Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1958
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PUSAT PENGUASA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI DAN TAMBANG BELANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa perlu diadakan penguasaan perusahaan-perusahaan perindustrian dan pertambangan Belanda dengan tujuan agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya dilapangan perindustrian dan pertambangan ataupun dilapangan lain seperti dikehendaki oleh Pemerintah. Bahwa perlu segera membentuk badan pusat penguasa perusahaan-perusahaan Belanda. Bahwa, perlu segera menunjuk tenaga-tenaga warga-negara Indonesia yang akan melakukan pimpinan pada perusahaan-perusahaan Belanda tersebut masing-masing.
Mengingat
:
1.
Keputusan PresidenR.I. No.225 tahun 1957jo Undang-undang No.79 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 170 dan Tambahan Lembaran-Negara No. 1491) tentang peryataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia.
2.
pasal 8 ayat (5);
3.
Algemene machtigings-ordonnatitie (Stbl. 1939 No.557)yang telah diubah dan ditambah;
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PUSAT PENGUASA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI DAN TAMBANG BELANDA
Pasal 1
Dengan bertempat kedudukan di Jakarta dibentuk "Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang" dengan singkat B.A.P.P.I.T.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan Belanda ialah perusahaan perindustrian/pertambangan termasuk cabang-cabang usahanya dan untuk seluruhnya atau sebagian bermodal Belanda.
Pasal 3
(1)
b. A.P.P.I.T. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari tiga orang diantaranya seorang menjadi Presiden Direktur yang diangkat oleh Pemerintah setelah mendengar Menteri Perindustrian.
(2)
b. A.P.P.I.T. dapat mengadakan cabang-cabangnya baik di dalam maupun di luar negeri, bila dianggap perlu.
Pasal 4
Tugas dari B.A.P.P.I.T. antara lain ialah:
1.
Menguasai serta amenyelenggarakanl management sebaik-baiknya atas perusahaan-perusahaan yang dikuasai tadi, agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya dilapangan perindustrian/pertambangan ataupun lain seperti yang dikehendaki oleh Pemerintah;
2.
Mengurus hal-hal mengenai pembiayaan produksi ataupun biaya-biaya lainnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Pasal 5
Pada tiap perusahaan yang dikuasai tersebut ditunjuk tenaga-tenaga warga-negara Indonesia untuk melakukan management pada perusahaan itu atas petunjuk-petunjuk dari b. A.P.P.I.T.
Pasal 6
Tenaga-tenaga tersebut pada pasal 5 diambil dari kalangan pejabat-pejabat Pemerintah sipil dan militer yang telah berpengalaman dilapangan perindustrian/pertambangan ataupun dilapangan lain bila diperlukan dan/atau dari kalangan partikelir termasuk tenaga-tenaga Indonesia yang sekarang sudah bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Pasal 7
(1)
Tenaga-tenaga tersebut pada pasal 5 diangkat oleh Menteri Perindustrian dengan surat keputusan.
(2)
Jika dianggapnya perlu Menteri Perindustrian dapat mengangkat seorang tenaga ahli yang tidak langsung berhubungan dengan soal-soal perindustrian/ pertambangan; dalam hal ini penangkatan tersebut dilakukan setelah mendengar usul dari Menteri lainnya yang tugasnya meliputi pekerjaan untuk hal mana dibutuhkan pengangkatan tenaga ahli tersebut di atas.
Pasal 8
Jika dianggapnya perlu, Menteri Perindustrian dapat membentuk Badan Penasehat.
BAB IX
JIKA DIANGGAPNYA PERLU, MENTERI PERINDUSTRIAN DAPAT MEMBENTUK BADAN PENASEHAT
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
BAB X
JIKA DIANGGAPNYA PERLU, MENTERI PERINDUSTRIAN DAPAT MEMBENTUK BADAN PENASEHAT
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1958
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO
Menteri Perindustrian,
f. J.INKIRIWANG.
Diundangkan
pada tanggal 4 Maret 1958
Menteri Kehakiman
ttd.
g. A.MAENGKOM
Penjelasan Umum
Berhubung dengan keadaan yang makin menjadi hangat sebagai akibat dari perjuangan pembebasan Irian Barat, maka dengan Surat Perintah Penguasa Militer Pusat No. S.P./P.M.077/1957 tanggal 10 Desember 195 7 dinstruksikan untuk mengoper segera pimpinan semua perusahaan Belanda yang berada di Indonesia.
Untuk menjaga agar dengan adanya tindakan pengoperan pimpinan ini kelangsungan dan kelancaran produksi dan jalannya perusahaan pada umumnya dapat terus dijamin, maka perlu dibentuk suatu badan dibawah Kementerian Perindustrian yang diserahi tugas khusus untuk menyelenggarakan pimpinan perusahaan-perusahaan industri dan tambang Belanda. Dengan adanya badan ini maka pimpinan disemua perusahaan industri dan tambang Belanda itu dapat dikoordinir dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
