Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018
Abstrak Peraturan
bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Penyelengaraan administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelengaraan Adminitrasi Kependudukan.
Pasal 18 Ayat (60) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Pengelolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Koordinasi, Fasilitasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Pengantian Atau Pemindahan Tugas, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI JAWA BARAT,
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat t6) Undang*Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Negara
2.
Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Ctonom Frcpinsi Atjeh dan Perubah.an Peraturan Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i956 Nomor 64, Tambahan Lemharan Negara Nomor llOSi;
3.
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasicnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan krabaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
8.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9.
Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10.
Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.
Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13.
Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar sembilan tahun, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14.
Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15.
Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di Daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
16.
Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakatistimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17.
Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara dengan SMP atau MTs.
18.
Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19.
Lembaga Pendidikan di Indonesia, yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak dibidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia.
20.
Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.
21.
Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara LPA yang terakreditasi/diakui dinegaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23.
Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
24.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26.
Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
27.
Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28.
Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29.
Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31.
Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
32.
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
33.
Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
34.
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sabutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
35.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
36.
Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
37.
Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.
Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2
(1)
Gubernur bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai kewenangannya.
(2)
Untuk mewujudkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Gubernur merintis penyelenggaraan pendidikan universal 12 tahun.
(3)
Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat bertanggung jawab kepada Gubernur dalam mengelola sistem pendidikan nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
a.
rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
b.
rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
c.
rencana strategis pendidikan provinsi;
d.
rencana kerja pemerintah provinsi;
e.
rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
f.
peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g.
peraturan gubernur di bidang pendidikan.
(3)
Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
a.
semua jajaran pemerintah provinsi;
b.
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara;
c.
Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara;
d.
Dewan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara;
e.
Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Provinsi Sumatera Utara;
f.
peserta didik di Provinsi Sumatera Utara;
g.
orang tua/wali peserta didik di Provinsi Sumatera Utara;
h.
pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sumatera Utara;
i.
masyarakat di Provinsi Sumatera Utara; dan
j.
pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
(4)
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sistem pendidikan nasional di Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Pemerintah daerah menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Provinsi Sumatera Utara sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
(1)
Dalam mengelola/menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2)
Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
(3)
Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Dalam mengelola pendidikan, Pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Autis (PLA), dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Pendidikan Provinsi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Dinas Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Autis (PLA), dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Pendidikan Provinsi akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
INOVASI DAERAH
Pasal 7
(1)
Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan inovasi daerah.
(2)
Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA
Pasal 8
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
(2)
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Pemerintah Provinsi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
(3)
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
(2)
Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
a.
ilmu pengetahuan;
b.
teknologi;
c.
seni; dan/atau
d.
olahraga.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Penjelasan: Cukup jelas. Ayat 2 Tujuan pendidikan menengah dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.
(2)
Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
(3)
Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.
BAB V
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
Bagian KesatuPendidikan Menengah
Paragraf 1Fungsi dan Tujuan Pendidikan Menengah Umum
Pasal 15
(1)
Pendidikan menengah umum berfungsi:
a.
meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
b.
meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c.
mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.
meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonisan;
e.
menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
f.
mengembangkan dan mendorong peserta didik gemar membaca (literasi) dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan peserta didik;
(2)
Pendidikan menengah umum bertujuan: Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif sehat, mandiri, dan percaya diri, dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Bentuk Satuan Pendidikan Menengah Umum
Pasal 16
(1)
Pendidikan Menengah Umum berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
(2)
Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas), dan kelas XII (dua belas).
(3)
Setiap tingkatan kelas dapat terdiri dari beberapa kelas paralel.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Penjurusan pada SMA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program peminatan dapat memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
(2)
Program peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
program peminatan MIPA (Matematika ilmu pengetahuan alam);
b.
program peminatan ilmu pengetahuan sosial;
c.
program peminatan bahasa; dan
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Satuan Pendidikan Kerjasama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan, yakni kerjasama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui dinegaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau non formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)
Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dilaksanakan dengan syarat :
a.
memperoleh izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
b.
mengikuti standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain, setelah memperoleh persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
c.
mengikutkan peserta didik WNI dalam ujian nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
d.
mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;
e.
memiliki perjanjian kerjasama antara LPA dengan LPI;
f.
memiliki rencana induk pengembangan satuan pendidikan kerjasama (RIP satuan pendidikan kerjasama); dan
g.
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Selain mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, kerjasama penyelenggaraan pendidikan dapat diakreditasi dari negara asal LPA.
(4)
Satuan pendidikan di Indonesia memiliki aset pada SPK sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Penilaian pada SPK menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan standar penilaian satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar penilaian yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh izin menteri .
(6)
SPK wajib menyelenggarakan Ujian Nasional bagi peserta didik WNI.
