO Lorobopa.

IlpaBoBaa nOMOuMOKeTTakkenpeμOcTaBJsTbcA BcBs3nCpaccJicAOBaHnsMm, yrOJOBHbIM HpCCICOBaHMem WJH CyeHbIMpa3OmpaTeIbcTBOM BOTIOmeHMM HaioroBbIx(φuHaHcoBLix)HTaMoKeHHbIxnpecTynneHuH. \ g. Crarba 2 OobeM HpaBoBoM noMOmm 1. TIpaBoBas HoMOub BKOqaeT B cea: a)BpyqeHHempOeccyamLLix AOkymeHIOB; b) LOJyCHnCZOKa3aTeJhCTB; c) yCTaHOBHNEMECTOaXOHEnTnHRauMOpCAMETO d) BI3OBCBeTeJ, nOrpHEBuXSKCHEpTOBHXOpOBObHO BKB KoMeTeHTHbropra 3anpamBaoueCTopoHhr; e) nepenagy Ha pemucoepamuxc non cTpae mnoTbibaomnx HaaHNE B BC m CBOOm S yaCT B yTOnOO cynompouaroncrBe na Tepputopun 3apaumBarome CTopom B Katecise cBaaeTeemoTepenmnX upOmoCrBa xmpOneccya aeicrBn, yKa3aHHbixB3apoceompaBoronoMomn f) ocymecTBenne Mep o 3aMOpaaBaHuO, H3bsTmoapecTy, KoHuckaun JOxoZOB, nOJyeHHhx Bpe3ymbTaTe npecrymHoAesTeTbHOcTn, R CpecTB coBepmeHusipecryLicHns g) epenayOKyMenTOB, TpeAMeTOBHHbiXAOKa3aTCTCT h) upenociaieHne pa3pcmeauHampwcyTcTBne mpn ncoHeHmm 3anpocao mpaBoBomoMOmkmpencTaBnieJekoMmeTeHTHhx OpranoB3apamnBakoue CrOpOHsI; c6siCK BbleMky; j)IpeAOcTaBTEhe HnOpmann, JOkyMeHTOBMmpCaMeTOB; k)mOObIeApyIME BMbIpaBOBOOMOH B COOTBeTCTBun C LeJsM HaCTOsErO LoroBopa, Hempormropeqarmne 3akoHoarenbcrBy 3anparraemo Croponb. 2.HacTosHoroBOpmeupHMeHRercs BoTHocHua: a)apcera anpan mooro nma cbo ba oro a b)mepean OcyheHHbIX s OriBam HaKaan; c)mepenaucyAOpOmaBOAcTBa EO yiOJiOBHEMeJiaM. CTaTbs 3 LeHIpavIbHble H KoMnereHrHhie opraHhI 1. B uensx ooecieueHns Hauicacro corpyAHuyecTra CTopoH B pamKax HacToamerooroBopaHa3HayaioTcsueuTpaLHLleopraHLiCTopoH, KoTopbiMn HBJIHKOICH: OTMuOHe3nckoCTOpOHbI-MnHHCTepcTBOHOCTHLnnOpaBaM 4eJOBCKa PecuyOJuKnMHJOHe3mu. oTPoccHHcKoiCrOpOHbI: MuHncrepcTBOOcTHunPoccuickoiΦeAepaumn-TO BonpocaM, cB3aubIMc aesTeJbHocTbio cyAoB PoccuickoH Φenepaunn; TeHepaThHasnpokyparypaPoccuickoeaepalun-noBceMHHblMBonpocam Oka3aHns npaBoBoǐnoMoun; 2.KoMneTeHTHbiMn OpIaHaMn BJisrOrCs OpraHsiCTopOH, ynonHoMoueHHbIe KaKO W3CTopoH HaoCymecTBJeHneTexHJnHIbIXAecTBn, sBJOmnXcnpeAMeTOM 3anpoca onpaboboinomoun. 3.CTopoHhi He3aMennTebHO yBeaoMsIOT Apyr ApyTa nO AMnoMarheckuM KaHaaMOH3MeHeHnn CBOnx ueHipaJibHbiX OpraHOBn CephI Mx KOMneTeHuH. 4.LeHTpaiLIe OpraHbI CTopoH HenocpeacrBeHHo HapaBJsoTu no.TyuaroT 3alpOcbI O IpaBOroi noMomH H OTBeThI Ha HMX. 5.LeTpaHbi opraH 3apanBacmoiCropoHhI ncnonHseT 3anpocO npaBoBon HOMOun HCIOCpCAETREHHOHJM HanpaBJSET erOIA BbInOEInA KOMneTEHTHOMy oprany. Ecnn meHTpanhHhii opraH 3apaunBaeMoǔ CTopoHbI HapaBJser saupoco mpaBOBOnOMOmn AS HCHOHCHn KOMnETEHTHOMy OpraHy, OH cOAecTByeT OnepaTuRHoMyHHaecameMy HcnOelmiO 3anpocaTHMKOMicieHTHbM opraHom. V: CTaTba 4 Φupma H couepcahne 3aupoca o upaboBou nomomn 1.3anpocOnpaBoBoMnoMomn cocTaBnsercsBnucbMehHoΦopMe. 2. 3anpamnBaemas CTopoa npuHnmaerKHcnoJHehuo 3anpoconpaeoBoǔnomouu HeMeAehHO HOCC CIO HOyCHnS nO TCnCKCY, aKCy, SEKTpOHHO nOuTe H pyrOMynOaomOMy Bmy cB3n, TpnSTOM 3anpamnBaomasCTopOHaB Bo3MoHo Cojee kopurkmi cpokupeacrauser opuruHan3anpoca.3anpambaemas CTopoHa mopmnpyeT 3anpamBaromyo CTopoHy o pesynbrarax ncuouhcHm sanpoca o mpaBoromomOun TOkO p yCorn non Ero OpmrmHaa. 3. 3anpoc o mpaboboǔ nomomn coaepkuT:

HauMcHoraHue KomereHTHoro opraHa.3anpanBaroueronpaBoBy1O noMoub; b)Le.b 3anpocan onncahne sanpamnBaemoipabobouomomn;

OmHcaHneAesHus, BcR3ncKoTopbIMmpoBoanTcampOBepkacooeHnsO mpecTynneHHn, paccnenoBaHne Hin cyacOHoc pa3uparenhcTro, ero OpuAnuecKyOKRamuKaHO, TeKCT 3aKOHa, BcOOTBeTcTBnncKOTOpbiM nesHne BJseTcn yrOJOBHO HaKa3yeMbiM, a Takke(no BosMoHocin)xapakrep npa3mepymepOa, upmumHchHoroB pe3ymhTareToroeaHn

oocHoBane npuMeneHmn n onHcaHne Ocobix mpoucayp, Korophie salpaunBakouasCToponapocwTpuMehnTpnncnoemmn3anpoca naIe, HaeHTuuuHpyOmne m, B UrHOCHun KoTOphixnpOrOnT mporepka coouchns o mpecryn.ehmn, paccnenoBane HnucyπeHoe pa3upaTeJTbcTBo;

enaembius sanpamBaromeiCropohi cpokucnomenmg anpoca; g)noHble φamnn, nMea(orrecrBa)n aapeca, aTakke(uoBo3moHocrn) HOMepaTeneoHoBJu, KoTOphIeOJKHhIbITyBeAomeHbI, H HXoTIOmeHne KBeayemyc paccneoBaHnoHJn cyAeHomy pa3uparbTry h)yka3aHneHa pacloocHncnomncaHne Mecrarne HeoxonMonpon3BecTn ocMoTpnobick, aTakkempeAMeTOB, noeahxn3bink

