Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 34 / 1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1957 Tentang Dewan Ekonomi Dan Pembangunan

 PP No. 44 / 1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1957 Tentang Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat-Syarat Kecakapan, Pengetahuan Dan Cara Pemilihan Serta Pengesaha...

 PP No. 40 / 1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1957 Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan Dan Kementerian Perindustrian

 PP No. 51 / 1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1957 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Per...

 UU No. 1 / 1956

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebag...

Berlaku UU No. 2 / 1956

Tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)

Berlaku UU No. 3 / 1956

Tentang Pembebasan Dokter Soegiri Dari Penggantian Uang

Berlaku UU No. 4 / 1956

Tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)

Berlaku UU No. 5 / 1956

Tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Berlaku UU No. 6 / 1956

Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tidak Berlaku UU No. 7 / 1956

Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

Berlaku UU No. 8 / 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.