Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1956
TENTANG PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa tugas Komisariat Urusan Daerah-daerah otonoom termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 44), berhubung dengan selesainya beberapa rencana-rencana Undang-undang.yang telah diserahkan oleh Komisariat sebagai usul-usulnya kepada Menteri Dalam Negeri, kini telah dapat dianggap selesai;
b.
bahwa adanya Komisariat Urusan Daerah Otonoom dianggap tidak perlu dilanjutkan;
c.
bahwaberhubung dengan alasan yang tertera di atas perlu membubarkan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom tersebut
Mengingat
:
1.
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1955 pasa] 2 ayat.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOOM
menetapkan
:
Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tentang pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 44)
Pasal 1
Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954, dihapuskan.
Penjelasan Pasal:
Mengenai penghapusan Komisariat telah cukup ditugaskan di dalam penjelasan umum diatas.
Pasal 2
(1)
Komisaris beserta para pegawai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 pasal 2 ayat 1, dibebaskan dengan hormat dari tugas mereka masing-masing.
(2)
MenteriDalam Negeri menyelesaikanpenampungan Sekertaris beserta para pegawai Sekretariat Komisariat Urusan Daerah otonoom termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 pasal 2 ayat 2 dan memasukkan peralatan sekertariat tersebut ke dalam peralatan Kementerian Dalam Negeri.
Penjelasan: menentukan, bahwa penyelesaian sekretarisdan Pegawai-pegawai Sekretariat Komisaris diatur oleh Menteri Da am Negeri. Mereka akan dikembalikan dan dipekerjakan pada kantor-kantor dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peralatan Komisariat digabungkan pada peralatan
Penjelasan Pasal:
Ayat (l) menentukan, bahwa Komisaris dan pegawai-pegawai yang dianggap akhli dan yang bekerja sebagai pembantu-pembantunya seperti yang dimaisud dipasai 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 dibebaskan dengan hormat dari tugas mereka masing-masing.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada 1 Pebruari 1956.
Penjelasan Pasal:
Cukupjelas. Termasuk Lembaran-Negara No. tahun 1956. LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 1956NOMOR 3 DAN
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan'Peraturan'Pemerintah
inidengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tangga1 19 Pebruari 1956.
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO
Menteri Dalam Negeri a.i.,
SUROSO
Diundang di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1956.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIANIDATA
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