Bonpocbl, koiopbic HcoōxouMo 3anaTh ang no.TyyeHng noka3aHnǔ Ha TeppnTopHnanpaumBaemoCTopoHbi; V:

j)Bcuyuae upocbbiompmcyrerrwnnpu ucnonHeHun sanpocanpeacTaBure.Te IKoMneTeuTilix opraloB 3anpaunBaroueCTopoHbI-nxnoJHbie nMeHa, AOJDKHOCIMNOOCHOBAHHE HEOXOHMOCTH MXTPHCYTCTBH;

B cnyuaeneoxonmMocTnnpocbyocomonehnnKoHnehunaibhocrmB OTHomehmnakTaHoyehms 3alpocaOmpaBoBoinoMomn, eroconepaHn H(Hnn)moorOeHcTBng, IpeAnpmHgTOrOBcBa3uC3anpOcOM; 1)yApyy mHopmanuO, Korpas MoeToka3aTcnoeaHo 3anpamnaemoi Croponean ncnonelns anpoca. 4.Ecm 3aupaunracmas CTopoHa cunTaeT, yTo cBeeHns, yKa3able B 3anpoceo mpaBOBO nOMOn, HAocTaToHb ErO HCOHeHm, Sra CTOpOHa MOT 3pOCIOOmTO MOMO. CraThs 5 A3LIKH 3anpoconpaBoBonoMomn, mpmaraeMbieK HeMy aokyMehrb nAoOmHuTenhHas HHopMans Bpamkax Hacrosmcro Jororopa conporosaakoTe nepeBooma ssbik 3anpaunBaeMoCTopOHblJnononpenBapnre.bHoiaorOropeHHocTneHTpanbHbix OpraOB CTopOH Ha aHrIuMcknM3bik.AHaIOrm4HsiimopnoKmpMMeHeTcK LokyMeHTam nuHpopMalhn, HanpaBiseMLiM BKatecTBeoTBeTa Ha3apoc. CTaTba 6 Orca3 HJin orcpouka B oka3aHmn mpaBoBo nomomn 1.BnpaBoBon noMoun ouka3hIraeTcs, ecan:

ncuoJHeHne 3anpoca o mpaBoBo nomomn MoxeT HaHecrn ymcp cybepehurery, oe3ouachocrn, myonmqhomynopamcy munapyrum cymecrreHHbiM HHTepecaM 3anpauBaeMoiCTopoHbl;

neoHeHe3anpocaompaBoronnomomnmpoTuBopeuT3akoloaaTeJbcTBy 3anpauraemoH CTOpOHbI H.in Ie cooTBercTByeT nOJoeHusM HacTosmero JoroBopa; l:

c) 3ampocompaboBonoMounkacaercaesHm,3akoropocJmO, npmrekaemoe KyrOJOBHO OrBcreTBeHHOcTn Ha TeppnTOpHn 3anpamnBaOueǎ CTOpOHbI bLO OcyKAeHO H OnpaBAaHO 3alpammBaCMOCTOpOHO CR3n CTeM e LesHneM HiH IOKOTOpOMy HCTEK CpOKAaBHOCTW;

3anpocompaBoBonOMOmu KacaeTcmpecTynnehuspoimB BoeHHoicJyhI, KoTopOe He sBscicy upecTyneHnem nO omemy yro.oBOMy 3aKOHOmaTeJbcTBy;

