Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 108 / 2021

Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya

Berlaku PP No. 109 / 2021

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Berlaku PP No. 110 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Berlaku PP No. 111 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Berlaku PP No. 112 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

Berlaku PP No. 113 / 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero...

Berlaku PP No. 114 / 2021

Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang

Berlaku PP No. 115 / 2021

Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang

Berlaku PP No. 116 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

Berlaku PP No. 117 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berlaku PP No. 118 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

Berlaku PP No. 119 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Lndonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.