Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:54
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN

,, Yunimar
Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31317/normative jurnal ilmah hukum.v10i1 April.773
Detail Sumber

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF

Mr. Absori, Khuzaefah Dimyati, Kelik Wardiono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 20 No. 2 2008
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16308
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Nani Indrawati
Media Iuris Vol. 5 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v5i1.33052
Detail Sumber

Penyelesian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

La Ode Angga, Miracle Soplanit
LUTUR Law Journal Vol. 1 No. 1 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2837
Detail Sumber

MEMBANGUN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti
Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 2014
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v21i1.1154
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN

Jackson Oktaryo Nababan
JURNAL ILMIAH ADVOKASI Vol. 1 No. 2 2013
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.36987/jiad.v1i2.454
Detail Sumber

KARAKTERISTIK MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (ANALISIS ASPEK KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN)

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Kadek Agus Sudiarawan
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 5 No. 1 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p18
Detail Sumber

A COMPARATIVE STUDY OF MEDIATION OF DIVORCE CASES THROUGH LITIGATION AND NON-LITIGATION IN INDONESIA

Muhammad Jamil, Erman Gani, Alfiandri Setiawan, Abdul Aziz Harahap
HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 3 No. 1 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.53491/hunila.v3i1.1264
Detail Sumber

GANTI RUGI DARI PEMRAKARSA TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Indri Duwi Kiswari
Dinamika Hukum Vol. 17 No. 2 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35315/dh.v17i2.7182
Detail Sumber

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.