3anpamuBaeMas CropoHa Meer Reckne ocHoBaHng noaraT,4To 3anpoco mpaBoBonomomnpeacTanecmenompeJeaoraHms anonpuaKy pacbi, nona, BepoucuoBc, aHu, TpaancTBa, HaunouabuocTHHnno mOTKMHM OnOO TOOJ MOr nanecen yuepnonooom3srnx mpm. 2. CCbUTKa Ha aLIKOBCKyIO HIH HaJnOrOByO TaHHy HC MOKeT cnyKuTb acOmOTHbIM OCHOBaHnemis OiKa3a B OKa3aHnn mpaBOBO nOMO. 3. 3anpaunBaeMas CTopoha Mocr orcpounThHanorka3aTBHcno.enn 3anpoca OHpaBoBoHomon, ecnnCuHraeT, qTOerOHCoJHeHneMoKerHaHccrymcp Wn3aTpynTOcyecTBeHnepacCeoBaHnsanncyneHoropa3mpaTecTBa mpoeoaHMOrO Ha cCTeppuTOpmn. 4. TIepennpnHsTnempemehns ooorepouke m.n orkase B ncnonnennn sanpocao uparoroinomoun 3anpanBaemas CTopoHa paccMarpuBacr Bonpoc o Tom, Moker Jn mpaBOBas nOMOub OhIih Oka3aHa Ha ycnoBhx, KOTopble OHa Cumract Heooxoumhimn.Ecn3anpammBaiomas CTopoHa coauacrcs Ha oka3aHne npaBoBonomomn Ha Taknx yeJnornsx, oHa oos3yeTca comomaTb Hx. 5.1 Ecn 3anpanBaeMaa CTopoma nphHuMaeT peucHne oo oTkase B oka3ann npaBoBonoMomnmnCeorpok, oHayBenomnTosTomanpamnBaouy CropoHy uepe3 eeueHTpabibiiopraH cykasaHnemmpuuuHhITakoro pemeHna. V: CTaTba 7 LeHcTBHTe.TbHOCTb JOKyMeHTUB 1.JokyMeHTbl, mpencTaBneHHble BpaMkax HacroscroLororopa uynocTorepeHHble repoBoǔ neuaTbko KoMcrchtHoro opraHa Hn HeHTpaTbHoro oprala HanparnoueCTopombl, nphiMaoTcne3uxneransauunmm uHoiopmh 3aBepeHns. 2. TIo pocLe3apamBaroue CTopoHblokyMcHrhl, HanparsembIe BpaMkax Hacrosuc1oJoroBopa, MoryTbITb3aBepeHblHIbiMopa3oM, yKa3aHHbIMB 3anpoce o mpaBoBo nomomn, CcJn ro He nporuropeunT 3akoHoaare.cTBy 3alpauuracMoi CTopoHbI. 3.ns ene HacTosmerooroBopaAoKyMChrbl, KoTophle sBkoTcouunanibiMH HarppuTOpWnonHoiCTopOHbl, npm3uaOTcTaKOBbiMnHHaTeppurophnupyroi CTOpOHbI. CraTba 8 KonnAehunaJibhOerb n OrpanngcHnn B Henonb3OBannn HnOpMaunn 1. 3anpamnbaemas CropoHa no npoche nenTpabHoro opraa 3anpamnBaromeǔ C1OpOHhI oOecne4HBaeT B COOTBeTCTBHn CO CBOuM 3aKOHOZaTeThCTROM KoupnneHunanbhocrb B orHomehun pakTa noyyeHns 3apoca o npaBoBo nOMomn, erO cOAepKan Hn OorO AeHcrBus, mpCAmpHHTorO BCB3Hc 3anpocom, 3a nckjoycHnem Tex cyyaeB, koraa ornacka 3anpoca sBjscrc HCOoxOJHMOHJ erO HCnOJmeInA. EcIn pu uCOiHCHMn 3apOCa OmpaBoBonOMOmn BO3HHKaeT HeoxonMOCTh CHRTns SrOrO OrpaHnqeHna,3anpamnBaeMas CTOpOHa BncbMcHHoopme 3anpanBaer pa3pemeHne 3auipamuraromeiCropoH, e3koToporo 3anpocHe MCHOJHACTCA. 2. 3anpaunbaouasCropoha e3mpenapnrebloropa3pemeHna wanpaumracmoi CropohhIHe ncnobayer mopMaumoHnaoka3arebTRa, TOyeHHbleBpaMax HacrosueroLororopa, as wHhix ueTe, KpoMe yka3aHHbix B3anpoceo mparoroi TOMOIH. b. 3. B cayuae ecn 3anpammBaromen CropoHe moHaoourcs mpeharb orackcn CLOJ3ORATTOHOCTOHIACTHOOyEHHIeHHOMAOH Jora3atecTBa ann uenen, Heyka3aHHbix B 3ampoce o upaBoBoinoMoun, oHa sanpauneaercoorrerciryomcepa3peucHncysanpamnraemoiCTopoHh, Koropan MOKeT COrIachTbCA HJh OTKa3aTLnO.IOCTLIO HInacTHHO B TaKOMpa3peHnn. CTaTba 9 MenOviheHne 3anpocor O mparOro nOMOmn 1. McnOJHeHne 3aTpOcOr o mpaBoBoi nOmomn OcymecTBseTcA B coorBercTBHnC 3akoHonaTeTbcTBoM 3anpaunBaeMoCTOpOHbIH HOJOKeHnMu Hacrosero Loruropa. Ilo mpocbe 3anpauunBaiomen CropoHb 3anpamnBaeMas CropoHa okashiracr HpaBoByH Homomb B Opme n B cooTreTCTBnn CO cHenablo npOenypO, koTopbeyka3alblB 3anpoceompaBoBonoMoun, ecn sroHempormropen 3akoHonarejberBy 3alpaumsacmoiCropoHhl. 2. Ecnn 3anpaunBaromas CTopoHa oōpauaercs cupocbōoǔ o mpncyTernn npencraBnreJecCKomnercHTHhIxOpraHornpuHcnoJHeHmn 3anpocaOnpaBOBo noMomn,3anpaumBaemasCTopoHa yBeaoMsereeocsoem peieHmn.Bcnyyae IOJOKHICJbHOTO pCuChHs 3anpammbaroman CTopola3a.iarobpemehhO yBenOMieTcA O BpeMeHn H MecTe HcnOJHeHns 3anpOca O paroronOmOmn. 3. LlcHTpanhHsi opraH 3anpamnBaemoǔ CTopOHb cBoeBpeMeHHO HauparJseT noyTeHhbleB pybTarncuoJnchns 3anpocaompaBoBonoMomn mnopMamo HAoka3areJibciBa ucHTpajhHomyopraHy3anpaumBaloueiCTopoHbl. ECJ HEBO3MOHOHCHO.H3ampOCOmpABOBOnOMOMOOCTIOH qacrmuHo, eHTpanbHbiopra 3ampammBaeMoCropoHbl He3amcnrenhHo cooōuaeT oo rom ueHipaHomy opraHy 3anpamnBaiomei CTopoHbl H HHopmupyer o npngnHax, npensTeTByommx ncoJHeHmo 3anpuca. v; CraThs 10 Bpytene aokyMeuroB 1. BoncnonHeHne 3anpocaonpaBoBonoMoun eHTpanbHbiopraH 3anpaunBaemoǔ CTopoHbl He3ameaiuTebHOocyuecTBnser mn opiaHn3yer BpyueHne mpoueccyabHbIXoKyMeHTOB. 2. 3aupamsakomas Cropona nepcaaeT 3anpoc o Rpyuemmn nponeccyanbHbix nOKyMeHToB, KoTOpbIe IpeycMaTpuBaroT OTBeT Hn ABky Ha TeppnTopno sapaunBakouciCTopOHhl, BpasyMHhIe CpokuAOHaMeueHHbIx OTrera mn sBKn. 3. McnonHeHne3alpocaoBpyeHunmpOuCccyajibHbIxAOkyMCHTornonTrepnaeTc HOKyMCHTOMOBpyCHnCyKaaHHeNaTI nOnnChO aApecaTan 3aBJeHMm KoMeTeHTHoroopraHa 3anpaumBaeMoiCTopOHbl, BKoropommoArBepkaoic pakT, naTa u nops, okBpyueHng.3anpamBaromas CTopoHa He3aMeaiuTebio mmφopMupyercsOBpyieHunAOkyMeHToB. Crarbs 11 TomyueHne Aoka3aTe.TbcTB HaTeppnTopnu 3anpamHBaemonCTopobl 1.3aupaunBaeMasCTopOHaRcooTReTcTRHn COcBoHM 3aKOHOaTenbcTBoMnOnyaeT Ha cBoeǔTeppnTopnn noka3aHnscBnaeTeneu norepneBunx, sakioucHns SkciepTor, nokyMeHThl, mpeAMerbI u ApyTue aoka3aTenlcTBa, yka3anble B 3anpoce, H mepenaeT nx anpamnBarouen Cropone. 2.llpeacTabhTeJam Komnererulxoprallob3anpaunbakoueCropohbl, pucyrcrgykouum mpn ucnonHeHmn 3anpoca pa3pemaerc opmyampoBar Boulpochi, KoTophIe MoryT bb 3a, aaHbI cooTBercrByIomeMy amuy epe3 npencTaBureJsKoMnereHTHoro OpraHasaipaunBaemoiCropoHhl. 3anpamnBaiomasCToponaco.moaaeT nobleycorusoroBopchHhie 3anpanBaeMoǔ CiopoHoi B orHomeHnn nepenaBaeMbIx e oryMelToB H peAmeToB, B TOM unce Kacaiounecn 3aunTbI npaB TpeTbux JHu Ha TaKue AOKyMeHTbIHmpCAMCTbI. V:

