Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:54
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Perdata
Sub Subsektor
:
Hukum Benda & Waris
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003
Detail Sumber

Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah ( Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr )

Muh Rizki
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.367
Detail Sumber

Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris

Teddy Prima Anggriawan
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.272
Detail Sumber

Sistem Pengangkatan dan Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Adat Tionghoa di Kota Jambi

Maryati Maryati, Syarifa Mahila, Hisba Hisba, Triamy Rostarum, Musyaiyadah Musyaiyadah, Putri Aprilia Ernawati
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1198
Detail Sumber

Analisis Yuridis Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Rante, Marchelina, Rombeallo, Yulianus M.
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 10 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/cqbsgf54
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat

Zahara, Zahara, Mirwati, Yulia, Hijriya, Shafira
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.421
Detail Sumber

PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Zahara, Zahara, Mirwati, Yulia, Hijriya, Shafira, Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat

Zahara Zahara, Yulia Mirwati, Shafira Hijriya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.421
Detail Sumber

PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Zahara Zahara, Yulia Mirwati, Shafira Hijriya, Tasman Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
Detail Sumber

Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad Arsyad
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
Detail Sumber

PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA

Chusna, Nur Amanatul
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.59579/hvdq9385
Detail Sumber

Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Dalam Masyarakat Suku Muna

Hakim, Jamil, Latupono, Barzah, Angga, La Ode
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i3.2139
Detail Sumber

Berita Terkait

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri
26 Agt 2026

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Kepolisian menyebut tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi selama lima hari berdasarkan UU TPPU dan UU P2SK, sementara YLBHI menilai terdapat persoalan dalam penerapan dasar hukum serta prosedurnya.

Baca selengkapnya
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum
02 Jul 2026

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 yang diajukan 39 advokat, mempersoalkan pasal yang dinilai mengaburkan batas antara profesi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebuah persoalan yang berujung pada seberapa luas akses keadilan bagi warga tidak mampu.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.