Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perlindungan Konsumen
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:8
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:20 April 1999
Tanggal Pengundangan
:20 April 1999
Tanggal Berlaku
:20 April 2000
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kelapa Sawit Melalui Pendekatan Adat

Manik, Herlina, Valiant Arsi Nugraha, Muhammad
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025

Perlindungan Konsumen Terkait Tenggang Waktu Pemberian Ganti Rugi Terhadap Barang Garansi.

Cristina, Desy, Sasmiar, Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025

Problematika Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur: Studi Kasus PT. Buana Finance Kota Jambi

Nova Ridani, Silvana, Pahlefi, Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025

Perlindungan Konsumen terhadap Hilangnya Saldo Uang Elektronik Berbasis Server (Studi Kasus Aplikasi DANA di Kota Jambi)

Nur Matasari, Lala
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 2025

Ketiadaan Regulasi dan Risiko Kesehatan: Tinjauan Hukum atas Perdagangan Pakaian Bekas dalam Negeri di Indonesia

Cendani, Enggar, Muskibah, Muskibah, Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025

Jasa Titip: Menyingkap Risiko dan Celah Perlindungan Hukum di Indonesia

Setiawan Sinaga, Jaya, Paradeys Fenetiruma, Raymond
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 2025

Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta

Silubun, Yosman Leonard, Sinaga, Jaya Setiawan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 2024

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bafadhal, Faizah, Alissa, Evalina, Idris, Isran
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 2024

Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Di Kota Jambi

Siregar, Yolanda, Suhermi, Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 2024

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku usaha Dalam Konsep Business To Customer Melalui Transaksi Elektronik

Batubara, Efraim, Hasan, Umar, Windarto, Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 3 2023

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Di Kota Jambi

Yusuf Tri Devid, Fandy, Hosen, M., Bafadhal, Faizah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 2024

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook

Sinaga, Oktaviyani, Herlina, Nelli, Manik, Herlina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 2023

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Babak Hukum Beras Oplosan Berlanjut di 2026: Label "Premium" Kini Berbuntut Jerat Pidana
02 Jul 2026

Babak Hukum Beras Oplosan Berlanjut di 2026: Label "Premium" Kini Berbuntut Jerat Pidana

Kasus dugaan "beras oplosan" yakni, beras kualitas medium yang dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan berkas sejumlah produsen besar dinyatakan lengkap dan Menteri Pertanian mendesak hukuman berat. Perkara ini menguji penegakan standar mutu dan label pangan melalui jerat UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…