4.3anpauubaromasCropoHa Bo3BpamacT IoTpcooBaHmo 3arpamBaemoiCTopoHhi B Bo3MoHo onee KopoTknǔ cpOk OpurhmaIlI nOryMenToB n npeMeTl, HepeAaHHbIe CMB COoIBcICrBnnCuyHKIOMIHaCiosmCMCTarbH. Cratbs 12 HpcAcTaBJIcHHC HHφOpMaHH, AOkyMCHTOBHmpeAMerOB 1. 3anpaunBaemas CTopola npenctaBnseT 3anpaunBaioue Cropone Komn AOKyMeHTOB H HHOpMaLMOrOCyaapCrBeHHbIX OpIaHOB, KOrOpbICB COOrBCrCTBun cee3akoHonaTenbcTBOMsBioTcomenocTymLIMn. 2. 3apanRaeMas CTOpOHa MoeT R COoTBeTCTBHH cO cBOMM 3aKOHOMaTeJbcTBOM npencTabuTb 3anpaunBaiomeCTopone ouie mnopmalmo, aokyMeHtn HpeMErb HaxOumccs BO BaACHun TOcyAapCTBeHHorO OpraHa, He HMerone omeroocTynaBTo cTeneun n a Tex xe yJoBmsx, Kak oHnbunbIocTynhb eecoOciBeHHbiMpaBOoxpaHnrcJbHhiMncyeOHhIMopraHam. CTarha 13 OobicK H BbIeMka 1. 3arpamnaemaa CTopoHa B To Mepe, B Kakoǔno3BonseT ee 3akoHOaaTenbcTBO, HcnouHseT3anpocbi ooObicke, Bbicmkcnnepenaue3anpammraroueCropoHe obIxMaTepnanOB, HMeiOmmXOTHOmeHneKpaccJeaOBaHuO nin HHbIM mpOLecCyanbHbIMAeHCrBmmB CB3nCmpOn3ROnCTBoMTOyrOnOBHOMyeJyB 3arpaunBaIoeCTopoHe, mpnyCoBnn, To coorBerrByKun3aupoc BKIouaeT BCeO AOCT1OuHO HHOpManMm, UTOHBCOOTBETCTBMnC3aKOHOaTJCTBOM 3aupamraraemoiCTopoHhI TaKne eicTBnaLLIn OocnOBaHHEIMn. 2. 3anpammBacmas CropOHa mpeacTarseT nHopmaumIo, KoTopaa MoeT LITb HeooxomHMa 3anpaunBalome CTopoHe, oTHocnrebHo pe3ybiaroB mooro oblcka, Mecia msbim, ocTosremhTr 3aTman nocJenyIOmerOxpanens H3bsTbIX MaTepHaJoB. 3. 3anpammBaromas CTopoHa comogaeT moule ycJoBna, oroBopeHHle 3anpamnBaeMO CTopOHoǔ B OTHOueHmn JoObIx m3bsrbIX MaIcpHaJOB, ncpeaaracmhix 3anpammrakomeiCTopoHe. CTaTba 14 yeTaOBJeHne MecTOHaxOKAeHn H HIeHTnHRauHs JHu H HpeAMerOB KoMnereHTHbie opraHbl 3apaumBaeMoi CropoHbl peaupuHuMaoro 3aripocyO mparoroinoMoun mpeyCmoTpeHHbIee akoHoaaTencTBOm MEpln yCTaHOBnennn MecTOHaXOEHnSHHEHTnKaLn Mu HIPAMErOB. CTaTba 15 Bbi3oB cruaeTeJei, noTepncBunx H 3kcnepToB Ha TeppuropHIo 3anpamHBauomeH CropuHbl 1.Ecnn 3anpaunBarouanCTopoHa npencTaBsersalpoco BbiorcJmnasna noka3aHni, npoBeaeHna akcnepTh3bI nn HbixnpOueccyanbHbIXneHcTBnǔHa cBoeǔ Teppuropnn, 3anpamnBaeMas CropoHa coouaer siomy mty o Iphiauehun sanpaunsaroueiCTopoHhisrnTc BeekomnereTible opralll. 2. 3anpoco Bbi3oBe nma ocH cocparb cReneHngoycnoBuxH nOpKe onuaThIpacxooB, cB3aHHbIxcsBko Bi3biBaeMoro JhLa, aTakke epcueHb TapaHTHǎ, KoTOpbie npeAociaBusorcs CMy B cooTBeTeTBmn co cTaTbe16 HacTosumero LoroBopa. 3.3anpoco Bbl3oBe nua HenoJe coacpaTypo3puMeHeHnnphyen un HakaraHm B cyuaeHesBkn roro Jmna Ha Tepprropuo apaunBaoue CTopOHbI. 4. Bbi3biBaeMoemloaopoBonbHOnphHnMaerpeucHneo sBke.IleHTpanhHbiiopraH 3apaunBaemoiCropoHhI HeamenTenbHO mHopMnpyeT LeTpanbHbi OpraH 3anpamnbaiomen Cropohblo pemehnn sroro Jmua. V: CraThs 16 TapaHTHn, upenocraBJneMbie Bbi3biBaeMoMy JHy 1. JmO, Bnrmccs no Bbi3ory BKomcicHiHb OpraH 3anpammBaouCCropoHb1, He MOKET He3aBnCuMOOT erO FpaaHcTraTh mpmReueHOKyTOJORHoi aAMnHuCTpaTuBHoH oTBeTeTBeHHOcTn, B3TO nOA cTpaKy Hn nOaBeprHyTO OrpaHneHno CBooIHn HakaraHnO3aHneCOBpehHoAoEro BnaHa TeppuTopnto 3anpaunBaroenCTopoHbI. 2. BLiBaHHoe nnO yTpamBaeTmpaBo Ha HenpukocnoBeHHocTL, mpeycMoTpenoe B HyHKTCHaCrOuCMCraTH, BTOM CJY4aC, CCMOHO, uMC BO3MOKHOCrbHOKMHYT TeppuTopuio anpamnBaiome CToponL, ne cneano sroro B Tetenne I5 cyTok co AHR BPyEHn EMY HHCbMeHHOrO yBAOMIEHnR O TOM,4TO EIO LpHCyTCTBH nepecTaJo LiTbHeoxoanMbiM is cooTBercTByIoueroKoMneTeToro oprala, Hn, HOKhHyBSTyTepptiOpHO, BOCJeCTBuHBO3BpaTmIOCbHaHe. 3. BbiBaHHoe nuo He MokeT birb npnHyKaeHokare noka3aHni noneny, He yka3aHHomy B 3apoce. Crarha 17 Hepeaaqa Ha Bpems Jnn, conepsamnxca noa cTpaakei (B TUM 4HCJe OTObIBaOmHX HaKa3aHHe B BHAe JIHueHHS CBOOOAb) 1. Jluo, conepkaeecs noA cTpare(B Tom unce orbiBaromee HakasaHne B Bne JHmeHnn cBooobi), He3aBHcHMO OT erO TpaaHcTBa MOker brrbCcoiacn neHTparhhoro oprana3anpaunBaemoǔ CToponbl nepeaallo na Bpems 3anpanBaome CTopoHe s Aaun nokaaHnB kayecrBe cBnercJ mn orepneBmero mno a npom3noncrna mmx mpoueccyanbimx ecrBnǔ, yka3ambixB 3anpoceompabobonoMomn, pnynoBun, To aTo nmuo yaer Bo3Bpaeho 3anpamnraemoiCTopoHeBonpeneeHHble ero cpoku. 2. TepBu4HbCpok, Ha Koropb JmuO MokcrbrbCpCaHO, HeMoKeT nperhImaT 90He.looocHoBaHHomy xonaracrByueHTpaTbHoro opraa3anpanBarOueǎ CropoHbi CpOK HpcObiaHms nCpaaHHoro mna MOeT hT mpOnH HeHTpaJbHbIM OpraHoM 3anpamnBaeMo CTopombI.

A 3.TopAoknynoBmnepenainBo3Bparanua cornacoBiBarorcLenTpanbbiM OpiaHamn CropoH. 4.Bnepeaare Jnua oTka3biBaercs B cJyuasx, ecn: JuO, coauco CpaBToM ce obiBame HaasaHneB Bune Jnmenna cBooonLi), naeT ua oTo nucbMemoro coraacna; HCOxOAHMO yuaCIC STOrO La B yIOJOBHOM CyOupOu3BOACIBC ocyuecTBsemoM HaTeppuTophn 3anpamnBaemoi CTopoHLI; c) mepchaya mpnrcpokmpbiBaHnsamo cipai(orbisahm Haka3aHns B BHAe JMmeHMs cBooaLI). 5. 3anpammraromas CropoHa oos3ana conepxarh nepenarHoe mno mon cTpae noka ocTaercs B che pemeHne koMeTenTHoro opraHa 3anpammBaeMoi CTopoHbl oero conepaHmn noncTpaxei.B cayuae ocrooonehng m3-non cTpan nna nepeaaHHoro no pemeHnio 3anpanBaemoi CTopoHb,3anpaunBarouas CTopoHa mpuMeHseT K sromy muy nonoeHus cTare 15, 16 n 18 HacTosero oroBopa. 6. BpeMmpbiBaHmHcpaaHHOOuaBHCTpionsampammaOCToOH 3acnThiracrc RomiCpoerOcoepaHnsoncTpaei(BToM cn BCpO oTbiBaHnn HaKa3aHnn B BnAe InueHns cBoOoabi).

