Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1955

Ayat 1 Cukup jelas. Ayat2 Ketentuan termaktub pada ayat 2 ini dimaksud untuk menegaskan, bahwa GKS hanya mempunyai garis hubungan kerja dan pertanggungan jawab terhadap Menteri Pertahanan. Ketentuan ini berlainan dengan ketentuan yang berlaku bagi misalnya Joint Chief of Staff di Amerika Serikat, yang merupakan Badan serupa GKs itu. Di dalam sistem yang berlaku di Amerika Serikat itu, Joint Chiefsof Staff r merupakan Badan penasehat, selain bagi Menteri Pertahanan, juga bagi antara lain Presiden/Commander in Chief, yang dalam hierarchie merupakan instansi yang berkedudukan Tebih tinggi dari Menteri Pertahanan. Keadaan yang demikian itu dianggap sebagai suatu keadaan yang dapat menyinggung integriteit dan pertanggungan jawab Menteri Pertahanan, sesuai bunyipasaǐ 15 Undang-undang No.29 tahun 1954. Segala bahan yang sekiranya diperlukan oleh instansi-instansi lain di luar Menteri Pertahanan (Dewan Keamanan dan sebagainya) dan yang pengolahannya terutama menjadi tugas GKS, hanya dapat diperoleh setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Menteri Pertahanan. Selanjutnya GKS tidak diberi kekuasaan Komando, sehingga rencana-rencana yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Pertahanan dan yang diajukan oleh GKS, untuk pelaksanaannya oleh Angkatan-angkatan, instruksi-instruksinya dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan. Demikian pula GKS tidak mempunyai pertanggungan jawab terhadap pelaksanaan rencana-rencana tersebut dan pengawasannya. Kedudukan GKS dalam masa perang tidakberbeda daripada masa damai berhubung dengan sifatnya GKS sebagai penasehat utama dalam lapangan pertahanan dan pembelaan negara, tetapi oleh karena peralihan-peralihan kekuasaan dalam masa perang, GKS menjadi penasehat Dewan Pertahanan.

Ayat 1 Fungsi GKS telah cukup jelas dimuat dalam penjelasan mengenai kedudukan GKs dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut di atas. Tugas GKS hanya meliputi lapangan perencanaan strategis dan militer teknis, dan GKS sekali-kali tidak mencampuri tugas-tugas dalam Tapangan administratif'yang menjadi kewajiban Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Ayat2 a. rencana-rencana strategis sebagaimana tercantum pada a ini meTiputi antara lain rencana-rencana strategis militer dalam lapangan pertahanan dan pembelaan negara dan penentuan tugas masing-masing Angkatan serta perencanaan pada lapangan organisasi. c. cukup jelas. yang dimaksud pada c ini ialah penyusunan rencana-rencana operasi yang perlu diiakukan oleh ketiga Angkatan bersama untuk daerah-daerah dan"untuk menghadapikeadaan-keadaan tertentu. d. latihan-iatihan bersama yang dimaksud pada d ini, ditujukan untuk menyempurnakan dan untuk menguji kerja sama serta kemahiran bertempur dalam operasi-operasi di lapangan oleh kesatuan-kesatuan dari ketiga Angkatan bersama. e. kerja sama dalam lapangan pendidikan bersama bagi anggota ketiga Angkatan bertujuan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia secara efisien dan selanjutnya untuk mengusahakan agar anggota-anggota dari sesuatu Angkatan lebih banyak dapat memperolehpengertian tentang Angkatan-angkatan yang lainnya, hai mana sangat perlu, untuk kepentingan kerja-sama. f. rencana-rencana logistik bersama mempunyai tujuan menentukan sistem-sistem dan tata-cara daiam lapangan logistik hingga segala syarat yang tersedia untuk kepentingan penyelenggaraan logistik tersebut, dapat dipergunakan secara efektif dan sebaik-baiknya. g. rencana-rencana mengenai kerja-sama dalam lapangan inteligen bertujuan untuk menyempurnakan pengumpulan, penafsiran (evaluasi) dan. penggunaan berita-berita inteligence bersama baik dalam ujud prosedure maupun dalam ujud organisasi. h. cukup jelas. di samping lapangan tugas-tugas tersebut masih banyak soal-soal yang dapat dikerjakan oleh GKs dan yang sifatnya selaras dengan tugas dan fungsinya itu, terutama mengenai soal-soal yang bersifat insidentiT, misalnya perundingan-perundingan teknis dalam lapangan kemiliteran dengan pihak-pihak lain dan sebagainya. Untukhai-hai tersebut Menteri dapat mempergunakan GKS itu.

Ayat 1 Cukup Aya \ jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Ayat 1 Cukup jelas. Ayat2 Cukup jelas. Ayat3 a. cukup jelas. b. cukupjelas. c. Jika tidak terdapat persesuaian dan kebulatan pendirian mengenai sesuatu soal, soalitu dikembalikan kepada Menteri Pertahanan_dengan disertai pertimbangan-pertimbangan 1engkap dari masing-masing anggota sebagaimana termaktub pada pasaT3 ayat3. Untuk seorang Menteri Pertahanan, yangbukan militer, adaTah sulit untuk dapat memberikan keputusannya sendiri, mengenai soal-soal yang khusus bersifat teknis, lebih-lebih karena Menteri Pertahanan itu tidak mempunyai penasehat yang berkompeten di atas GKS. Oleh karena itu, maka guna memudahkan Menteri Pertahanan untuk mengambi1 keputusan-keputusannya, diberi hakkepada Ketua Gks untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya, seiaku Ketua. d. cukup jelas.

Ayat 1 Cukup jelas. Ayat2 Berhubung dengan sangat beratnya tugas yang harus dipikui oleh Ketua dan anggota-anggota GKs yang tetap merangkap sebagaimana Kepala Staf Angkatannya masing-masing, maka mereka itu memerlukan bantuan yang sebaik-baiknya dari Sekretaris dan Sekretariat berikut anggota-anggota Sekretariat seluruhnya. Bantuan yang diperTukan itu sebaik-baiknya diselenggarakan oieh pejabat-pejabat yang teTah mendapat kepercayaan anggota-anggota dan Ketua GKS sepenuhnya. 0leh karena itu sudah selayaknya, bahwa Ketua dan anggota-anggota GKS itu dapatkesempatan untuk turut memiiih dan mengusulkan pengangkatan Sekretaris dan penetapan Susunan keanggotaan Sekretariat GKS. Ayat 3 Cukupjelas. Ayat4 Cukupjelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.