Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

UU No. 19 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 20 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 21 / 1957

Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaa...

Berlaku UU No. 22 / 1957

Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Tidak Berlaku UU No. 23 / 1957

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Dari PDA Lemb...

Berlaku UU No. 24 / 1957

Tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara

Berlaku UU No. 25 / 1957

Tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar Dari Badan Tenaga Atom Internasional

Berlaku UU No. 26 / 1957

Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Berlaku UU No. 27 / 1957

Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak

Berlaku UU No. 28 / 1957

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara...

Tidak Berlaku UU No. 29 / 1957

Tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan

Tidak Berlaku UU No. 30 / 1957

Tentang Pembebasan Saudara Untung Dari Penggantian Uang

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.