Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 1964
TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan), pasal 16 ayat (3);
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2.
Ketetapan M.P.R.S. Nomor IV tahun 1963;
3.
Peraturan Presiden Nomor 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963;
4.
Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan); Memperhatikan: Saran-saran Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional:
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal I
1.
Membentuk sebuah PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN didalam lingkungan BAPPENAS yang bertanggung jawab kepada Pimpinan BAPPENAS dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Panitia.
Pasal II
2. Tugas Panitia adalah:
a.
Mengajukan saran-saran perbaikan pada rencana pembiayaan pembangunan;
b.
Memikirkan fasilitas-fasilitas mana mengenai penyaluran keuangan yang harus diberikan kepada proyek-proyek pembangunan untuk menyempurnakan pertumbuhannya;
c.
Mengajukan saran-saran mengenai pengawasan penggunaan biaya pembangunan;
d.
Mengajukan saran-saran mengenai pengerahan, penggunaan dan pengawasan modal masyarakat; c. Mengajukan saran-saran mengenai. penggalian sumber-sumber baru bagi pembiayaan pembangunan; d. Mengajukan saran-saran mengenai pengerahan, penggunaan dan pengawasan modal masyarakat.;
e.
Mengajukan saran-saran mengenai penggalian sumber-sumber baru bagi pembiayaan pembangunan;
f.
Merumuskan sistim anggaran yang setepat-tepatnya;
g.
Menyarankan cara-cara meningkatkan nilai riil dari hasil sumber pendapatan Pemerintah pada umumnya;
h.
Menyarankan cara-cara untuk memperbesar "invesment" yang berfungsi menaikkan biaya pembangunan dan menyusun strategi investasi pada umumnya;
i.
Menghitung dan meneliti bagian pembangunan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri dalam bentuk "production sharing" dan bentuk-bentuk lainnya;
j.
Menyarankan cara-cara untuk menaikkan pendapatan Negara mengenai alat-alat pembayaran luar negeri dan menghitung efek-efek kegiatan pembangunan terhadap pendapatan tersebut;
k.
Merumuskan sistim perpajakan yang menimbulkan "incentives" akan tetapi dibalik itu mencegah pemborosan modal guna hal- hal yang tidak produktif;
l.
Menyarankan cara-cara pemungutan pajak yang se-efektif-efektifnya.
Pasal III
3. Panitia diberi wewenang untuk:
a.
Meminta kepada Instansi-instansi dan Lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta, untuk menjalankan sesuatu tugas eksekutip yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Panitia;
b.
Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnya dari segenap instansi dan Lembaga Pemerintah/Swasta, baik secara tertulis maupun secara lisan.
Pasal IV
4. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS. 5. Ketua Panitia dibantu oleh Wakil Ketua. 6. Ketua dan Wakil Ketua merangkap menjadi anggota.
Pasal V
7. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan sumber-sumber pembiayaan. 8. Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.
Pasal VI
9. Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerja untuk menjalankan kegiatan-kegaitan tertentu guna membantu Panitia.
Pasal VII
10. Panitia mempunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, yang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.
Pasal VIII
11. Pembiayaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.
Pasal IX
12. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal X
13. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA
Ttd.
MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 26
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
