Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950
TENTANG PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Perlu segera mengadakan peraturan untuk menghargai jasa para anggota Angkatan Perang yang telah gugur atau meninggal dunia dalam menunaikan kewajibannya terhadap bangsa dan negara serta menjamin keluarganya yang ditinggalkan oleh mereka itu;
Mengingat
:
a.
Pasal 35, 68 dan 139 dari rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
b.
Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950 pasal 7.
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah sebagai berikut
:
Peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu dari anggauta tentara R.I.S./bekas anggauta T.N.I
BAB I
YANG DAPAT MENERIMA SOKONGAN
Pasal 1
(1)
Yang dapat menerima sokongan, ialah: janda dan anak piatu/yatim dari anggota Tentara R.I.S./bekas anggota T.N.I., yang telah gugur atau meninggal dunia di dalam dan oleh karena pekerjaan dinas.
(2)
Yang dimaksudkan dengan:
a.
Janda dalam pasal 1 ayat 1 ialah isteri yang syah dari anggota Tentara R.I.S.,/bekas anggota T.N.I.; selanjutnya disebut janda. Apabila anggota Tentara yang tersebut tadi, beristerikan lebih dari satu orang, maka sokongan diberikan kepada isteri yang pertama atau yang tertua.
b.
Anak piatu/yatim dalam pasal 1 ayat 1 ialah anak yang:
1.
Belum berumur 19 tahun;
2.
Belum kawin;
3.
Belum menjabat pekerjaan dengan penghasilan yang berjumlah lebih dari sokongan yang seharusnya diperoleh, yang dilahirkan dari perkawinan yang syah.
BAB II
TENTANG MACAM SOKONGAN
Pasal 2
Sokongan kepada janda yang ditinggalkan diberikan menurut pangkat terakhir yang pernah dijabat oleh suaminya dan ditetapkan sebagai berikut:
(1)
Sokongan kepada janda yang ditinggalkan diberikan menurut pangkat terakhir yang pernah dijabat oleh suaminya:
a.
golongan Perwira janda dari:
1.
Lt. Jenderal f. 175,-
2.
Jenderal Mayor f. 175,-
3.
Kolonel f. 155,-
4.
Lt. Kolonel f. 155,-
5.
Mayor f. 135,-
6.
Kapten f. 100,-
7.
Letnan I f. 80,-
8.
Letnan II f. 60,-
b.
golongan Bintara janda dari:
1.
Pembantu Letnan f. 60,-
2.
Sersan Mayor f. 55,-
3.
Sersan f. 40,-
4.
Kopral f. 30,-
5.
Prajurit I f. 25,-
6.
Prajurit II f. 20,-
(2)
Jumlah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 tidak berlaku untuk pangkat tituler.
Pasal 3
Sokongan untuk anak-piatu yang ibunya mendapat sokongan sebagai tercantum dalam pasal 2 ayat 1, ditetapkan sebagai berikut:
a.
Golongan Perwira:
1.
Untuk 1 orang anak f. 30,-
2.
Untuk 2 orang anak f. 55,-
3.
Untuk 3 orang anak f. 75,-
4.
Untuk 4 orang anak f. 90,-
5.
Untuk 5 orang anak atau lebih f. 100,-
b.
Golongan Bintara ke bawah:
1.
Untuk 1 orang anak f. 10,-
2.
Untuk 2 orang anak f. 17,50
3.
Untuk 3 orang anak f. 25,-
4.
Untuk 4 orang anak f. 30,-
5.
Untuk 5 orang anak atau lebih f. 35,-
Pasal 4
Sokongan untuk anak-piatu yang ibunya tidak mendapat sokongan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, atau yang ibunya telah meninggal dunia, ditetapkan sebagai berikut:
(1)
Sokongan untuk anak-piatu yang ibunya tidak mendapat sokongan atau yang ibunya telah meninggal dunia:
a.
Golongan Perwira:
1.
Untuk 1 orang anak f. 45,-
2.
Untuk 2 orang anak f. 82,50
3.
Untuk 3 orang anak f. 112,50
4.
Untuk 4 orang anak f. 135,-
5.
Untuk 5 orang anak f. 150,-
b.
Golongan Bintara ke bawah:
1.
Untuk 1 orang anak f. 15,-
2.
Untuk 2 orang anak f. 26,25
3.
Untuk 3 orang anak f. 37,50
4.
