Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:34
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Pengelolaan Hutan
Sub Subsektor
:
Perlindungan & Rehabilitasi Hutan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung

Sami, Rima Gulam
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.158
Detail Sumber

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung

Rima Gulam Sami
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.158
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Christiana Sri Murni, Yohanes Pande, Bernadus B. Kelen
RechtIdee Vol. 18 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v18i1.6130
Detail Sumber

Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan

Wahyu Yun Santoso, Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 3 2009
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16281
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA

Astri Safitri Nurdin, Muhamad Abas, Deny Guntara
Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3052
Detail Sumber

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Astan Wirya
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i7.197
Detail Sumber

THE CRIMINAL POLICY FORMULATION AT LAW ENFORCEMENT PENAL FORESTRY

Wirya, Astan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 7 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i7.197
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu

Christiana
jurnal hukum das sollen Vol. 5 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1571
Detail Sumber

PEMBERLAKUAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PEMBUKAAN LAHAN DI HUTAN (ULASAN KASUS VONIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DENGAN NOMOR 1215/PID.B/2016/PN.PBR)

Tamada Xio Fortune, Mella Ismelina F. R.
Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8952
Detail Sumber

Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiaannya pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu

Kartiko Harnadi
Cepalo Vol. 2 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1765
Detail Sumber

DISHARMONI PENGATURAN TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 14 2015
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.228
Detail Sumber

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.