Lewati ke konten utama

Berita Hukum, HAM, dan Yustisi

Kabar terbaru seputar peraturan perundang-undangan Indonesia, lengkap dengan peraturan terkait dan analisisnya.

Semua Hukum, HAM, dan Yustisi 4 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 Administrasi Pemerintahan & Pembangunan 2 Agama 2 Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang 2 Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Kelautan dan Perikanan 2 Kesehatan 2 Keuangan, Moneter, dan Fiskal 2 Komunikasi dan Informatika 2 Luar Negeri 2 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Pendidikan 2 Perhubungan 2 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM 2 Pertahanan dan Keamanan 2 Pertanian & Pangan 2 Sosial, Perempuan, & Anak 2 Tenaga Kerja 2 Hukum Administrasi Negara 1

4 berita

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri Hukum, HAM, dan Yustisi

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar... Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak? Hukum, HAM, dan Yustisi

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan... KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar Hukum, HAM, dan Yustisi

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwi... MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Hukum, HAM, dan Yustisi

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104...
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.