EcnconepaeecocTpaemo(BTomnceoriBaiome HakasamneB BHAeJMeHusCBoOoμbHeacI COracuBmTbCsB3anpamurakOyOCTopOHy, OHoHeyT3aOTonobepriyTo MepaMnphyennn nnHakaaaHnO. CTaTla 18 3auhTa JiHua, sBhBmerucs HU Bbi3ory Hih uepeAaHHOrO Ha Teppnropnio 3apamnBaiomen CTopouLi B cnyuae HeoxouMocTn 3anpaunBarouaa Cropoua oecnetmBaer 3amnryJna BHBuErOCA IO Bbi3OByHJnHEpCaHHOIO Ha CCTCPpmTOpHOBCOoTReTCTRMnCO craTbaMn 15 n17 HacTosmeroLoroBopa. Vi CTaTba 19 Ocoobie cJlyyan oka3aHns npabobon noMomn 3anpaunBaemasCTopOHanpeAcTaBseT Bbinnckn n3 yronoBHbIXeTH(un)HMeromne KHnMUIHOuCHHe aOKyMeHIb HlpeAMeIbI, KoTOpbIe HeoOxoaHMbI pacceaoBansn(nn)cyneuoropa3nparenlcTBa, ecJneekoMneTenTHbieopraHbl MOryT IOJy4aTbHX B COOTBCiCrBYHOuMX CIy4aX,3a nCKOUCHMEMLOKYMHTUBH npenmeroB, conepcamnxcBenein, cocTaBsiounerocyaapcTBeyoTaHny. CTaTba 20 Oeyuecrr.eHne Mep no 3amopaxhBaHmo, H3bsrno, apecty, Konpnckaunn aoxoaoB, noyuennbix B pe3yTaTe npecTynnon aesreJibHocrn, H cpeaerB coBepuehns upecryuuiehns 1.CTOpOHhI B COOTRETETBHH CO CROHM 3AKOHOATEJhCTROM OKa3hIRAkOT R3AIMHyO HpaBOByiO OMOm B BbisBJemn, 3aMOpaKmBann, apecTe, H3bsTun h. KOHuckauOxOAOB, HOJyUCHHhIxBpe3ybraTempeCTymHoinesTembHOcTu, cpeacrB coBepwemms pecTyneHus. B ueJx HacTosmero LoroBopa non aoxoaamn, noyueHHbIMn B pe3ybTaTe npecTynHoǔ AesTenbHocTn, noHmarorcs πeHeHbIe cpeacrBa nun uHOe HMyuecrBO, HOny4eHHoCB pesybrare CoBcpuCHMA upCcryuuICHns, Bhipyuka n apyrHe BbroAbl, nonyuembleoT Taknx oxoaoB, oT HMyuecTBa, B koTopoe peBpaueHbIHunmpcoOpa3osaHblAOxOb, mOyuCHHhIeBpe3yhTaTepecTnHo eaTeblocTn, Hn OT uMymecTBa, KKoTOpOMy in mpnomeHI AoxObl, nOJy4eHHbleBpesybTaIepccryHoHAcxrCbHOcTu. 2. Ha ocuobalmn noyuemmoro 3anpocao mpabobo nomomn 3anpaunBaeman CrOpOHa upuHMMacr MCphI K yeTaHORCHMO TorO, HaxOSTcS mM nOn ee Iopncmkuneinoxonl, nonyehHbleBpe3ynbTaTenpecTynHonesrenbhocrm, nm cpeacrBa coBepuehns mpecrymucHus, uHpopmmpyer sanpanraromyoCTopoHy o pe3yLTaTax TaOrO pO3LIcka H mpHHMMaeT MepbI nO BbisBTeHHO AeHeKHbix CpeACIB MyCCTBa, OrC.TCRaHmO AHancORhIx ONEpan nOyHmO HO MnΦopMaunn Hn AOka3aTeJLcTB, KoTopbIe MoryT cnococTBoBaTb oOecHeueHuo Bo3Bpara AOxOAOB, HOnyueHHbix B pe3ynbTaTe npccTynHoǔ AcTcmbHocTu.B l. 3anpoce 0 mpoBchchun yka3aHHbx eHcrn 3alpammBaomas CTopOHa mnopMnpyeT 3anpamnBaemyio CTopoy oocHoBaHnx, no3Bonsomnx nonaraTb, qTOTakneOxObumCpACiBaCoBepueHumpecryneHngMOryTbIT ooHapyKenLIBIopncuuunn 3anpamnBaemoHCTopoHbI. 3.Bcmy4aeOōHapycHns B cOorBCrCrBum CHyHKrOm2HacrOseCTaTbHAOxOAOB, nonytemlixBpe3ynbTaTenpecTynoesrenbHocTn.nn cpenerB cobepueHns mpecrynncHns sarpammBacmas CropOa Ha ocHoraHmn HonyueHHoro 3ampoca HcnoHseT pemeine O 3aMopaxnBaunn Hn Haiokennn apecTa, BbiheceHHoe KoMneTeHTHhIM OpraHOM 3apamnBaOuCCropoHbl, Hn uphHuMaer MepblB cooTBeTcTBun CO cBOHM 3aKOHOnaTeJLCTBOM BLEJsXmpEAOTBpamennA nOIx TeicTRMc TaKHM OxOnaMn HIm CpCCTRaMn COrCpUCHmS pCCIyUICHn, mnHAn MnOTB OOMnOATnO pcmcHus CyHOM 3aupaunBaouemn 3anpaumBaeMon CTopOHbl.

3anpauHBaeMasCTopoHaB cooTBercTBHH cocBoHM 3aKoHOaaTeJLcTBOM HCnOJHAeT RCTyHRmee B CHUTy BhIHecCHHOC KOMCTCHTHbIM OpraHOM 3anpauuBaroue CTopoHbl pemehne o H3baThn H Konuckaunn JoxoaoB, ToJTyueHHhIxBpe3yThTaTepecTyHoinesTemhHOcT, RhipyuKHApyTuXBhIO, nOyeixTTanxoxono, OTHMycTBa, BoTpoeunnpBpaln HpeoOpa3oBaHblLoxoabl, moyueHHbieBpesybrarempecryHoaesreJbHocrm, HJoT uMyecTBaKkoTopoMyun npnoueml aoxonunomyeieB pesynbrare npcerynoi acxrcbhocrn, a rake cpcacrB cosepmcHns npecynuneHns. Tookchns Hacrosei crarbnpacnpocrpaHkrcs HapemeHnsokouuckam BLlHeceHHbie BpaMKax yTOJOBHorO, aμMuHHcTpaTHBHOro H FpaKnaHcKOrO cyhOupOn3BOAcTBa. 5.Ipupeanaumu nonoxKeHnǐHacrosueicraTbnaonHbl coonroaarbcs npaBa moopocorecthhix TpeThuxm- mpnoperareneB coorrercTbnn

3akononare.TbcTBoM 3anpalnBaemoi CropoHbl. 6. Ha ocHoBaHun 3anpoca 3apauuBarome CTopoHb 3anpaunBaeMas CTopoHa B COOTBeTCTBHMCOCBOMM3aKOHOAaTeTbCTBOMHCOrIacOBaHHbiMMIeHTpaThHhIMM opraHamnCTopoHycJoBuaMnMokeTnepenaTb3anpaunBaoueCTopoHeaoxoabl noayueHHbleBpe3yhTaTenpecTynHoneTebHocTn, H.in cpencrBacoBepueH mpecTyTueHus. CTaTba 21 PacxoabI 1. 3aupaunBacmas CropoHa mpmHuMacr Ha cCOoObIHbC paexohHO HcuOuHChm 3anpoconOmpaBoBonoMomn.3anckoeHnem Cenyioumx paCxoAoB, oTopbe Hecer3alpammBaouas Cropona:

pacxohl, cB3aHHble c mpoe3nom Jm Ha ee TeppmTopmO H oōpaTHO B COoTBErCrBHn CO CTaTbAMn15n17HacrOueIOoOBOpa nHxupObIBaHHeM Ha aToi TeppuTopun, a Takke MHhie pacxonbl, cBa3aHHhle c oecneyeHnem Ge3OnAChOCT, PEAyCMOIpCHHbIE SX

pacxo, nhl H roHopapbl akcnepToB;

pacxObl, cBs3aHHblec mpoe3aOM, HpeObiBaHnem n HphcyicrBnCm npencTabnTeneiKoMneTeiribix opranoB 3anpaunBarome CTopousnpm HCnOnHeHMn 3anpOca B cOOrBeTcTBun cnyHKTOM 2 cTaTbn 9HacIOsmeio Lorobopa;

