Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004

Abstrak Peraturan

1. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan YME yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Selain pemerintah, Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Tentang
:Sumber Daya Air
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:7
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:18 Maret 2004
Tanggal Pengundangan
:18 Maret 2004
Tanggal Berlaku
:18 Maret 2004
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2004/ No. 32, TLN NO. 4377, LL SETNEG : 55 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 14
a.
Pasal 18
Pasal 22
Pasal 25
(3)
Pasal 34
Pasal 36
(2)
Pasal 58
(2)
Pasal 68
(2)

Paper Terkait

Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat.

Winarno, Ronny, Retnowati, Endang, Kusumaputra, Ardhiwinda
Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 2024

ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG

Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 2018

Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi

Ika Dwimaya Roza
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 1 2022

Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Nurul Hidayah, Andi Chaerul Sofyan
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 2 2020

Sosialiasi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Nadya G. S. Tampubolon, May Lany Putri Carrlyn Hondro, Astri Glorya Pasaribu, Moch. Rafli Wahyu Dwi Saputra, Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta, Muhammad Muhandis Akbar
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 2025

Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Prancis

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Rohmah, Anni Nur
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 2025

Tinjauan Yuridis RUU Masyarakat Hukum Adat: Melihat Implikasi Pengakuan Hak Adat Terhadap Perlindungan Lingkungan

Kurdi, Yamin, Dadek, Teuku Ahmad
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 3 2025

Relevansi Gagasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jalur Perseorangan terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Yuniar Riza Hakiki
Undang: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2020

Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya): Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)

Zulherman Idris, Miftahur Rachman, Wira Atma Hajri, Erlina
UIR LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 2022

The Constitutionality of State Authority Over Water Resources Management Based on Human Rights Principles

Ricko Anas Extrada, Kamarusdiana Kamarusdiana
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol. 5 No. 1 2021

Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Bening Setara Bulan, Abu Tamrin, Sodikin Sodikin
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol. 3 No. 1 2019

HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA

Nunung Nugroho
Spektrum Hukum Vol. 15 No. 2 2018

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…