Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1975
TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat
:
1.
Pasal 5ayat (2)Undang-UndangDasar1945;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 1
Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha esa. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berlaku terus selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Seseorang yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib kembali mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, karena Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang diucapkannya dahulu dianggap sudah kadaluwarsa.
Pasal 2
Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; bahwa saya, akan mentati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha esa maka ia mengucapkan janji.
(2)
Dalam hal tersebut pada ayat (1), maka kalimat "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji yang tersebut dalam Pasal 2 diganti dengan kalimat:"Demi Tuhan Yang Maha esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
(3)
Bagi mereka yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : "Kiranya Tuhan menolong saya".
(4)
Bagi mereka yang beragama Hindu, maka kata-kata "Demi Allah" dalam Pasal 2, diganti dengan "Om Atah Paramawisesa"
(5)
Bagi mereka yang beragama Budha, maka kata-kata"Demi Allah" dalam Pasal 2 diganti dengan"Demi Sang Hyang Adi Budha".
(6)
Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha esa selain daripada beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata"Demi Allah" dalam pasal 2 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha esa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil diambil oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
Penjelasan: Untuk memperlancar pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang dimaksud dalam ayat (l) pasal ini dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing. Penunjukan itu dilakukan dengan keputusan.
Pasal 5
(1)
Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
(2)
Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
(3)
Pengambilan Sumpah/janji pegawai Negeri Sipil disaksikan oleh dua orang Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
Penjelasan: Apabila pengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap lebih dari seorang Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah saksi cukup 2 (dua) orang saja.
(4)
Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri sipil, mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil kalimat demi kalimat dan dikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Pada waktu mengucapkan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.
Penjelasan: Cukup jelas
Penjelasan Pasal:
Upacara pengambilan sumpah/janji haruslah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin suasana khidmat dalam upacara itu. Rohaniwan yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji adalah Rohaniwan yang seagama/sealiran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha esa dengan Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
Pasal 6
(1)
Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut, menurut salah satu contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan: Dalam Peraturan Pemerintah ini dilampirkan 6 (enam) buah contoh berita acara pengambilan sumpah/janji, yaitu : lampiran I, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam. lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Janji Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha esa berkeberatan mengucapkan sumpah. lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen. lampiran IV, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu. lampiran V, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha. lampiran VI, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha esa yang lain daripada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.
(2)
Berita Acara yang dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi-saksi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkat 3(tiga), yaitu satu rangkap untuk pegawai Negeri, Sipil yang mengangkat sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk arsip Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 7
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
Penjelasan Pasal:
Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Pasal 8
Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. Administrasi Kepegawaian Negara.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TTD
SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 1975
MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975NOMOR 27
Penjelasan Umum
Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menggerakkan dan memperlancar pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya maka Pegawai Negeri Sipil itu harus dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.
Sebagai salah satu usaha pembinaan, maka perlu diatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