pacxonbl nomepeboskenepeaahhbixpeamerorcreppwropun sanpaunsacmoi CTopoHhI Ha TeppuTopmo anpamnBaroumei CTopoHbI H HX Bo3ppameinO. 2. Ecu HcuOJHcHne 3anpoca 0 mparoroi noMomn TpeyeT cyecTBeHHbIx m.M 4pe3BiyanbixpacxonoB, ueIrTpanLiLleopraiCTopoHnpoBoasTkoHcynbraunn CLebO OupCuCnCHnsyCIOn, Ha Korophix MoKer T ncoaHEH 3anpoc, a Take nopAkanokpbITna pacxooB. CTaTba 22 KoHcy.Ibraunn n pa3peuehue cuopor 1. CTOPOHbnOHpAJOHHOOHOMM3HnXHpOBOATKOHCTaHnTOROpOCAM TOmKoraHnH pMMEHEHnS HAcTomerOLorOBOpa BLeOM Hn B OTHOmeHMn KoHkpeTmoro 3anpoca O mpaBoBoH HUMoun. V: 2. CnopHble Bonpoc, Bo3HhKaromne mpn TokoBannnnIpuMenennnHacTosero LoroBopa, pa3pcakorcsyrcmamuiosainyecknxmepeiosopoB. CTaTbH 23 3aKJIHOYHTCJTbHbIC nOJIOKCHHA 1. To B3anMoMy cornacnio CTopon B HacTosmnǔ JoroBop MoryT bITb BHeceHbl H3MCHCHm, KOrOpbleBCryakoTBCuuy BOpaKe, yCraHOBeHHOM ByHKre2 HacTOslecTaTLH. HacTommiOroBop BCTyaeT B Cnny nO HcTeueHmn 30AHeCaThI nOTyueHms nO nomaTneckh KanaiamnonaeroyBeAoMennn CToono Bbinomnn M BHyTpuTOCyAapCTBCHHbIXHpOuCAYP, HCOOxOμuMbIXUs CIOBCTyUEHu B CHIY. 3. HaeromnǔLoroBopnpekpamaercBoeaeicrBuenoncreueHnn180aHecnarbl HOyEHH nO AMnOMATMECKHM KAHAnaM OAHOTOpOHoHmChMEHHOrO yBenoMeHnn ApyronCropoHbiOee HaMepehnnnpekpaThTb eroneierBne. 4. Tpekpauemne eǎcTBnn macTonmeroJoroBopa ne sBnercs ocHoBaHnem n HehCnOnHeHn 3anpOcOBO paBOBOHOMOn, HapaBeHHbIX AO mpekpaueHna neHcrrua HacTosmero horobopa. BnonrBepemneeroHmKenomnncaBunecs, yaymnokHbMopa3oMHaTo ynOHOMOucHhICTopoHamn, nonmucanu HacTosmuiororOp. b: CoBepmeno Br.MockBe 13Jeka6pa 2019 roaa BμByx ak3cMmnapax.KamHa HHOne3HcKOM, PyCCKOM M aHrEMcKOM 3IKaX, IpH OTOM BCe TEKCTsI MeOT OaHakOByO cHTy.B cnyae pacxoKheHus B TOJKOBaHuu nCOn3yeTcA TeKcr Ha aHrJnǎcKOM s3bIKe. 3APOCCUHCKYIOPEAEPAIIO 3A PECIIYEJIMKY HHIOHE3MKO AICOHHAX.JLAOJIM AJIEKCAHIP BJIAIMMHPOBHY MWHICTP IOCTILMM KOHOBAJIOB MLIOLIPABAMUEJIOBEKA MMHMCTPHOCTWIW V; REPUBLIK INDONESLA TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS The Republic of Indonesia and the Russian Federation hereinafter referred to as"the Parties" RECOGNIZING the existing friendly relations and cooperation between the Parties, DESIRING to provide legal framework for more effective cooperation between the Parties in combating crime, INTENDING to extend to each other widest measures of cooperation in the area of mutual legal assistance in criminal matters, by concluding the present Treaty, ON the basis of respect of sovereign equality and territorial integrity, non-interference with internal affairs and mutual benefit, HAVE AGREED as followS: Article 1 Obligation to grant legal assistance 1. The Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other mutual legal assistance in criminal matters (hereinafter referred to as "legal assistance"). 2. Legal assistance is provided in accordance with this Treaty if the offence, in connection with which the request was issued, is criminally punishable according to the law of both Parties. The Requested Party may upon its own consideration grant legal assistance also in case the ofence, in connection with which the request was received, is not criminally punishable under its legislation. 3. The purpose of this Treaty is exclusively granting legal assistance by one Party to the other Party. The provisions of this Treaty shall not give rise to a right for a natural or legal person to obtain or exclude any evidence or to prevent the execution of a request. 4. This Treaty shall not grant to competent authorities of one Party the right to exercise in the teritory of the other Party powers which fall exclusively within the competence of that other Party. 5. This Treaty shall apply to requests for legal assistance, presented after the entry into force of this Treaty even if the corresponding act or omission took place before this date. 6. Legal assistance may also be granted in connection with investigations, prosecutions or proceedings relating to criminal offences concerning taxation/fiscal and customs. b. Article 2 Scope of application 1.Legal assistance shall include:

service ofprocedural documents;

taking evidence;

location and identification of persons and objects;

request for voluntary appearance of witnesses, victims and experts before the competent authority of the Requesting Party;

temporary transfer of persons in custody or serving sentences of imprisonment to participate in criminal proceedings in the territory of the Requesting Party as witnesses and victims or for the purpose of other criminal proceedings indicated in the request;

taking measures on freezing, restrain, seizure/forfeiture, and confiscation of proceeds of crime and the instruments of crime;

transfer of documents, objects and other evidence;

granting permission to the representatives of the competent authorities of the Requesting Party to be present at the execution of the request;

search and seizure;

providing information, documents and objects;

any other forms of legal assistance consistent with the objectives of this Treaty and not inconsistent with the law of the Requested Party. 2.This Treaty shall not apply to:

the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;

the transfer of persons in custody to serve sentences; and

the transfer of proceedings in criminal matters. b. Article 3 Central and Competent Authorities 1. In order to provide for the appropriate cooperation of the Parties in the framework of this Treaty, Central Authorities for the Parties shall be appointed. For the Republic of Indonesia the Central Authority shall be: The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. For the Russian Federation the Central Authorities shall be: The Ministry of Justice of the Russian Federation for purposes connected with the proceedings of the courts of the Russian Federation; The. General Prosecutor's Office for all other purposes of granting legal assistance. 2. The competent authorities are the authorities duly authorized by each Party requested. 3. The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels in case of any change of their Central Authorities and their competences. 4. The Central Authorities of the Parties shall directly transmit and receive all requests for legal assistance provided for in this Treaty and responses to them. 5. The central authorities of the Parties shall execute the request for legal assistance directly or transmit it to the competent authority for execution. If a central authority transmits the request for execution to a competent authority, it shall ensure prompt and appropriate execution of this request by the competent authority. V: Article 4 Form and contents of the request 1. A request for legal assistance shall be made in writing. 2. The Requested Party shall immediately receive the request for the execution upon its delivering by telex, facsimile, electronic mail or other such type of communication and the original of the request shall be submitted promptly thereafter by the Requesting Party. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the results of the execution of the request only with the condition that it receives the original of the request. 3. Request for legal assistance shall contain:

the name of the competent authority requesting legal assistance;

the purpose of the request and description of the requested legal assistance;

a description of the offence in connection with which the inquiry, the investigation or the proceedings are conducted, legal qualification, the text of the relevant law in terms of which the offence is criminally punishable, and also if possible the nature and extent of the loss or damage caused as a result of this offence;

reasons for use and a description of any particular procedures that the Requesting Party wishes to be followed in execution of the request;

identity of the persons who are the subjects of the inquiry, the investigation or the proceedings;

any time limit within which compliance with the request is desired by the Requesting Party;

identity, including full names, family names (middle names) and addresses and also if possible telephone numbers, of the persons who are to be notified and their connection to the investigation or proceedings in progress;

indication of the location and description of the place, where inspection and search is required, and of the objects to be seized;

i. questions to be asked in order to gather evidence in the Requested Party;

in case of an indication that the presence of representatives of the competent authorities of the Requesting Party is desired, their full names and official designations as well as grounds for their presence;

the need, if any, for confidentiality of the fact that the request was received of its contents and/or of any action undertaken in connection with the request; i. any other information that might be useful to the Requested Party in order to execute the request. 4. If the Requested Party considers that the information contained in the request is insufficient for its execution, that Party may request additional information. Article 5 Languages Request for legal assistance, its supporting documents and additional information forwarded in accordance with this Treaty shall be accompanied by translation into the language of the Requested Party, or, subject to preliminary agreement of the Central Authorities of the Parties, into English. The same procedure shall be applied to the documents and information forwarded in response to such request. Article 6 Refusal or postponement of requests

