Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 3 / 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakil...

 PP No. 7 / 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1970 Tentang Pembubaran Badan-Badan Dan Pimpinan Umum Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.

 PP No. 6 / 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1970 Tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri Dalam Rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Repub...

 UU No. 1 / 1969

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bandung Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Jakarta

Berlaku UU No. 2 / 1969

Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970

Berlaku UU No. 3 / 1969

Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor

Berlaku UU No. 4 / 1969

Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Berlaku UU No. 5 / 1969

Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Berlaku UU No. 6 / 1969

Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berlaku UU No. 7 / 1969

Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Tidak Berlaku UU No. 8 / 1969

Tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968

Berlaku UU No. 9 / 1969

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang B...

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.