(7)
Peserta didik WNA pada SPK yang akan melanjutkan pendidikannya pada satuan pendidikan nasional dapat mengikuti ujian nasional.
(8)
Soal Ujian Nasional (UN) untuk peserta didik SPK dapat disusun dalam Bahasa Inggris, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
(9)
SPK yang belum dapat menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) untuk mengikutkan peserta didiknya .
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 3Pendidikan Menengah Kejuruan
Pasal 19
(1)
Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
Penjelasan: Bentuk lain yang sederajat dengan SMA, antara lain Paket C, pendidikan diniyah menengah atas, sekolah menengah agama Kristen (SMAK), utama vidyalaya (UV), dan mahasekha.
a.
meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
b.
meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c.
membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.
meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonisan;
e.
menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaranjasmani maupun prestasi; dan meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
(2)
Pendidikan menengah kejuruan bertujuan :
a.
untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak;
b.
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik;
c.
menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab;
d.
menyiapkan peserta didik agar memahami keaneka ragaman budaya bangsa indonesia;
e.
menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni;
f.
menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada didunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati;
g.
membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati; dan
h.
membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Paragraf 4Bentuk Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
Pasal 20
(1)
Pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
(2)
SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas), dan kelas XII (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas), kelas XII (dua belas), dan kelas XIII (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
(3)
Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
(4)
Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
(5)
Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
(6)
Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
b.
bidang studi keahlian kesehatan;
c.
bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
d.
bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
e.
bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
f.
bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
g.
bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPendidikan Khusus
Paragraf 1Tujuan dan Fungsi
Pasal 21
Pendidikan Khusus memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut :
a.
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
b.
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Bentuk Pendidikan Khusus
Pasal 22
Bentuk Pendidikan Khusus meliputi :
a.
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
b.
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
c.
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
d.
Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB);
e.
Pusat Layanan Autis (PLA); dan
f.
Satuan Pendidikan Luar Biasa Lainnya yang Setara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
(1)
Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
(2)
Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
a.
sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
b.
sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
(3)
Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
(4)
Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
(5)
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
(6)
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.
(7)
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA SMK atau bentuk lain yang sederajat.
(8)
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
(1)
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
Penjelasan: Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial / kepemimpinan, dan psikomotorik / olahraga.
(2)
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
Pasal 25
(1)
Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
a.
program percepatan; dan/atau
b.
program pengayaan.
(2)
Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
a.
peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
b.
peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
c.
satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(3)
Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
a.
kelas biasa;
b.
kelas khusus; atau
c.
satuan pendidikan khusus.
(5)
Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
a.
tuna netra;
b.
tuna rungu;
c.
tuna wicara;
d.
tuna grahita;
e.
tuna daksa;
f.
tuna laras;
g.
berkesulitan belajar;
h.
lamban belajar;
i.
autis;
j.
memiliki gangguan motorik; dan
k.
memiliki kelainan lain.
(6)
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
(7)
Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan.
(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 3Pendidikan Layanan Khusus dan Inklusif
Pasal 26
(1)
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
(2)
Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
a.
terpencil atau terbelakang;
b.
masyarakat adat yang terpencil;
c.
yang mengalami bencana alam;
d.
yang mengalami bencana sosial; dan/atau
e.
yang tidak mampu dari segi ekonomi.
(3)
Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
(4)
Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(5)
Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
(6)
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
(1)
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepadasemua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasandan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan pesertadidik pada umumnya.
(2)
Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
(3)
Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN
Pasal 28
(1)
Penetapan dan pengaturan kurikulum pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus mengacu pada Kurikulum Nasional.
(2)
Penetapan dan pengaturan muatan lokal kurikulum pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
(3)
Muatan Lokal Kurikulum diselaraskan dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah.
(4)
Muatan lokal dapat berupa:
a.
seni budaya;
b.
prakarya;
c.
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
d.
bahasa dan sastra;
e.
teknologi;
f.
bahaya narkoba; dan
g.
pendidikan berlalu lintas.
(5)
Muatan lokal dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
a.
kompetensi dasar;
b.
sillabus, dan;
c.
buku teks pelajaran.