Legal assistance shall be refused if:

the execution of the request would impair the sovereignty, security, public order or other essential interests of the Requested Party;

the execution of the request is contrary to the law of the Requested Party or does not comply with the provisions of this Treaty;

the request relates to the offence for which the person accused of criminal offence in the Requesting Party was convicted or acquitted in the Requested Party in connection with the same offence, or for which the limitation period elapsed;

the request relates to a crime under military law that is not a crime under general criminal law;

the Requested Party has substantial reasons to believe that the request was submitted in order to prosecute the person on grounds of race, gender, faith, citizenship, ethnic origin or political convictions, or the position of that person may be prejudiced because of any of these causes. 2. Bank secrecy or confidentiality of taxation may not be invoked as the absolute ground for refusal to grant legal assistance. 3. Legal assistance may be postponed or refused by the Requested Party if execution of the request would damage or impede an ongoing investigation or proceedings in the territory of the Requested Party. 4. Before making a decision to postpone or refuse the execution of the request the Requested Party shall consider whether legal assistance may be granted subject to such conditions, as it deems necessary. If the Requesting Party accepts legal assistance subject to these conditions, it is obliged to comply with them. 5. If the Requested Party decides to postpone execution of, or refuse to grant a request, it shall promptly inform the Requesting Party via its Central Authority and give reasons for that decision.

Article 7 Validity of the Documents 1. Documents transmitted pursuant to this Treaty and attested to by the seal of competent or Central Authority of the transmitting Party are admissible in evidence without further authorization or any other form of certification. 2. At the request of the Requesting Party, the documents transmitted within the framework of this Treaty, may be certified in any other form, as indicated in the request provided that is not contrary to the legislation of the Requested Party. 3. For the purposes of this Treaty the documents which are recognised as official in the territory of one Party shall be recognised as such in the territory of the other Party. Article 8 Confidentiality and the limitations of use of information 1. The Requested Party upon request of the Central Authority of the Requesting Party shall provide in accordance with its legislation for the confidentiality of the fact of the receipt of the request for legal assistance, of its contents or any action taken pursuant to the request, excluding the cases when the breach of confidentiality of the request is necessary for its execution. If the execution of the request makes it necessary to remove this limitation, the Requested Party shall in writing seek the permission of the Requesting Party, without which the request will not be executed. 2. The Requesting Party shall not use the information or evidence obtained under this Treaty without the prior permission of the Requested Party for purposes other than those indicated in the request for legal assistance. 3. In cases where the Requesting Party needs to disclose and use fully or in part the information or evidence for purposes other than those stated in the request, it shall seek the consent of the Requested Party, which may either agree or refuse, fully or partially, such permission, as the case may be. Article 9 Execution of requests for legal assistance 1. Requests for legal assistance shall be executed in accordance with the laws of the Requested Party and the provision of this Treaty. At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall grant legal assistance in form and in accordance with any special procedure indicated in the request, insofar as it is not inconsistent with the laws of the Requested Party. 2. If the Requesting Party seeks the presence of the representatives of its competent authorities during the execution of a request, the Requested Party will inform the Requesting Party about its decision. In case of a positive decision, the Requesting Party will be informed beforehand of the time and the place of the execution of the request. 3. The Central Authority of the Requested Party will timely transmit the information and the evidence received consequent to the request to the Central Authority of the Requesting Party. 4. If it is not possible to execute the request in full or in part, the Central Authority of the Requested Party will immediately inform the Central Authority of the Requesting Party of such inability and also the reasons therefore. b. Article 10 Service of Documents 1. In accordance with the request for legal assistance, the Central Authority of the Requested Party shall immediately serve or arrange the service of any procedural documents. 2. The Requesting Party shall transmit a request for the service for the document pertaining to a response or appearance in the territory of the Requesting Party within a reasonable time, before the scheduled response or appearance. 3. Execution of such request shall be confirmed by the document of service indicating the date and signature of the addressee or the statement of the competent authority of the Requested Party, confirming the fact, date and means of service. The Requesting Party shall be promptly informed of the service of documents. Article 11 Taking of evidence in the Requested Party 1. In compliance with its laws, the Requested Party shall in its territory take testimony of witnesses, victims and experts or produce documents, items and evidence indicated in the request and transmit it to the Requesting Party. 2. The representatives of the competent authorities of the Requesting Party that are present at the execution of the request shall be allowed to formulate questions that may be put to the corresponding person through the representative of the competent authority of the Requested Party. 3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any documents and objects which may be delivered to it, including conditions for the protection of third party interests in any such documents and objects. V: 4. Upon a request by the Requested Party, the Requesting Party shall, as soon as possible, return the originals of documents and items delivered to it in accordance with Paragraph 1 of this Article. Article 12 Provision of information, documents and objects 1. The Requested Party shall provide the Requesting Party with copies of documents and information of Governmental authorities, which under its laws are publicly available. 2. The Requested Party may, subject to its laws, provide the Requesting Party with any information, documents and objects in possession of a government department or agency but not publicly available, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its own law enforcement and judicial authorities. Article 13 Search and Seizure 1. The Requested Party shall, insofar as its law permits, carry out requests for search, seizure and delivery of any material to the Requesting Party which is relevant to an investigation or other proceedings in relation to the pending criminal matter in the Requesting Party, provided that the request includes information enough to justify such action under the laws of the Requested Party. 2. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the result of any search, the place of seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized. 3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the Requesting Party. Article 14 Location and identification of persons and objects The competent authorities of the Requested Party shall use its best efforts as provided for by its law to ascertain the location and identity of persons and objects specified in the request. Article 15 Request for appearance of witnesses, victims and experts in the territory of the Requesting Party 1. If the Requesting Party submits a request for personal appearance to produce evidence, carry out expert examination or for other procedural measures in its territory, the Requested Party shall inform the person concerned of the request of the Requesting Party to appear before its competent authorities. 2. The request for the person to appear shall contain information on the conditions and requirements to cover cost and the expenses related to the appearance of the summoned person, as well as the list of guarantees which will be provided to the person under Article 16 of this Treaty. 3. The request for the person to appear shall not contain any threat to use coercive measures or penalty in case of a failure of the person to appear in the territory of the Requesting Party. 4. The summoned person will take the decision to appear voluntarily. The Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party of the person's response. V: Article 16 Safe conduct 1. A person present before the competent authority in the Requesting Party notwithstanding its citizenship shall not be subjected to criminal prosecution or administrative responsibility, detained or subjected to any other restriction of personal liberty or punishment in the territory of this Party for any acts which preceded that person's entry into the territory of the Requesting Party. 2. The summoned person shall lose his/her right to inviolability provided for in the Paragraph 1 of this Article if a person, being free to leave the territory of the Requesting Party, has not left it within a period of 15 days after being notified in writing that the person's attendance is no longer required by the relevant competent authority or, having left that territory, has voluntarily returned. 3. The summoned person shall not be forced to present evidence on any other case than that indicated in the request. Article 17 Temporary transferring persons in custody (including those serving punishment in the form of imprisonment) 1. A person in custody (including a person serving a sentence in the form of imprisonment) notwithstanding citizenship, with the consent of the Central Authority of the Requested Party may be temporarily transferred to the Requesting Party to give evidence as a witness or a victim or to assist in other proceedings indicated in the request provided that the person is returned to the Requested Party within the time limit imposed by it. 2. Initial term for which the person may be transmitted shall not exceed 90 days. Upon the request of the Central Authority of the Requesting Party, based on substantial grounds, the term of stay of the transferred person may be extended by the Central Authority of the Requested Party. 3. The order and the conditions of transfer and return of the person shall be coordinated by the Central Authorities of the Parties. 4. The transfer of the person shall be refused:

