Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:125
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Imigrasi
Sub Subsektor
:
Pengawasan & Penindakan Keimigrasian
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Externalization of the Italy-Albania Protocol on Extraterritorial Migration and Asylum Management Toward the Handling of Asylum Seekers in Indonesia

Rustam, Olivia Alvionita, Erawaty, Rika, Grizelda, Grizelda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 6 No. 3 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v6i3.44556
Detail Sumber

Child Refugees: Among the Fulfillment of the Right to Education and State Responsibilities

Dwi Hasya, Afifah
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 4 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v4i2.20650
Detail Sumber

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Mulia, Syahmuda Halim Dirga
UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).17901
Detail Sumber

Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian

Unmehopa, Christiano K, Rehatta, Veriena Josepha Batseba, Leatemia, Wilshen
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 10 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i10.1956
Detail Sumber

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961

Marlin Paulina Laiyan, Arman Anwar, Lucia Charlota Octovina Tahamata
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 6 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i6.1813
Detail Sumber

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI KAWASAN ASIA TENGGARA: STUDI PERBANDINGAN SEJUMLAH NEGARA ANGGOTA ASEAN

Pardosi, Santa Indah Theresia
Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.71250/rlr.v2i2.45
Detail Sumber

Pengungsi Rohingnya dan Tindakan People Smuggling dalam Hukum Internasional

Kaliky, Sultan Kanon, Wattimena, Josina Augustina Yvonne, Noya, Ekberth Vallen
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v2i2.23858
Detail Sumber

Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingya dan Perlakuan Standar Minimum dalam Hukum Internasional

Lesbatta, Franszisco Alvaro, Hanafi, Irma Halima, Daties, Dyah Ridhul Airin
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 3 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v2i3.14732
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951: Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention

Sirait, Leonny Rachel Aprillia, Sutiarnoto, Leviza, Jelly
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i2.19536
Detail Sumber

Peran UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Astia, Sahira
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlrjolci.v3i2.19149
Detail Sumber

Implementasi Prinsip Non Refoulement dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Wahyudi, Wahyudi
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 16 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v16i2.5064
Detail Sumber

Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees)

Novianti Novianti
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 10 No. 2 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1343
Detail Sumber

Berita Terkait

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri
26 Agt 2026

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Kepolisian menyebut tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi selama lima hari berdasarkan UU TPPU dan UU P2SK, sementara YLBHI menilai terdapat persoalan dalam penerapan dasar hukum serta prosedurnya.

Baca selengkapnya
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum
02 Jul 2026

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 yang diajukan 39 advokat, mempersoalkan pasal yang dinilai mengaburkan batas antara profesi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebuah persoalan yang berujung pada seberapa luas akses keadilan bagi warga tidak mampu.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.