Untuk 4 orang anak f. 45,-
5.
Untuk 5 orang anak atau lebih f. 52,50
(2)
Dalam hal tersebut dalam pasal 4 ayat 1, sokongan dapat diterimakan kepada wali atau dewan-wali anak-piatu itu.
Pasal 5
(1)
Sokongan diberikan terhitung mulai bulan yang berikut sesudah yang berkepentingan mendapat haknya untuk menerima sokongan itu.
(2)
Apabila permohonan untuk mendapat sokongan diajukan pada waktu 18 bulan sesudah yang berkepentingan mendapat haknya, maka sokongan diberikan terhitung mulai bulan yang berikut, sesudah permohonan itu diterima di Kementerian Pertahanan.
(3)
Pada janda dan anak-anak yang suaminya/ayahnya gugur atau meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 1950, diberikan sokongan mulai 1 Januari 1950.
BAB III
YANG TIDAK MENDAPAT SOKONGAN. PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN SOKONGAN
Pasal 6
(1)
Sokongan kepada janda dihapuskan, jika:
a.
Ia kawin lagi.
b.
Ia dihukum karena kejahatan menurut Undang-undang Hukum Pidana.
(2)
Dalam hal tersebut dalam ayat 1 sub b di atas, sokongan dapat diterima kembali oleh janda tersebut, jika hukumannya telah dijalankan atau jika ia mendapat grasi, dan berlaku mulai bulan yang berikut sesudah ia keluar dari penjara.
Pasal 7
Sokongan kepada anak-piatu/yatim dihapuskan, jika:
a.
Ia menikah,
b.
Ia mencapai umur 19 tahun,
c.
Ia dihukum karena kejahatan menurut Undang-undang Hukum Pidana,
d.
Ia mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang berjumlah lebih besar dari sokongan yang seharusnya diperoleh.
Pasal 8
(1)
Sokongan kepada janda dan anak-piatu/yatim dihapuskan bila 5 tahun berturut-turut sokongan tidak diambil.
(2)
Sokongan kepada janda dan anak-piatu/yatim dihapuskan, jika janda atau anak-piatu itu meninggal dunia.
Pasal 9
Sokongan dihentikan pada bulan yang berikut, sesudah yang berkepentingan kehilangan haknya atas sokongan-sokongan itu.
Pasal 10
(1)
Janda dapat menerima kembali sokongan jika perkawinan tersebut dalam pasal 6 ayat 1 sub a diputuskan dan berlaku mulai bulan yang berikut, sesudah perceraian itu terjadi.
(2)
Kepada seorang yang telah dua kali menjadi janda hanya diberikan satu macam sokongan saja, yakni menurut sokongan yang terbesar.
BAB IV
PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT SOKONGAN
Pasal 11
(1)
Permohonan untuk mendapat sokongan harus diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan melalui instansi militer yang bersangkutan.
(2)
Hak atas sokongan tidak dapat dipindahkan, dipinjamkan atau digadaikan.
(3)
Terhadap sokongan tidak dapat dilakukan potongan hutang.
Pasal 12
(1)
Dalam hal-hal yang tidak termasuk dalam peraturan ini Menteri Pertahanan berhak penuh untuk mengambil putusan.
(2)
Pengeluaran yang disebabkan oleh peraturan ini dibayar dari anggaran belanja Negara dan berlaku selama peraturan untuk fonds janda dan piatu belum ditetapkan.
(3)
Sokongan dapat diterima di Kantor Kas Negeri yang berdekatan.
Pasal 13
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Maret 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
(SOEKARNO).
MENTERI PERTAHANAN,
HAMENGKU BUWONO IX.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA.
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
Penjelasan Umum
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan sederhana yang mengatur tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu dari anggota Tentara R.I.S./bekas anggota T.N.I. yang telah gugur atau meninggal dunia dalam menunaikan kewajibannya terhadap bangsa dan negara. Peraturan ini menetapkan siapa yang dapat menerima sokongan, macam sokongan yang diberikan, syarat penghapusan dan penghentian sokongan, serta prosedur permohonan untuk mendapat sokongan. Penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dipandang sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Anggaran Penanganan Karhutla Ikut Disasar
KPK menetapkan lima tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB, termasuk adik mantan Kepala BNPB, Suharyanto. Dana darurat itu antara lain dipakai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, dan salah satu pengadaan yang diduga dikorupsi adalah alat komunikasi handy talky.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