if the person in custody (including the person serving a sentence in the form of imprisonment) does not give consent in writing to this;

if participation of this person in the criminal proceedings in the territory of the Requested Party is necessary;

if the transfer extends the period of custody (service of sentence in the form of imprisonment) of the person. 5. The Requesting Party shall hold the transmitted person in custody insofar as the decision of the competent authority of the Requesting Party to hold that person in custody is in force. In case of release of the person in custody upon the decision of the Requested Party, the Requesting Party shall use the provisions of Articles 15, 16 and 18 of this Treaty in relation to that person. 6. The period of transfer of the person outside the territory of the Requested Party is regarded as part of being in custody (including service of sentence in the form of imprisonment). 7. If the person in custody (the person serving the sentence in the form of imprisonment included) does not consent to appear before the Requesting Party that person by reason thereof shall not be liable to any measure of compulsion or penalty. V: Article 18 Protection of the person appearing upon request or transferred to the territory of the Requesting Party If necessary, the Requesting Party shall provide for the protection of the person appearing upon request or transferred to its territory in accordance with Articles 15 and 17 of this Treaty. Article 19 Special cases of granting legal assistance The Requested Party shall submit upon request extracts from the criminal case-files and/or documents and items related to them that are necessary for the investigation and/or judicial proceedings if its competent authorities can receive them in similar cases, except documents or items containing secret of the State. Article 20 Performance of measures on freezing, seizure/forfeiture, restrain and confiscation of proceeds of crime and the instruments of crime 1. The Parties, in accordance with their laws, shall assist each other in tracing, freezing, seizing/forfeiting, restraining and confiscating proceeds and instruments of crime. For the purposes of this Treaty, "proceeds of crime" mean property including monetary funds or other property derived from, directly or indirectly, as result of crime, income and other benefits received from these proceeds, or property into which the proceeds were converted or transformed, or property to which the proceeds were adjoined. 2. The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds of crime or instruments of crime are located within its jurisdiction, notify the Requesting Party of the results of its inquiries, and take measures for revealing the monetary funds and property, tracking financial operations and receiving any other information or evidence which V: can facilitate securing of return of the proceeds of crime. In making the request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis of its belief that such proceeds or instruments may be located in its jurisdiction. 3. Where, pursuant to paragraph 2 of this Article, suspected proceeds or instruments of crime are found, the Requested Party shall upon request give effect to a restraining or freezing order made by a competent authority of the Requesting Party or take such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of those suspected proceeds or instruments of crime, pending a final determination in respect of those proceeds or instruments by a court of the Requesting Party or the Requested Party. 4. The Requested Party shall, to the extent permitted by its law, give effect to a final order made by a competent authority of the Requesting Party on seizure/forfeiture or confiscation of the proceeds of crime, monetary funds or other property received as a result of crime, income and other benefits received from these proceeds, or property into which the proceeds of crime were converted or transformed, or property to which the proceeds of crime were adjoined, or of the instruments of crime. The provisions of this Article also apply to decisions on confiscation rendered within criminal, administrative and civil proceedings. 5. In the application of this Article, the rights of bona fide third parties shall be respected under the law of the Requested Party. 6. At the request of the Requesting Party, the Requested Party may, to the extent permitted by its laws and under any terms and conditions agreed to by the Central authorities of the Parties, transfer the proceeds or instruments of crime to the Requesting Party. V: Article 21 Expenses 1. The Requested Party shall meet the regular costs of executing the requests for legal assistance, except that the Requesting Party shall bear:

the expenses associated with the travel of persons to and from its territory in accordance with Article 15 and 17 of this Treaty and their presence in that territory, as well as other expenses including those incurred in relations to the protection of those persons and payments due to those persons;

the expenses and fees of experts;

the expenses associated with the travel and presence of the representatives of the competent authorities of the Requesting Party at the execution of the request in accordance with Article 9 Paragraph 2 of this Treaty;

the expenses associated with the transition of transmitted objects from the territory of the Requested Party to the territory of the Requesting Party and back. 2. If execution of the request requires expenses of substantial or extraordinary nature, the Central Authorities of the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided, as well as the order of expenses regulation. Article 22 Consultations and resolutions of disputes 1. The Parties at the request of either of them shall consult on interpretation or application of this Treaty, either generally or in relation to a particular request. 2. Disputed issues resulting from interpretation or application of this Treaty shall be resolved through diplomatic negotiations. b: Article 23 Final provisions 1. Upon the mutual agreement of the Parties, this Treaty may be amended, and such amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided for in Paragraph 2 of this Article. 2. This Treaty shall enter into force 30 days after the last date of which the Parties have notified each other through diplomatic channels that their respective domestic legal requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with. 3. The present Treaty shall terminate 180 days after the date either of the Parties has received through diplomatic channels a written notification by the other Party of its intention to terminate it. 4. Termination of this Treaty shall not be the ground for non-execution of any request for legal assistance received prior to the date of termination of this Treaty. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their Respective States, have signed this Treaty. DONE in duplicate at Moscow on the 13th day of, December 2019 in Indonesian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA THE RUSSIAN FEDERATION YASONNAH.LAOLY ALEKSANDR KONOVALOV MINISTER OF LAW AND HUMAN MINISTER OF JUSTICE RIGHTS Salinan naskah resmi Certified true copy omor :0095/CTC/09/2020/52 mbei Sahadatun Donatirin NDONE NIP.197406031998032001 Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia Tanggal: September 2020 Date

Paper Terkait

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum

Shera Cipta Ramdini

Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 No. 01 2024

9 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/savana.v1i01.34

Detail Sumber

DINAMIKA PENGATURAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PENGELOLAAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI

Astuti, Tri Sulistianing, Eddyono, Luthfi Widagdo

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 11 No. 3 2022

13 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.1017

Detail Sumber

Reformulasi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putrijanti, Aju

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 20 No. 3 2023

14 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v20i3.1067

Detail Sumber

Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha

Musthafa, Annas Rasid, Putrazta, Satriya Aldi, Edwinarta, Caesar Dimas, Fitriani, Nur Alifia

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 20 No. 4 2023

9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v20i4.1095

Detail Sumber

Enforcing transnational non-conviction-based confiscation orders: comparing the United Nations, European Union, Australian, and Indonesian legal frameworks

Valerian, Dion

Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 11 No. 1 2025

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v11i1.1520

Detail Sumber

Berita Terkait

03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya

24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…

Contact Info

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2021

Abstrak Peraturan

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2021 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

Paper Terkait

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum

DINAMIKA PENGATURAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PENGELOLAAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI

Reformulasi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha

Enforcing transnational non-conviction-based confiscation orders: comparing the United Nations, European Union, Australian, and Indonesian legal frameworks

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Syarat dan Ketentuan

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)