Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:111
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Feminism in Legislation: The Urgency of Legal Reform to Enhance Women's Representation in Indonesia's Legislative Institutions

Aidatul Fitriyah
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 2 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.61194/law.v3i2.746
Detail Sumber

PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)

Susetio, Wasis, Azis, Rizka Amelia, Saragih, Horadin, Bertha, Anna
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 21 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928
Detail Sumber

Implementing Sustainable Development Goals To Achieve Community Welfare: Optimising Presidential Decree 111/2022

Ginting, Yuni Priskila, Indradewi, Astrid Athina, Kartiko, Nafis Dwi, Hanunisa, Salma Zhafira
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v12i4.880
Detail Sumber

Implementing Sustainable Development Goals To Achieve Community Welfare: Optimising Presidential Decree 111/2022

Yuni Priskila Ginting, Astrid Athina Indradewi, Nafis Dwi Kartiko, Salma Zhafira Hanunisa
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v12i4.880
Detail Sumber

ESG DAN TATA KELOLA HILIRISASI CRITICAL MINERALS: MAMPUKAH INFRASTRUKTUR HUKUM INDONESIA MENJAMIN KEBERLANJUTAN DAN KEADILAN?

Baskoro, Aji
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 14 No. 1 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2069
Detail Sumber

PEMBANGUNAN DESA MANDIRI ENERGI MELALUI BUM DESA: UPAYA MENCAPAI AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY DARI GRASROOT MOVEMENTS

Winarsi, Sri, Nugraha, Xavier, Wibisono, Angelica Milano Aryani
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 11 No. 3 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.1023
Detail Sumber

Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan

Arista Nadiariani, Naura Fairusyifa Tridewo, Kasyifa Alifya Anfasha, Diffa Aulia Putri Syadena, Dahlia Bunga Rembulan, Lindryani Sjofjan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 8 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1487
Detail Sumber

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI BIRU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN

zimtya zora
jurnal hukum das sollen Vol. 11 No. 2 2025
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4802
Detail Sumber

Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang yang Berkelanjutan

Irsan, Irsan, Utama, Meria, Idris, Akhmad
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 14 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p14
Detail Sumber

CAN ISLAMIC PHILANTHROPHIC INSTITUTIONS IN INDONESIA ACHIEVE SDGs? An Emipirical Legal Research

Syamsuri, Syamsuri, Jakiyudin, Ahmad Havid, Cahyani, Meitria
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 15 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.18860/j.v15i2.29019
Detail Sumber

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) IN OVERCOMING BUDGETARY AND BUREAUCRATIC BARRIERS IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN INDONESIA

Kurdi, Polem, Irfan
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.38836
Detail Sumber

Eksplorasi Kebijakan dan Hukum Tentang Green Economy ditinjau dengan Islamic Legal Maxims di Indonesia

Kamaluddin, Imam, Setiawan, Bagus, Jakiyudin, Ahmad Havid
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6465
Detail Sumber

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.