Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:59
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi

Novalia Marbun, Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11897
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda

Yatini, S.H, Wahyuni Safitri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v7i2.137
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA OPERATOR SELULER ATAS ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM

Hanum R Helmi
Yuridika Vol. 26 No. 3 2011
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v26i3.277
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENAKIBAT BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Syamsir Hasibuan
PETITA Vol. 1 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v1i2.4046
Detail Sumber

ADVOKASI HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) LEGAL ADVOCACY BY THE NON-GOVERNMENTAL CONSUMER PROTECTION AGENCY (LPKSM)

Luthvi Febryka Nola
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 5 No. 2 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v5i2.240
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG YANG MENGGUNAKAN DAUR ULANG ALAT RAPID TEST ANTIGEN COVID-19 DI BANDARA KUALANAMU

Nomensen Freddy Siahaan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v6i2.5887
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi

Russel Butarbutar
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol. 9 No. 1 2015
28 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jphl.v9i1.31
Detail Sumber

MEDICAL NEGLIGENCE CASES FROM THE PERSPECTIVE OF THE CONSUMER PROTECTION ACT 1999

MUH. ENDRIYO SUSILA
Jurnal Media Hukum Vol. 18 No. 2 2011
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v18i2.15498
Detail Sumber

IMPLEMENTASI UU NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kerti, Renti Maharaini
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i2.178
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.880
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Narya, Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.705
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.880
Detail Sumber

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.