(6)
Muatan lokal dikembangkan dengan tahapan:
a.
analisis konteks lingkungan alam, sosial dan/atau budaya.
b.
identifikasi muatan lokal
c.
perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal
d.
penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar
e.
pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan
f.
penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri
g.
penyusunan silabus, dan
h.
penyusunan buku teks pelajaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
(1)
Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
(2)
Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
(3)
Kebutuhan sumber daya pendidikan sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 30
Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
(2)
Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a.
guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan Pendidikan khusus;
b.
konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah, dan pendidikan khusus
c.
pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
f.
tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
g.
instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
h.
fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
(1)
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)
Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 33
(1)
Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
(2)
Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a.
pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
b.
penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
c.
pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
d.
peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
e.
pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
f.
tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
g.
tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
h.
teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
i.
tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
j.
psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
k.
pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
l.
terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
m.
tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pasal 34
Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 35
(1)
Pengangkatan, penempatan, pemindahan atau redistribusi dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengangkatan, penempatan, pemindahan atau redistribusi dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPembinaan Karier, Promosi, Penghargaan, Perlindungan
Paragraf 1Pembinaan Karier
Pasal 36
(1)
Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik danatau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
(5)
Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi manajerial, dan teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Promosi
Pasal 37
Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan dan hasil seleksi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
(1)
Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, danatau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 3Penghargaan
Pasal 39
(1)
Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diberikan oleh:
a.
Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
b.
Gubernur pada tingkat provinsi;
c.
Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota;
d.
Camat pada tingkat kecamatan;
e.
Kepala Desa/kelurahan pada tingkat desa/ kelurahan; dan
f.
Pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
(2)
Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
(3)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
a.
tanda jasa;
b.
promosi;
c.
piagam;
d.
uang; dan/atau
e.
bentuk penghargaan lainnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
(1)
Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
(2)
Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
(3)
Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
(4)
Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 4Perlindungan dan Hak
Pasal 41
Pendidik atau tenaga kependidikan berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 42
Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
a.
penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
b.
penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c.
pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d.
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
e.
kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 43
Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 44
(1)
Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berbasis keunggulan lokal.
(2)
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
(3)
Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 45
Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, bahasa, teknologi, pertanian, kelautan, perindustrian, dan terkait dengan potensi ekonomi, sosial serta bidang lain.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 46
(1)
Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh gubernur.
(2)
Pemerintah, pemerintah provinsi atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
a.
Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
b.
Pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh gubernur sejak sekolah berdiri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH DAN
Pasal 47
(1)
Setiap pendirian satuan pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(2)
Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan berdasarkan studi kelayakan yang memadai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, PENDIRIAN, DAN
Bagian KesatuPenambahan Satuan Pendidikan
Pasal 48
(1)
Penambahan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penambahan dan perubahan penggabungan satuan pendidikan disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPenggabungan Satuan Pendidikan
Pasal 49
(1)
Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
a.
terjadi pemekaran wilayah;
b.
penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
c.
jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
d.
terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
(2)
Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
(3)
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPendirian Satuan Pendidikan
Pasal 50
(1)
Pendirian program atau satuan pendidikan menengah, dan pendidikan khusus wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
(2)
Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh gubernur.
(3)
Izin pengembangan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh gubernur.
(4)
Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 51
(1)
Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
(2)
Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(3)
Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
a.
hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
b.
hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
c.
data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
d.
data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
e.
data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
f.
data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatPenutupan Satuan Pendidikan
Pasal 52
(1)
Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
(2)
Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
(3)
Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 53
Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 54
(1)
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
Pasal 55
(1)
Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Bahasa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 56
(1)
Pendanaan pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya personalia.
(2)
Pemerintah daerah dapat menampung Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai bagian dari biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan untuk merintis penyelenggaraan wajib belajar pendidikan universal 12 tahun.
(3)
Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.
tunjangan bagi tenaga pendidik honorer pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
b.
tunjangan bagi tenaga kependidikan honorer pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
c.
penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan asuransi kematian melalui Bantuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
PESERTA DIDIK
Pasal 57
(1)
Penerimaan peserta didik pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Hasil pendidikan nonformal dan informal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Penjelasan: Bentuk diskriminasi, antara lain, pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.
(3)
Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas X (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket b. (4) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas X (sepuluh) setelah:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
b.
lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
(5)
Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas X (sepuluh) setelah:
a.
lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
b.
dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
(6)
Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat:
a.
menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
b.
lulus tes kelayakan dan penempatan yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
(7)
SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
(8)
Satuan pendidikan SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, danatau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
(9)
Gubernur dapat membatalkan keputusan Satuan Pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah atas Instruksi Gubernur terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.
Pasal 58
(1)
Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2)
Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
(3)
Seleksi penerimaan peserta didik baru dikelas X (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 59
Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
a.
peminatan yang sama pada satuan pendidikan lain;
b.
peminatan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
c.
peminatan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Program Paket C Kejuruan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan setara SMK atau MAK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Pasal 60
(1)
Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMA yang mencakupi program Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
(2)
Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
(3)
Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
(4)
Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
(5)
Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
(6)
Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP Paket B, atau yang sederajat.
(7)
Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
a.
program pendidikan kecakapan hidup;
b.
program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan
c.
program pendidikan kepemudaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 61
(1)
Hasil pendidikan nonformal dan pendidikan sekolah kerjasama/internasional atau sederajat dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kompetensi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 62
(1)
Peserta didik berkewajiban:
a.
mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
b.
menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
c.
menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
d.
memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
e.
mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
f.
mencintai dan melestarikan lingkungan;
g.
ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
h.
ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
i.
menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
j.
menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
k.
mematuhi semua peraturan yang berlaku.
(2)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian KesatuPeran Serta Masyarakat
Pasal 63
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pedidikan, dan komite sekolah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 64
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 65
(1)
Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan Peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
a.
penyediaan sumber daya pendidikan;
b.
penyelenggaraan satuan pendidikan;
c.
penggunaan hasil pendidikan;
d.
pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
e.
pengawasan pengelolaan pendidikan;
f.
pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
g.
pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
(4)
Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
a.
dewan pendidikan tingkat provinsi;
b.
komite sekolah; dan/atau
c.
organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
(5)
Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
a.
pengendalian mutu pendidikan profesi;
b.
pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
c.
uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
d.
akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
e.
peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPendidikan Berbasis Masyarakat
Pasal 66
(1)
Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
(2)
Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
(1)
Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2)
Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 68
(1)
Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
(3)
Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam menyampaikan saran dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaDewan Pendidikan
Pasal 70
(1)
Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat provinsi.
(2)
Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3)
Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
(4)
Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/ atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
(5)
Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
a.
pakar pendidikan;
b.
pengusaha;
c.
organisasi profesi;
d.
pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
e.
organisasi sosial kemasyarakatan.
(6)
Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui seleksi 2 tahap, tahap pertama dilakukan oleh panitia seleksi dan tahap ke dua dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
(7)
Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8)
Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
a.
mengundurkan diri;
b.
meninggal dunia;
c.
tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
d.
dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(9)
Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
(10)
Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
(11)
Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
(12)
Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
a.
pemerintah;
b.
pemerintah daerah;
c.
masyarakat;
d.
bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 71
(1)
Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)
Anggota Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(3)
Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
(4)
Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh gubernur.
(5)
Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari:
a.
organisasi profesi pendidik;
b.
organisasi profesi lain; atau
c.
organisasi kemasyarakatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatKomite Sekolah
Pasal 72
(1)
Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
(2)
Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
(3)
Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 73
(1)
Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Sekolah bertugas untuk:
Penjelasan: Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen). Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).
a.
memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
1)
kebijakan dan program Sekolah;
2)
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
3)
kriteria kinerja Sekolah;
4)
kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
5)
kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
b.
menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
c.
mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.
menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
(2)
Upaya kreatif dan inovatif, komite sekolah harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
(6)
Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, SMA, SMK dan SLB.
(7)
Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
(8)
Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
(9)
Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
a.
pemerintah;
b.
pemerintah daerah;
c.
masyarakat;
d.
sumbangan orang tua/wali.
e.
bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
f.
sumber lain yang sah yang tidak mengikat.
Pasal 74
(1)
Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
a.
orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
b.
tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
1)
memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
2)
anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
c.
pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
1)
pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
2)
orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
d.
Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
(2)
Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(3)
Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4)
Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
a.
pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b.
penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c.
pemerintah desa;
d.
forum koordinasi pimpinan kecamatan;
e.
forum koordinasi pimpinan daerah;
f.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g.
pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KelimaLarangan
Pasal 75
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
a.
menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
b.
memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
c.
mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
d.
mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
e.
melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 76
(1)
Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan provinsi dan komite sekolah.
(2)
Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 77
(1)
Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah daerah melaksanakan:
a.
pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus
b.
pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
c.
koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, dan Pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah.
(3)
Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 78
(1)
Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
a.
pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
b.
pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 79
(1)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 80
Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Pemerintah provinsi dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 81
(1)
Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
(2)
Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 82
(1)
Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
(2)
Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
SANKSI
Pasal 83
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 84
(1)
Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 85
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Pemerintah atau atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 86
Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
KBTtrNTUAN PENUTUP
Pasal 87
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 {satu} tahuri sejak Perati-rran l}aerah ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 88
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 September 2O1B
GUBERNUR SUMATERA UTARA
ttd
EDY RAHMAYADI
Diundangkan di Medan
pada tanggai 3 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
rtd
r. SABRINA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9
Penjelasan Umum
Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan visi sistem pendidikan nasional, Sumatera Utara mewujudnya dalam visinya, sumber daya manusia Sumatera Utara yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, dengan misi Mengembangkan Pendidikan Dasar yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing, mengembangkan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing, meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera, mengembangkan kapasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang Berdaya Saing, memfasilitasi Pendidikan Tinggi dalam peyelenggaran dan peningkatan mutu, dan mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dan informal secara mandiri Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.
Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakupi:
a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
b. penyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan pendidikan sekolah kerjasama (PSK).
c. kewajiban peserta didik;
d. pendidik dan tenaga kependidikan;
e. pendirian satuan pendidikan;
f. peran serta masyarakat;
g. pengawasan; dan
h. sanksi.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
