Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:9
Tahun
:1998
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:26 Oktober 1998
Tanggal Pengundangan
:26 Oktober 1998
Tanggal Berlaku
:26 Oktober 1998
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1998/ No. 181, TLN NO. 3789, LL SETNEG : 11 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Sholeha, Faridatus, Musfianawati, Musfianawati, Hoiru Nail, Muhammad
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2023
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i2.2402
Detail Sumber

Alternatif Untuk Meminimalisasi terhadap Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana

Ryan Aditama
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i1.164
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator dalam Aksi Demonstrasi di Kota Kediri

Muhamad Faizal, Khyatudin Khyatudin, Mochamad Wachid Hasyim
UNISKA LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1455
Detail Sumber

Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang

Zahara, Usi, Ismansyah, Yoserwan Hamzah
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 1 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.494
Detail Sumber

Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua

Herlambang P. Wiratraman
Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.4.1.49-80
Detail Sumber

Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Nurul Safitri, Jantje Tjiptabudy, Hendry John Piris
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 6 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i6.1126
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KEPADA DEMONSTRAN DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM

Binsar Mariz Juan Alfredo Hutabarat, Mamay Komariah, Ratna Indayatun
Supremasi Hukum Vol. 19 No. 02 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/sh.v19i02.3998
Detail Sumber

Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial

Farida, Anis, Jahriyah, Vita Fajrin, Qonitatazzakiyah , Kuni
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.1001
Detail Sumber

Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Ersa Kusuma
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 1 No. 03 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/shh.v1i03.63
Detail Sumber

Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana

Silangit, Nusantara Tarigan
Rechtsnormen Vol. 3 No. 2 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.804
Detail Sumber

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN

Wahyu Erfandy Kurnia Rachman, Muhammad Syarief Simatupang, Yessy Kurnia, Rela Putri
RechtIdee Vol. 15 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v15i1.6484
Detail Sumber

AMBIVALENSI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSTELASI HUKUM MODERN DI INDONESIA

Effendi, Sultan Fadillah, Arsyah, Nabila Aulia, Faradila, Mutia
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.71250/rlr.v1i3.19
Detail Sumber

Berita Terkait

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.